ARTIKEL

Perkawinan anak masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, persentase perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia menurut UNICEF. Secara statistik, 1 dari 9 perempuan Indonesia menjadi korban perkawinan anak.

Faktor ekonomi & terbatasnya kesempatan menjadi faktor utama perkawinan anak. Hal inilah yang menjadi penyebab maraknya kasus perkawinan anak di lokasi pengungsian terdampak bencana alam di Palu. Dalam waktu beberapa bulan saja, sudah 10 anak perempuan dikawinkan karena faktor ekonomi.

Perjalanan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mengawal isu perkawinan anak sendiri sangat panjang. Pada tahun 2015, gugatan CSO ke Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia minimal menikah ditolak dengan alasan tidak adanya jaminan angka perceraian akan berkurang dan tidak adanya aturan dalam agama yang menjelaskan batas usia kawin.

Padahal, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk isolasi sosial karena merenggut hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang juga telah ditandatangani pemerintah Indonesia 25 tahun yang lalu. 

Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perkawinan anak dan stunting (kurang gizi kronis). Perkawinan anak memiliki implikasi kesehatan yang banyak, termasuk menghasilkan anak-anak dengan kondisi dan kualitas kesehatan kurang baik, salah satunya stunting.

Meskipun pada pertengahan Desember 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memerintahkan DPR RI untuk merevisi UU Perkawinan dan menaikkan batas minimum usia perkawinan dalam waktu 3 tahun, korban perkawinan anak masih terus berjatuhan. 

Baru-baru ini, publik dihebohkan oleh kasus perkawinan antara perempuan usia 13 tahun dan lelaki berusia 41 tahun di Sulawesi Selatan. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya campur tangan pihak-pihak terkait dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia. Padahal, perkawinan anak bisa dicegah apabila pihak-pihak terkait seperti seperti pemuka agama, institusi pendidikan, serta aparat pemerintah turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di unit terkecil soal dampak perkawinan anak.

Meskipun merupakan langkah yang penting, masih maraknya kasus perkawinan anak menunjukkan bahwa putusan MK yang mendorong DPR RI merevisi batas usia minimal perkawinan ternyata belum cukup untuk mencegah praktik yang terjadi di lapangan. Masih panjang jalan yang harus ditempuh masyarakat sipil agar angka perkawinan anak di Indonesia turun secara signifikan. Untuk itu, mari terus kawal agar DPR RI segera merevisi UU Perkawinan dan secara resmi menaikkan batas usia minimum menikah.


Penulis:
Ika Kartika Febriana
Knowledge Management Officer CISDI

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)