ARTIKEL

Perkawinan anak terjadi di seluruh dunia. Namun, persentasenya lebih banyak di negara berkembang karena salah satu faktor pendorong utama perkawinan anak adalah kemiskinan. Berdasarkan riset terbaru Save the Children tahun 2018 tentang pemenuhan hak anak, Indonesia berada di urutan ke-105 dari 175 negara. Salah satu indikatornya adalah perkawinan anak yang juga menandakan lemahnya perlindungan bagi mereka.


Sejak berlalunya Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, dunia internasional telah belajar banyak dan merumuskan kembali target-target pembangunan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Masyarakat dunia kembali menetapkan target pembangunan dengan mengeliminasi berbagai praktik berbahaya. Salah satunya adalah perkawinan anak, yang tercantum dalam tujuan SDGs ke-5, mencapai kesetaraan gender.


Meskipun terdapat 16 tujuan SDGs dengan target yang berbeda-beda, terdapat keterkaitan yang erat antara masing-masing tujuan. Terhambatnya pencapaian tujuan SDGs ke-5 karena dampak dari praktik perkawinan anak, pada kenyataannya turut menghambat pencapaian target-target SDGs di tujuan lainnya.



Tujuan SDGs ke-1 dan ke-8: Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkawinan anak tidak meningkatkan status ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang karena rata-rata perempuan hasil perkawinan anak justru tidak bisa berkontribusi banyak bagi ekonomi keluarga. Terlebih, rumah tangga hasil perkawinan anak rentan perceraian. Data BPS menunjukkan tingkat perceraian pada perempuan yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah di usia dewasa. Hal ini justru akan berdampak pada keadaan ekonomi keluarga karena biasanya perempuan yang bercerai akan kembali menjadi beban orang tua, berikut dengan anak-anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan anak tersebut.


Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas California menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pernikahan anak dan kemiskinan. Ada kemungkinan sampai 30%, pelaku perkawinan anak akan berakhir miskin. Di Indonesia, hal ini diperkuat dengan data UNICEF yang menunjukkan bahwa perkawinan anak menyebabkan kerugian negara milyaran rupiah, setara 1,7% dari PDB Indonesia di tahun 2014.



Tujuan SDGs  ke-2 : Pengentasan Kelaparan

Keluarga dengan ketersediaan pangan yang minim, kerap kali mengawinkan anak perempuan mereka sebagai upaya untuk menghilangkan tanggung jawab terhadap kebutuhan asupan makannya. Perkawinan dianggap orang tua sebagai jalan pintas untuk melepaskan diri dari kemiskinan, tanpa berpikir efek jangka panjangnya.


Menurut penelitian International Center for Research on Woman, pelaku kawin anak lebih rentan terhadap kekurangan gizi dibanding mereka yang menikah di usia yang lebih dewasa. Anak di bawah 20 tahun memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dari mereka yang berada di usia produktif. Akibatnya, kehamilan di usia tersebut rentan terhadap Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang lebih lanjut berpotensi besar menghasilkan bayi dengan kondisi dan kualitas kesehatan kurang baik, salah satunya stunting. Hal ini didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 yang menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perkawinan anak dan stunting (kurang gizi kronis). 



Tujuan SDGs  ke-3 : Kesehatan dan Kesejahteraan Bagi Semua

Dari sudut pandang medis, konsekuensi kehamilan pada masa remaja memiliki dampak langsung pada ibu dan bayi yang dilahirkan. Tingginya kehamilan dengan komplikasi pada remaja terdiri dari gangguan hipertensi kehamilan, anemia, diabetes pada kehamilan, serta komplikasi persalinan lainnya yang menyebabkan kematian ibu dan janin. 


Mengenai dampaknya pada anak yang dilahirkan, kehamilan selama masa remaja juga dikaitkan dengan angka berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, penyakit pernapasan, dan trauma kelahiran yang lebih tinggi pada anak, yang lebih lanjut menyebabkan komplikasi dan kematian bayi yang lebih tinggi. Penurunan angka perkawinan anak, kemudian menjadi determinan penting dalam usaha pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang signifikan.


Tidak hanya soal angka kematian, perkawinan anak juga akan berdampak pada kualitas anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak hasil kehamilan remaja cenderung bergizi buruk, stunting, dan kurang berpendidikan. Hal-hal inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di bidang ekonomi. 



Tujuan SDGs ke-4 : Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Setara

Seorang anak akan menjadi lebih rentan putus sekolah apabila semakin cepat usia menikahnya. Data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa 80% perempuan hasil perkawinan anak hanya memiliki ijazah SMP atau SD. Banyak dari remaja perempuan yang sudah menikah, putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga. 


Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah perkawinan anak. Pendidikan bisa mempengaruhi preferensi dan sikap seseorang terhadap perkawinan. Seseorang dari rumah tangga miskin yang cenderung berpendidikan rendah biasanya melihat perkawinan sebagai sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi, tanpa melihat dampak ekonomi jangka panjang yang telah disebutkan dalam tujuan SDGs ke-1 dan ke-8. 



Tujuan SDGs ke-10: Pengentasan Ketidaksetaraan 

Jumlah populasi perempuan di Indonesia tidak jauh berbeda dari laki-laki. Namun, statistik pencapaian perempuan di berbagai bidang masih jauh tertinggal. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2016, pendapatan per kapita laki-laki masih dua kali lipat lebih besar dibanding perempuan. Hal ini tidak mengenjutkan mengingat kecilnya persentase perempuan yang bekerja dibandingkan laki-laki. Hanya 50,9% perempuan di Indonesia yang bekerja, sementara persentase laki-laki mencapai 83,9%. 


Perkawinan anak menghambat perempuan untuk memutus rantai ketidaksetaraan karena dampak buruk yang telah disebutkan dalam segala aspek kehidupan dari mulai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terlebih, perkawinan anak akan menciptakan rantai ketidaksetaraan dan kemiskinan baru melalui anak-anak berkualitas buruk yang mereka hasilkan.



Tujuan SDGs ke-16: Perdamaian dan Keadilan

Pasangan yang melakukan perkawinan anak rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi dari pasangan, mertua, bahkan anggota keluarga sendiri. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dalam skala ringan hingga berat. Perempuan yang menikah di usia muda juga lebih memaklumi pemukulan istri, daripada perempuan yang menikah di usia lebih dewasa.



Melihat dampaknya yang besar terhadap pencapaian SDGs di Indonesia, komitmen pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengentasan praktik perkawinan anak. Melakukan revisi UU Perkawinan dan menaikkan usia minimum perkawinan merupakan salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Sebab jelas, pengentasan perkawinan anak tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian target SDGs ke-5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender, namun juga berkontribusi erat terhadap pencapaian SDGs secara keseluruhan. 



Penulis: 

Ika Kartika Febriana & Nadhira Febianisari

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)