ARTIKEL

World Sexual Health Day
4 September 2019


Rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semakin kencang berhembus menjelang berakhirnya masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014 - 2019. Padahal, masih banyak pasal-pasal yang ditentang oleh kalangan masyarakat sipil karena dianggap berpotensi menjadi masalah di masa mendatang dan justru menghambat pencapaian SDGs di Indonesia. Salah satunya adalah pasal 414 dan 416 tentang alat pencegah kehamilan (draft RKUHP Agustus 2019).

Pasal ini secara tegas membatasi ruang gerak masyarakat - kecuali petugas berwenang dan relawan yang dinilai kompeten oleh mereka - untuk memberikan pendidikan seksual kepada orang lain. Berbagai tindakan dari mulai mempertunjukkan sampai menyiarkan tulisan terkait alat kontrasepsi kepada anak dilarang dilakukan. Padahal, pendidikan seksual merupakan salah satu solusi yang dianggap mampu mengurangi dampak buruk dari perilaku seksual remaja, termasuk perkawinan anak yang sangat merugikan bagi negara. 

Penelitian yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa pendidikan seksual dapat menunda aktivitas seksual, mengurangi frekuensi hubungan seksual, mengurangi jumlah pasangan, dan mengurangi aktivitas seksual yang berisiko secara signifikan. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara ini justru meruntuhkan mitos bahwa pendidikan seksual menjadi sarana promosi seks bebas karena pada kenyataannya sama sekali tidak meningkatkan frekuensi seks bebas di kalangan remaja. 

Melihat pentingnya pendidikan seksual untuk mengontrol aktivitas remaja, CISDI melalui program Pencerah Nusantara (PN) menginisiasi beberapa kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang berkelanjutan hingga saat ini. Salah satunya adalah Laskar Pencerah Tosari yang berdiri sejak tahun 2013 di Kec. Tosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. 

Melalui edukasi langsung kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, termasuk pemahaman terhadap otoritas tubuh, kesetaraan gender, dan penggunaan alat kontrasepsi dalam menekan angka kehamilan di luar nikah, Laskar Pencerah berhasil menurunkan angka perkawinan anak di wilayah kaki Gunung Bromo hingga 12% dalam rentang tahun 2017-2018. Hal ini menjadi contoh bahwa pendidikan seksual yang dilakukan oleh masyarakat sipil di lingkungan tempat tinggalnya sendiri dapat berkontribusi nyata dalam membuka wawasan masyarakat sekitar mengenai kesehatan reproduksi yang baik.

Pengesahan RKUHP akan menghambat usaha-usaha akar rumput semacam ini. Mereka yang bukan merupakan petugas berwenang dan bukan dianggap sebagai relawan yang kompeten, terancam dapat dikriminalisasi apabila melakukan edukasi seputar alat kontrasepsi yang menjadi salah satu materi penting dalam edukasi kesehatan reproduksi. Padahal, berdasarkan tujuan SDGs ke-5, akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi merupakan salah satu hak remaja yang harus dipenuhi. Tidak tercapainya target tersebut akan menghambat pencapaian target-target lain, seperti soal perkawinan anak dan pencegahan penyakit menular seksual. 

Memperingati Hari Kesehatan Seksual Sedunia (World Sexual Health Day) yang jatuh pada hari ini, kami mendorong pemerintah untuk meninjau kembali pasal-pasal RKUHP yang berpotensi menjadi masalah di masa mendatang. Tidak hanya menyangkut kedua pasal tersebut di atas, tetapi juga secara keseluruhan. Jangan sampai, berlakunya pasal-pasal tersebut justru menghambat upaya pencapaian target-target SDGs lainnya di Indonesia.

Penulis:
Ika Kartika Febriana
Knowledge Management Officer CISDI

Editor: 
Yenuarizki dan Nadhira Febianisari
Outreach and Partnership CISDI 

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)