ARTIKEL

Gizi, Pemuda, dan Pembangunan
Fri, Jan 31st 2020, 16:19

Permasalahan gizi Indonesia sangat beragam, merentang dari soal stunting hingga obesitas. Lebih lengkap, Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas 2018) mencatat 12 tantangan gizi yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti stunting, underweight, obesitas, kekurangan energi kronis, dan anemia. Ragam situasi itu mendorong pemerintah menetapkan prioritas isu untuk diselesaikan. Selain stunting, pemerintah tengah memberikan perhatian besar pada penurunan prevalensi wasting dan obesitas. 

Narasi RPJMN 2020-2024 mencatat target penurunan prevalensi wasting dari 10,2% (Riskesdas, 2018) menjadi 7% pada 2024. Pemerintah juga berambisi untuk menekan prevalensi obesitas yang saat ini mencapai 21,8% (Riskesdas, 2018). Pekerjaan rumah itu, sayangnya, terlampau ambisius untuk dicapai oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah menggalakkan berbagai program untuk menggalang partisipasi dan dukungan masyarakat, termasuk pemuda.

Pada Hari Gizi Nasional 2020, Kementerian Kesehatan RI mengadakan selebrasi sebagai kendaraan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu gizi. Mendukung pelaksanaan Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengeluarkan Panduan Kegiatan Hari Gizi Nasional 2020 yang menitikberatkan tema besar Gizi Optimal untuk Generasi Milenial. 

Direktorat Gizi membungkus kampanye ini dengan kegiatan populer seperti lomba fotografi, lomba masak, lomba dance, jingle gizi, lomba infografis, seleksi kegiatan inovatif gizi remaja, dan sebagainya. Berkaca pada kegiatan tersebut, pemerintah tampaknya berusaha memfasilitasi imajinasi kreatif kaum muda untuk dapat terlibat lebih jauh dalam kampanye gizi. 

Menurut dokumen WHO bertajuk “Engaging Young People for Health and Sustainable Development”, partisipasi bermakna kaum muda dalam pembangunan kesehatan mampu menciptakan dampak yang maksimal. Namun, hal ini dapat terjadi jika kaum muda dapat memberikan suara mereka secara aman dan inklusif (space), memberikan pendapat secara ekspresif (voice), memiliki wadah untuk menyampaikan pendapat kepada stakeholders dengan kapasitas pembuatan keputusan (audience), dan memastikan pendapat mereka didengar, diterima, dan ditindaklanjuti (influence). 

Dalam Panduan HGN 2020, kaum muda diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka secara ekspresif dengan beragam kegiatan untuk memperkuat public awareness terhadap isu gizi. Pada saat yang sama, kita juga perlu mengingatkan pemerintah seberapa jauh mereka bersedia mendengar, mengadopsi, dan menindaklanjuti masukan-masukan dari kaum muda sebagai sumber informasi untuk memperkaya program yang sudah direncanakan.

Sudah banyak wadah-wadah kepemudaan yang menanti keterbukaan pemerintah dalam memastikan pelibatan kaum muda secara bermakna dan bukan hanya sebatas objek pembangunan. Pelaksanaan Youth Town Hall  oleh Kementerian Kesehatan dan CISDI pada bulan Maret 2019 adalah salah satu wadah dialog antara pemuda dan pemerintah. Meski demikian, diperlukan keterbukaan pemerintah dan semua pihak untuk menempatkan pemuda sebagai mitra pembangunan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

United Nation Funds for Population Activities (UNFPA), sebuah organisasi internasional yang fokus dalam soal kependudukan, merupakan contoh baik organisasi yang melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan. UNFPA memiliki struktur dewan penasihat muda yang merupakan bentuk investasi pada pelibatan kaum muda secara strategis. Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai menunjukkan keterbukaan dalam berkolaborasi dengan pemuda. Pada tahun 2016-2019, Pencerah Nusantara, yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan muda, melakukan pemetaan masalah, perumusan rekomendasi, serta advokasi kebijakan agar masalah gizi di delapan daerah penempatan dapat terjawab. 

Sumbawa Barat menjadi daerah yang mengadopsi usulan program Pencerah Nusantara yang berkolaborasi bersama puskesmas setempat. Usulan program berupa pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mendukung posyandu, direplikasi oleh pemerintah Sumbawa Barat bahkan menjadi dasar Bupati Sumbawa Barat mengesahkan Peraturan Bupati No.80 tahun 2017.

Tentu dalam catatan tersebut, pemuda bukanlah aktor semata yang menyusun keberhasilan penyusunan regulasi. Jauh sebelumnya, para Pencerah Nusantara berjibaku dengan persoalan sosial, metode riset, dan perumusan intervensi yang didukung oleh puskesmas, kepala daerah, maupun tokoh-tokoh setempat. Dari sana tergambar peran penting pemuda, yakni menjembati konektivitas antara pemerintah, perangkat petugas, dan masyarakat pada umumnya. Otentik, senang berkolaborasi, serta terbuka terhadap informasi adalah karakteristik utama generasi muda. 

Peran Penting Pemuda 

Secara garis besar, pemuda tidak hanya rela bergelut dengan persoalan-persoalan berat serta menantang batas, tetapi juga berani merumuskan solusi dan menghadapi resiko. Langkah pemerintah untuk menautkan persoalan gizi dan milenial, sebagai representasi pemuda,  sangat perlu diapresiasi. Meski demikian, tren politik ke belakang menunjukkan bahwa pemuda kerap tersangkut dalam persoalan remeh di luar kebijakan sehingga terjerumus pada politik identitas. Simbol-simbol kepemudaan, di sisi lain, diubah sedemikian rupa untuk sekadar menampilkan citra diri pemerintah yang ramah kaum muda.

Dalam banyak soal, setelah perayaan seremonial usai, suara pemuda lantas hilang terdengar. Situasi ini tidaklah boleh terjadi ketika persoalan pembangunan, seperti gizi maupun pelayanan kesehatan masih jadi soal serius untuk diatasi. The Guardians menerbitkan catatan perihal solusi atas masalah pembangunan yang sangat memerlukan kehadiran pemuda. Catatan bertajuk Youth in development: ‘We’re tired of being the topic, not the leaders’ mencuatkan beberapa nasihat kepada pemerintah untuk mendayagunakan kehadiran pemuda sebagai solusi masalah pembangunan.

Pertama, pemerintah perlu mencatat kisah sukses upaya pembangunan pemuda dan mereplikasikannya. Gerakan pemuda yang mencermati persoalan iklim, energi, dan persoalan terkait sosial-ekonomi seperti gizi telah muncul hampir di seluruh penjuru dunia. Gerakan ini menampilkan kepedullian yang luar biasa terhadap isu-isu pembangunan. 

Kegiatan intervensi tidak berhenti pada pendampingan masyarakat ataupun riset, tetapi sampai pada inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Dikarenakan karakteristik gerakan pemuda yang rumit dan berambisi, pemerintah selayaknya mencatatkan kisah sukses mereka dan mereplikasikannya sebagai sebuah ide yang dapat menginspirasi semua orang.
 
Kedua, pemerintah perlu menekankan pembangunan sebagai kerja antar-generasi. Berbeda dengan tren politik identitas yang kerap muncul belakangan, kultur kerja sama antar-generasi sangat perlu ditampilkan. Bukan rahasia bahwa pengambil keputusan tertinggi pemerintahan adalah orang-orang dari generasi sebelumnya. Pemuda memiliki argumentasi dan solusi, namun dalam tahapan implementasi kerap terkendala masalah administratif dan birokrasi. 

Pernyataan tersebut, bila ditakar, bisa jadi muncul sebab adanya asumsi diskriminatif terhadap pemuda. Untuk itu, kerja pembangunan yang melibatkan pemuda perlu dipahami sebagai upaya jangka panjang. Pemerintah perlu mencegah tahapan administrasi yang rumit dan berbelit dalam implementasi inovasi. Di satu sisi, pemerintah juga terlibat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap pemuda.

Ketiga, pemerintah perlu berhenti memandang pemuda sebagai masalah, melainkan aktor pembangunan. Peristiwa perang yang menimbulkan beragam masalah sosial di masa lalu merupakan awal mula kecurigaan antar-generasi. Pemuda, yang tidak merasakan permasalahan perang, dianggap sebagai kelompok masyarakat yang malas, berbuat onar, dan gemar melakukan tindakan yang melanggar batas hukum dan moral. 

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sangat perlu diperbaiki. Sebab pemuda, dalam berbagai catatan juga memiliki semangat solidaritas dan saling pengertian yang justru menyamai atau bahkan melampaui generasi pendahulu. 

Jika sumber daya manusia diibaratkan bahan utama dalam menciptakan perubahan sosial, kita memerlukan nutrisi tambahan agar perubahan sosial bisa diinisiasi secara cepat. Di era ini, kompleksitas birokrasi yang kaku dan lama sudah tidak dibutuhkan. Diskriminasi dan ego sektoral berbasis usia adalah perilaku yang hanya efektif diberlakukan pada era pemerintahan otoritarian. Sebaliknya, pelibatan kaum muda secara inklusif dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan prinsip keterbukaan menjadi katalis perubahan untuk pilar-pilar strategis pembangunan, termasuk kesehatan.


Sumber:

Kementerian Kesehatan RI. 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI.

Engaging young people for health and sustainable development. 2018. Geneva: World Health Organization.

Rachel Banning-Lover, Youth in Development: ‘We’re tired of being the topic, not the leaders’, diakses pada 26 Januri 2019



Penulis:

Amru Sebayang

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)