NEWS

Kelas SDGs: Tingkatkan Kapasitas Aktor Nonpemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mencapai SDGs

Jakarta, 12 Februari 2019– Aktor pembangunan nonpemerintah menjadi bagian integral dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada upaya-upaya pembangunan yang seimbang antara pembangunan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam. Kerangka kerja global ini disepakati oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, pada tahun 2014. Melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengatur integrasi SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar sejalan dengan modalitas dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, dalam mewujudkan 169 indikator pembangunan berkelanjutan dibutuhkan upaya kolektif melibatkan seluruh masyarakat sipil, seperti kelompok akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil khususnya kelompok pemuda dan perempuan, serta media. Kelas SDGs adalah sebuah lokakarya bagi aktor pembangunan nonpemerintah yang diselenggarakan untuk pertama kali di Hotel Ibis Jakarta Tamarin pada hari Selasa dan Rabu, 12-13 Februari 2019. Lokakarya ini menghadirkan praktisi pembangunan berkelanjutan seperti Senior Advisor on Gender and Youth to the Director General, World Health Organization Diah S. Saminarsih; Manajer Pilar Ekonomi SDGs Bappenas, Setyo Budiantoro; Praktisi Komunikasi Pembangunan dan Direktur ID COMM, Sari Soegondo; The Jakarta Post sebagai mitra media eksklusif SDGs; serta para aktor nonpemerintah dari berbagai organisasi yang berkomitmen memberikan kontribusi untuk pencapaian SDGs di Indonesia.

 

Kelas yang digagas oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), OXFAM Indonesia, dan Sinergantara, merupakan sebuah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi aktor-aktor nonpemerintah dalam implementasi dan pemantauan SDGs di Indonesia dengan mengoptimalkan kemajuan informasi teknologi dan komunikasi (ICT). Kelas SDGs diharapkan mampu menjadi wadah pertukaran pengalaman, sumber informasi dan pengetahuan, serta potensi kolaborasi bagi para aktor yang terlibat, sehingga implementasi SDGs yang dilakukan setiap lembaga dapat menjangkau cakupan sasaran dan indikator goals yang lebih luas.                                                                                                                                               

Direktur Program CISDI, Anindita Sitepu mengatakan bahwa CISDI secara konsisten mendukung realisasi pencapaian SDGs di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inisiasi platform digital TRACK-SDGs, sebuah platform untuk menghubungkan dan menyuarakan kontribusi berbagai aktor pembangunan dari seluruh daerah terhadap berbagai tujuan SDGs. “Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali pemuda, untuk berjejaring dan berkolaborasi, terlepas dari sulitnya menjangkau seluruh bagian Indonesia secara langsung karena kondisi geografis yang luas,” ujar Anindita. 

Pemanfaatan teknologi sebagai medium untuk mendukung pencapaian serta pelaksanaan SDGs yang partisipatif dan kolaboratif, juga dipaparkan oleh Country Director Oxfam di Indonesia, Maria Lauranti. “Kanal yang dibangun oleh CISDI dan Sinergantara dengan dukungan dari Uni Eropa melalui OXFAM di Indonesia: bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan sosial di Indonesia”. Dengan demikian, akan semakin banyak pihak yang mengetahui dan memahami SDGs. Selain itu, kontribusi dari berbagai aktor termasuk aktor non-pemerintah, dapat menginspirasi pihak lain dan dipantau serta dievaluasi bersama. 

Melalui pemanfaatan serta pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi yang tepat di setiap lembaga, Indonesia dapat dengan mudah memetakan pelaku pembangunan beserta program inisiatifnya serta lokasi pelaksanaan program atau inisiatif pembangunan sehingga pemantauan pencapaian SDGs di Indonesia dapat dipetakan dengan lebih jelas. Untuk itu, keterbukaan informasi terkait pelaksanaan inovasi pembangunan dan capaian yang telah dilakukan oleh setiap organisasi menjadi penting untuk dilakukan. 

“Akselerasi pencapaian SDGs perlu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya terkait optimalisasi data. Harapannya, platform seperti TRACK-SDGs bisa mempermudah proses monitoring dan evaluasi pencapaian SDGs di Indonesia, yang lebih jauh lagi bisa memunculkan potensi kolaborasi antar organisasi, juga dengan pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas dalam memulai aksi sebagai solusi dari masalah pembangunan di daerahnya masing-masing,” demikian ujar Setyo Budiantoro, Manajer Pilar Ekonomi SDGs, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Sejalan dengan pemanfaatan tersebut, maka penyetaraan kapasitas lembaga-lembaga nonpemerintah baik dalam memahami kontribusinya maupun dalam menyuarakan kontribusi programnya terkait SDGs, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mengusung tema “Mewujudkan SDGs di Era Digital”, Kelas SDGs mencoba memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait indikator-indikator SDGs, bagaimana posisi keterlibatan setiap lembaga dalam poin-poin SDGs, serta cara-cara mengomunikasikan keterlibatan tersebut sehingga dapat dipahami publik dan lembaga lainnya. Kelas SDGs merupakan sebuah inisiatif yang didukung oleh Uni Eropa, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan The Jakarta Post.

Share this: