ARTIKEL

Narasi RPJMN Edisi Agustus 2019 merangkum ragam capaian pemerintah selama 5 tahun ke belakang. Beberapa capaian mentereng, di antaranya peningkatan jumlah wisatawan menjadi 15,8 juta orang, penciptaan 9,4 juta lapangan kerja baru, dan menurunnya angka pengangguran terbuka menjadi 5,3% pada 2018. Sektor energi, pengentasan kemiskinan, dan investasi juga memiliki catatan positif. 

Paling baru berkat beragam capaian tersebut juga, Indonesia berhasil meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dalam sejarah sebesar 0,707. Capaian ini menjadikan Indonesia tergolong sebagai negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. 

Kedua soal itu, capaian pembangunan infrastruktur dan manusia adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia menuntaskan pembangunan yang adil bagi seluruh warga negara. Sayangnya, semangat itu tidak terlalu terlihat ketika sektor kesehatan masuk sebagai pokok bahasan pembangunan. 

Berdasarkan catatan CISDI, pemerintah Indonesia kurang cermat memperhatikan faktor-faktor non-infrastruktur dalam mendukung kesehatan masyarakat. Itu bisa dilihat dari, pertama, Indonesia yang sedang bekerja ekstra keras untuk menekan angka penyakit menular seperti Tuberculosis dan HIV/AIDS. 

Merujuk laporan UNAIDS, sebagai contoh, jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia meningkat mencapai 640.000 orang pada 2018. Angka itu meningkat dari 620.000 pada 2015 dan 510.000 pada 2010. Meskipun berhasil menekan angka infeksi, kematian karena penyakit terkait HIV/AIDS justru ikut meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, Indonesia juga mengalami pergeseran beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM). PTM menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Setidaknya 57% kasus kematian terjadi sebab PTM pada 2015 dengan stroke, penyakit jantung, dan diabetes menjadi sebab utama. 

Padahal, pada 1990 angka kematian karena PTM hanya berkisar 37%. Penyebab utama peningkatan itu disebabkan peningkatan jumlah perokok pemula, konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan serta pola hidup tidak sehat yang cenderung dilakukan masyarakat Indonesia. 

Ketiga, Indonesia juga berhadapan dengan penyakit-penyakit baru (new emerging infectious disease), seperti flu burung dan SARS. Kemunculan penyakit itu berbarengan dengan berkurangnya penyakit seperti polio dan difteri. 
Status kesehatan masyarakat bisa dikatakan sebagai refleksi pembangunan sebuah negara berjalan. Pemerintah Indonesia perlu diakui mengalami beragam tantangan untuk mewujudkan status kesehatan masyarakat yang konsisten dan progresif. Jangan sampai sederet keberhasilan pembangunan, membuat pemerintah menaruh sedikit perhatian pada isu pembangunan lain. 

Pemerintah selalu memegang faktor pemungkin (enabler) seperti regulasi, kebijakan, tata kelola, dan pembiayaan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dalam pembangunan serta memastikan setiap orang bisa mengakses pelayanan kesehatan dan hidup sehat.

Untuk menyuarakan hati nurani dalam membenahi sistem kesehatan nasional berdasarkan pendekatan berbasis bukti dan ilmu pengetahuan, CISDI menyelenggarakan Lokapala pada 17 Desember 2019, acara akhir tahun pertama di usia CISDI yang ke-5. 

Dalam acara ini, CISDI juga hendak menawarkan pondasi pembangunan 5 tahun ke depan untuk pemerintah Indonesia melalui dokumena Health Outlook 2020: Prioritas Kebijakan Kesehatan 2020, Meletakkan Pondasi yang Kokoh untuk 5 Tahun ke Depan. Adapun, kerangka berpikir dalam pondasi pembangunan tersebut didasarkan oleh framework WHO yang menggambarkan sistem kesehatan sebagai bangunan 6 blok. 

  • Pertama adalah kepemimpinan. Sistem kesehatan yang baik memiliki kepemimpinan dan tata kelola yang bisa memastikan adanya kerangka kebijakan dan pengawasan yang efektif, berorientasi pada sistem, dan mengutamakan akuntabilitas. 
  • Kedua, sistem kesehatan yang baik mampu memberi intervensi kesehatan baik pribadi dan masyarakat yang efektif kapanpun dan dimanapun. 
  • Ketiga, tenaga kesehatan yang baik harus responsif, adil, dan efisien di tengah keterbatasan sumber daya. 
  • Keempat, sistem kesehatan yang baik harus berfungsi memastikan produksi, analisis, penyebaran dan penggunaan informasi yang andal. 
  • Kelima, Sistem kesehatan yang baik harus memfasilitasi akses yang adil ke produk-produk medis, seperti vaksin. 
  • Keenam, sistem pembiayaan kesehatan juga harus kokoh sehingga masyarakat terhindar dari pengeluaran biaya. 
Dengan menawarkan pondasi perbaikan, CISDI mengharapkan pemerintah membenahi enam blok pembangunan sistem kesehatan dan mengelola interaksi substansial dan dinamis di setiap komponennya. 

Penting juga untuk digarisbawahi adalah pondasi sistem kesehatan yang dimaksud perlu diawasi pada tataran perencanaan dan implementasi. Dari sana, langkah awal untuk melibatkan masyarakat sipil seperti akademisi, media, sektor swasta dan bahkan kaum muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sistem kesehatan adalah hal yang diperlukan. 

Masyarakat sipil, khususnya, diharapkan bisa menjadi hati nurani dalam membenahi sistem kesehatan nasional berdasarkan pendekatan berbasis bukti dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, masyarakat sipil juga akan tetap berperan sebagai mitra kritis pemerintah demi kebaikan masyarakat luas. 


Penulis: 
Amru Sebayang

Sumber: 
Narasi RPJMN IV 2020-2024 Versi Agustus 2019
UNAIDS Global Report 2019

Share this:

VIDEO TERKINI

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)

Nasional Youth Town Hall (Indonesia)