ARTIKEL

CISDI memberikan dokumen Health Outlook (HO) yang berisi rekomendasi kebijakan kesehatan kepada Menteri PMK Muhadjir Effendy dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada pertemuan tahunan Scaling Up Nutrition di Hotel Doubletree, Cikini (20/12).

Yeyen Yenuarizki, Outreach and Partnership Coordinator CISDI, menyatakan bahwa dokumen HO merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. “Dokumen ini adalah rekomendasi masyarakat sipil kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya kepada Menteri. 

drg. Agus Suprapto, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK menyambut baik niat baik ini. “Kami menganggap dokumen (HO) ini sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap program prioritas pemerintah,” ujarnya kepada CISDI.

Di samping itu, Agus juga menekankan pentingnya keberadaan masyarakat sipil terlibat menangani isu pembangunan kesehatan, seperti masalah gizi. “Kami bahkan sudah menerima CISDI mendiskusikan masalah stunting di kantor kami.”

Di samping Kemenko PMK, CISDI juga merupakan mitra diskusi Bappenas. Selain memberikan dokumen HO, pada hari itu CISDI juga ikut mempresentasikan program-program pembangunan kesehatan yang telah dijalankan melalui pembukaan booth interaktif.

Beberapa program kerja unggulan yang dipresentasikan, di antaranya program Pencerah Nusantara, Makalah Kebijakan Singkat tentang Implementasi Pengukuran Tinggi Badan dan Manajemen Data Stunting, dan Makalah Kebijakan Singkat terkait Penugasan Tim Kesehatan ke Puskesmas di Daerah Terpencil. 

Terkait masalah gizi dan stunting, Program Management Officer CISDI, Siska Verawati, mengatakan bahwa program-program CISDI hadir untuk mengatasi jurang ketimpangan pelayanan kesehatan dasar. Salah satunya melalui program Pencerah Nusantara (PN)

“Kami (CISDI) hadir untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ketimpangan pelayanan primer.” Intervensi gizi yang dilakukan PN di daerah penempatan mengikutsertakan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan daerah, dan masyarakat lokal.

Kolaborasi ini penting mengingat persoalan gizi di daerah tertentu terkait erat dengan faktor ekonomi dan sosial. Menurut Pantauan Status Gizi 2016, yang dijadikan pijakan program intervensi gizi PN ketika itu, 12,1% balita menderita stunting. Angka itu melebihi batas terbawah kekurangan gizi WHO di angka 10%.

Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa harga pangan yang tinggi menjadi salah satu penghalang utama masyarakat mengonsumsi pangan yang memenuhi nilai gizi. Berdasarkan poin itu, PN melakukan intervensi gizi dengan memberdayakan pangan lokal di setiap daerah penempatan. 

“Selain itu, kami juga memberi edukasi gizi pada ibu hamil dan kelas ibu balita,” sambung Siska. Beberapa program gizi unggulan yang telah Pencerah Nusantara kerjakan, di antaranya Kebun Gizi Mentawai, Itik Ceria Lindu, Gerakan Menanam dan Melestarikan Kelor (GEMAS KELOR). 

Siska menegaskan bahwa peningkatan konsumsi gizi bisa dilakukan dengan banyak hal. Terpenting, lanjutnya, adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sumber pangan lokal.”Bahan pangan lokal bisa ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Namun pengetahuan masyarakat tentang bahan-bahan itu sangat minim.” 

Terakhir Siska menegaskan, “Melalui Pencerah Nusantara kami ingin permasalahan gizi bisa dijawab bersama-sama melalui kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat lokal. 

Pertemuan tahunan Scaling Up Nutrition rutin diadakan oleh Bappenas sebagai upaya melibatkan semua pemangku kepentingan terlibat dalam pembangunan gizi. Hadir dalam pertemuan ini ratusan mitra kerja Bappenas mempresentasikan program kerja pembangunan masing-masing.


Penulis:
Amru Sebayang

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)