ARTIKEL

Orang dengan disabilitas adalah realitas sosial yang hadir di semua negara. Dalam catatan bulan Januari 2018, WHO menyatakan bahwa setidaknya 15% populasi manusia mengalami beragam bentuk disabilitas. Angka itu terbilang besar sebab yang dimaksud sebagai disabilitas bukan selalu merujuk pada kecacatan lahir atau bersifat biologis.

Disabilitas adalah kondisi kompleks ketika seseorang tidak mampu mengakomodasi diri dengan lingkungan sekitar sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami hambatan beraktivitas di lingkungan sosialnya. 

Faktor fisik dan mental yang dialami penyandang disabilitas kerap membatasi mereka untuk berkembang dan memeroleh akses dasar dengan pelayanan maksimal, seperti dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan, maupun kesehatan. 

Kondisi itu sesuai jika melihat pelayanan kesehatan dasar yang masih tidak ramah kepada penyandang disabilitas. Padahal, pelayanan kesehatan dasar yang optimal berperan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan tidak memicu diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Itu senada dengan cita-cita Konvensi untuk Orang dengan Disabilitas Pasal 25 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011 lalu. 

Pada pasal itu dikatakan negara menganggap penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang disediakan oleh negara tanpa mengalami diskriminasi karena kondisi disabilitas mereka. Kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal adalah manifestasi dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan oleh sebab itu, perlu dipenuhi secara berangsur-angsur. 

Kondisi itu, namun sayangnya, belum bisa terpenuhi di Indonesia. Secara faktual bisa dipahami bahwa permasalahan orang dengan disabilitas berlangsung lintas dimensi. Setidaknya, persoalan ini menyangkut tiga poin ketersediaan sarana, yakni administratif, fisik, dan juga sumber daya manusia. Ketiganya saling terpaut untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif. 

Ketersediaan sarana administratif bisa berwujud melalui pendataan orang-orang dengan disabilitas di sebuah daerah. Data-data itu penting untuk diolah menjadi acuan kebijakan afirmatif yang memberikan keuntungan bagi penyandang disabilitas. Salah satu kebijakan yang cukup progresif hingga hari ini adalah penyediaan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). 

Meskipun kebijakan ini menjadi amanat bagi Kementerian Sosial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, baru beberapa daerah saja, seperti Bandung dan Jakarta, yang mendistribusikan KPD. Kartu ini diharapkan dapat memfasilitasi penyandang untuk mendapatkan alat bantu (disabilitas) maupun alat kesehatan.

Namun sayang, merujuk survey ICW pada Agustus 2019 lalu, 99,2% responden di kota-kota besar justru tidak memiliki KPD. Di sisi lain, 81,7% responden merasa tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95,4% mengaku juga tidak pernah didata oleh pemerintah pusat. 

Persoalan lain yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah ketiadaan fasilitas penunjang. Konsep Puskesmas maupun Posyandu ramah kaum disabilitas belum banyak diterapkan. Idealnya, penyandang disabilitas mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan itu, fasilitas penunjang seperti ram maupun huruf braile, sebagai contoh, untuk tuna netra diperlukan. Begitu juga fasilitas untuk penyandang disabilitas lain. 

Di sisi lain, sumber daya manusia untuk menopang aktivitas orang dengan disabilitas juga belum tersedia. Belum banyak petugas yang secara khusus memiliki kemampuan bahasa isyarat atau memahami tata krama berkomunikasi dengan orang yang memiliki disabilitas. Perlu diingat penyandang disabilitas memerlukan bantuan bila diperlukan. Pemberian bantuan tanpa diminta, justru sering dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. 

Jika merunut persoalan yang mungkin dialami penyandang disabilitas, bisa dikatakan Indonesia belum menerapkan prinsip pelayanan kesehatan inklusif. Pelayanan kesehatan inklusif tidak memiliki definisi yang tetap, namun secara ideal bisa merujuk Pasal 139 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal itu menikberatkan pentingnya peran negara dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. 

CISDI sendiri beranggapan bahwa pelayanan kesehatan inklusif berpengaruh pada keadilan sosial. “Memastikan semua orang memiliki akses ke kesehatan dan mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan merupakan upaya mengurangi jurang ketimpangan,” ujar Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI.

CISDI juga terus berupaya menjembatani ketimpangan dengan mendekatkan akses ke layanan kesehatan melalui program Penguatan Puskesmas Pencerah Nusantara. Di samping itu, CISDI juga terus berkomitmen mendekatkan kelompok marjinal dengan pemangku kepentingan. “Pendapat kelompok marjinal tersampaikan kepada pemanku kebijakan melalui forum-forum yang diinisiasi oleh CISDI seperti Youth Town Hall,” tutur Olivia.

Dari sisi pemerintahan, bisa dikatakan Pemerintah Kota Bandung telah melakukan praktik cerdas dalam menyediakan pelayanan dasar kesehatan yang ramah disabilitas. Melalui program Puskesmas Ramah Disabilitas, Pemkot Bandung menyeimbangkan aspek kenyamanan dengan kemandirian penyandang disabilitas. 

Komitmen tersebut terlihat dari tersedianya fasilitas penunjang seperti guiding block, ram, jalan landai, dan braile di loket pendaftaran. Di samping itu, tersedia juga pemandu yang disebut gapentas, singkatan dari tenaga pendamping disabilitas. 

Walau hanya berjumlah dua dari total delapan puluh puskesmas yang tersedia di Kota Bandung, ini merupakan kemajuan yang sangat perlu diapresiasi. Lebih lanjut, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang menuju inklusif, merujuk WHO Disability Action dan Health System Strengthening, diperlukan tujuh strategi utama yang harus dilakukan negara.

Tujuh strategi itu di antaranya; solusi atas hambatan fisik dan informasi layanan kesehatan, penyediaan tenaga terampil dan peka disabilitas, pelayanan kesehatan menyeluruh, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, penguatan implementasi kebijakan, peningkatan anggaran sektor kesehatan di pusat dan daerah, dan pembuatan kebijakan yang berlandaskan informasi akurat. 

Sebelum memulai ketujuh langkah itu, satu langkah sederhana bisa dilakukan, yakni melibatkan orang-orang dengan disabilitas terlibat perundingan kebijakan. Itu bersesuaian dengan prinsip nothing us, without us serta mengarusutamakan metode pengambilan kebijakan inklusif people-centered approach. Semua itu diperlukan demi tercapainya pelayanan dasar kesehatan yang inklusif, adil, dan tidak mendiskriminasi.


Penulis: Amru Sebayang

Referensi:
1. https://beritagar.id/artikel/berita/kesenjangan-pelayanan-kesehatan-penyandang-disabilitas-masih-tinggi
2. https://www.inews.id/daerah/jabar/pemkot-bandung-kini-punya-2-puskesmas-ramah-disabilitas
3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
4. Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusif Disabilitas, 2017, Kemenkes RI
5. Situasi Penyandang Disabilitas, 2014, Kemenkes RI
6. http://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/indonesia-ratifies-crpd

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)