ARTIKEL

Hal paling menakutkan dalam sejarah manusia mungkin adalah Perang Dunia. Peristiwa perang sangat lekat dengan upaya penghancuran peradaban melalui penggunaan senjata dan kekuatan yang sangat berlebihan. Pada periode Perang Dunia kedua saja setidaknya 63 juta jiwa melayang dan puluhan juta lain menjadi korban. 

Sebab perang juga ratusan warisan bersejarah hancur, jutaan anak kehilangan masa depan, dan puluhan juta hektar tanah yang harusnya subur menjadi gersang. “Perang adalah sekumpulan kesalahan manusia,” ungkit Winston Churchill. 

Sebab itu pasca kelompok poros mengaku kalah, masyarakat dunia serentak merencanakan visi kemanusiaan ke depan yang mengupayakan tidak ada satu orang pun menderita. Negara, dalam semangat itu, harus menjamin setiap orang dihargai sebagai manusia, mengakui martabat mereka, dan memastikan kesetaraan bagi siapapun yang tidak diuntungkan, entah karena kondisi ekonomi maupun sosial.

Berawal dari dibentuknya Persatuan Bangsa-bangsa pada 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dirumuskan sebagai sebuah janji untuk menjamin kehidupan yang layak bagi semua manusia. HAM dalam komitmen itu adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia semata karena seseorang adalah manusia. 

Negara diwajibkan untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara. Akses kesehatan dalam konteks ini juga termasuk hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

World Health Organization bahkan dalam konstitusinya menyatakan bahwa kesehatan adalah hak fundamental. Tedros Adhanom, Sekjen WHO, lebih lanjut mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang boleh mati hanya karena mereka miskin dan tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan.”

Sama seperti WHO, Republik Indonesia juga berikrar untuk mewujudkan kesehatan bagi semua warga negara. Beberapa baris pertama UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan karenanya perlu diwujudkan secara berangsur-angsur, supaya bisa dinikmati oleh semua orang.

Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) menjadi pegangan seluruh negara mewujudkan akses kesehatan yang tidak membebani siapapun. UHC menekankan setiap orang bisa memperoleh kesehatan tanpa terbeban oleh persoalan finansial. 

Sejauh ini, Indonesia telah mengakomodasi UHC sebagai pedoman kebijakan. Pada 2004 terbit UU no. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengadopsi prinsip UHC. Secara kelembagaan, BPJS dibentuk pada 2014 sebagai lembaga yang mengimplementasikan sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya BPJS dalam sistem kesehatan nasional, Indonesia diharapkan bisa memberikan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara tanpa memberikan beban finansial.

Ketimpangan 

Meski begitu, langkah Indonesia memenuhi hak atas kesehatan melalui BPJS mengalami banyak kendala. Walau telah mengintegrasikan sistem kesehatan untuk setiap warga negara, Indonesia kesulitan untuk mengatasi persoalan pemenuhan hak atas kesehatan dikarenakan permasalahan sistemik. Perlu diakui dengan wilayah teritorial yang sangat luas, ketimpangan pelayanan kesehatan menjadi persoalan paling serius.

Dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar, Indonesia memiliki rasio puskesmas per kecamatan 1,39. Angka tersebut tidak tercapai di beberapa wilayah sehingga menimbulkan jurang pelayanan kesehatan. Menarik untuk dilihat, meski Program BPJS Kesehatan telah diikuti 196 juta jiwa warga negara, masih terdapat 17 provinsi yang memiliki rasio puskesmas kurang dari rasio nasional.

Sesuai Permenkes No. 75  Tahun 2004, mendirikan puskesmas di kecamatan adalah sebuah kewajiban. Kecamatan dianggap sebagai wilayah administratif paling terjangkau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pertama. 

Pada saat jumlah puskesmas tidak proporsional dengan jumlah warga di kecamatan, pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal dan berujung pada inefisiensi pelayanan. Belum lagi pada sistem kesehatan nasional, puskesmas termasuk dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum seseorang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tahap lanjut. 

Ironisnya, mengacu pada data yang sama, DKI Jakarta memiliki rasio puskesmas 7,3, terpaut 2,11 dari Bali yang berada di peringkat kedua. Selisih angka itu terbilang jauh lantaran melewati rasio nasional. Sementara di Papua dan Papua Barat rasio berhenti pada angka 0,73. 

Di sisi lain, tenaga kesehatan profesional juga masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada Oktober 2019, Indonesia memiliki 134.459 dokter umum. Jika merujuk pada rekomendasi WHO rasio dokter 1:2500, beberapa tahun terakhir Indonesia telah memenuhinya. 

Namun paling bermasalah dari itu adalah distribusi yang benar-benar tidak merata. Sekitar 78,837 dokter umum berpraktik di Pulau Jawa. Itu berarti, 58,6% dari total dokter umum di tahun yang sama bekerja di Pulau Jawa

Jumlah itu belum termasuk tenaga kesehatan lain yang juga terkonsentrasi di pulau Jawa saja. Padahal, peran bidan, perawat, ahli gizi, ahli manajemen puskesmas, dan kesehatan masyarakat, penting untuk menunjang sistem pelayanan kesehatan yang efektif, mulai dari fase promotif, preventif, hingga kuratif. Tidak seimbangnya satu saja komponen tenaga kesehatan bisa berimbas pada pelayanan kesehatan  lain. 

Beban kerja tenaga kesehatan, di satu sisi, juga akan ikut berpengaruh. Tenaga kesehatan yang asimetris dengan jumlah penduduk, cenderung mudah mengalami demotivasi hingga stres yang pada akhirnya memicu pelayanan kesehatan yang tidak optimal. 

Indonesia memang memiliki ikhtiar yang luar biasa baik untuk mewujudkan HAM melalui penyediaan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara. Instrumen hukum dan infrastruktur pun telah dibangun untuk menyelenggarakannya. Anggaran ikut digelontorkan, bahkan ketika terjadi defisit, tidak segan segera ditambal melalui berbagai kebijakan. 

Bisa dikatakan, ada niatan politik negara yang teguh menjamin pelayanan kesehatan terhadap setiap warga negara. Tetapi yang paling menampar muka dari itu semua adalah konsentrasi pembangunan kesehatan yang ternyata masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara di luar itu, masih banyak warga negara yang menderita karena tidak bisa mengakses pelayanan dasar. 

Oleh sebab itu, langkah cermat negara diperlukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar. Ini bisa dimulai dari ikut mendorong pembangunan fasilitas di wilayah tertinggal di Indonesia secara progresif. Bersamaan dengan itu, insentif gaji dan asuransi yang layak serta memastikan kesempatan peningkatan kapasitas secara rutin bagi tenaga kesehatan di daerah-daerah tersebut juga perlu ditingkatkan. 

Bagaimanapun, pemerintah harus mempromosikan kesehatan sebagai HAM yang bisa diakses oleh siapapun. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kabar seseorang meninggal karena tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. 

Tugas mulia menyediakan kesehatan bagi semua adalah tugas negara dan semua warga negara. Sebab itu, Hari HAM Internasional ini adalah momentum tepat untuk menajamkan fokus pada isu pembangunan kesehatan. Mari ingat bersama, semua orang adalah setara dan karenanya semua berhak mengakses kesehatan. 

Selamat Hari HAM Internasional!


Penulis: Amru Sebayang

Sumber: 

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)