NEWS

Hadir Sebagai Panelis, Ini Kata Direktur Program CISDI Soal Peran Masyarakat Sipil dan Swasta Capai SDGs
Beberapa dekade ke belakang, dunia telah mencanangkan visi pembangunan global yang perlu dicapai oleh semua negara pada tahun 2030. Visi itu berwujud 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau kerap dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). 

Dalam kerangka itu, 17 tujuan SDGs mencakup beragam persoalan merentang dari soal kemiskinan, kesenjangan sosial, infrastruktur, hingga kesetaraan. Kesehatan, dalam kerangka itu, tercatat sebagai tujuan pembangunan nomor tiga.

“Kesehatan merupakan isu penting untuk mencapai SDGs karena memiliki daya ungkit yang tinggi,” ujar Egi Abdul Wahid, Direktur Program CISDI pada training Global Reporting Index bertajuk Sustainable Development Goals dan Peran Sektor Kesehatan di Kemayoran (14/1).

Daya ungkit merujuk pada peran strategis sektor kesehatan sebagai pemicu pembangunan pada sektor lain. Sistem kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas warga negara dan berimplikasi positif pada sektor lain, seperti pendidikan ataupun ekonomi. 

Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun ke belakang berhasil meningkatkan beberapa indikator pembangunan kesehatan. Pada Narasi RPJMN tahun 2020-2024, pelayanan kesehatan disebutkan secara gamblang sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia. 

Egi menekankan bahwa peluang ini perlu dimanfaatkan oleh semua pihak, dikarenakan pemerintah, sayangnya, belum bisa secara maksimal memanfaatkan peluang ini. “Pemerintah, perlu diakui, mengalami keterbatasan ruang untuk mengatasi beragam persoalan kesehatan di Indonesia,” ujar Egi. 

Oleh sebab itu, menurut Egi, masyarakat sipil dan sektor swasta penting untuk terlibat dalam beragam upaya perbangunan kesehatan. Komitmen ini menjadi dasar CISDI dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif kesehatan, seperti Pencerah Nusantara, penelitian cukai tembakau, serta Youth Town Hall. “CISDI sejauh ini berupaya membatasi jurang ketimpangan pembangunan kesehatan dengan mengadakan program pembangunan kesehatan melalui Pencerah Nusantara,” sambung Egi.

Pencerah Nusantara merupakan inisiatif penguatan layanan kesehatan primer melalui penempatan tenaga kesehatan profesional muda di daerah perifer Indonesia. Sedari awal didirikan, Pencerah Nusantara bermaksud untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, alih-alih menjadikan puskesmas ataupun posyandu sebagai pusat berobat. 

Oleh sebab itu untuk terlibat dalam program ini, seorang Pencerah Nusantara dituntut tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi juga empati terhadap persoalan masyarakat. “Seleksi diadakan secara berangsur-angsur, mulai dari seleksi online hingga wawancara. Ini untuk memastikan transparansi dan meritokrasi,” tambah Egi. 

Setelah proses seleksi, profesional kesehatan terpilih menjalani pelatihan dan peningkatan kapasitas selama 6-7 minggu. Metode yang dilakukan adalah pembekalan kompetensi medis, pengetahuan kebijakan, hingga keterampilan sosial seperti kepemimpinan, advokasi, dan komunikasi. “Setelah memastikan seluruh anggota Pencerah Nusantara siap mengadakan program di daerah penempatan masing-masing, CISDI tetap memantau implementasi program dari jarak jauh.” 

Tujuan pemantauan itu tidak lain untuk memastikan proses perencanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Ini penting untuk menjamin dana yang digunakan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan program, serta inovasi yang dirumuskan dapat menjawab tantangan kesehatan di daerah penempatan. 

Pelaksanaan proram Pencerah Nusantara, meski begitu, tetap mengikuti kaidah intervensi berbasis ilmu yang ketat. Pada sesi awal perumusan masalah, dilakukan sesi assessment melalui survey dan riset lapangan. Data-data yang terkumpul kemudian dijadikan pijakan program.

“Bentuk implementasi program bisa beragam, mulai dari peningkatan kapasitas pegawai puskesmas, promosi kesehatan di level komunitas, kolaborasi lintas-sektor, ataupun program pemberdayaan yang inovatif.” Hingga tiga tahun terakhir (2016-2019), Pencerah Nusantara telah berhasil meningkatkan beberapa indikator SPM di 8 puskesmas yang didampingi. 

Sama seperti yang telah dilakukan CISDI, Egi menekankan peran penting sektor swasta untuk terlibat mendukung pembangunan kesehatan. Bagi Egi, sektor swasta memiliki peran strategis untuk mengatasi masalah-masalah inheren pelayanan kesehatan, seperti minimnya tenaga kesehatan, akses yang sulit, dan implementasi program yang kurang efektif. 

Dalam urusan relasi swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah, hubungan ketiganya, tambah Egi, perlu dipandang saling melengkapi. Sebagai contoh, sekarang pemerintah menghasilkan 10.000 puskesmas, sementara swasta memiliki 12.000. “Dengan kolaborasi antara ketiganya kita bisa mencapai kebutuhan 30.000 puskesmas,” ujar Egi. 

Egi menyarankan pihak swasta untuk terlibat menjembatani sisi supply dan demand pelayanan kesehatan. Caranya beragam, bisa dengan memfasilitasi lebih banyak tenaga kesehatan atau dengan menampilkan upaya promosi hidup sehat dan pencegahan penyakit menjadi sesuatu yang populer dalam masyarakat.

Pada bagian akhir, Egi menyatakan bahwa apapun keberhasilan yang telah dimiliki pemerintah hari ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan tunggal. Baginya, banyak aktor yang juga terlibat menjadikan isu ekonomi, sosial, maupun kesehatan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan.

“Apa yang dicapai dalam pembangunan hari ini adalah akumulasi dari usaha-usaha kolektif masyarakat sipil bersama dengan pihak swasta dan pemerintah,” ujar Egi menutup sesi presentasi.


Penulis:
Amru Sebayang

Share this: