NEWS

Melokalkan SDGs melalui Perencanaan Terintegrasi













Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), adalah sebuah kerangka kerja tujuan global yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunjang kehidupan masyarakat global yang lebih sejahtera. Mewujudkan SDGs, kolaborasi antar sektor yang mutlak diperlukan. Pada level negara, pemerintah pusat perlu mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan alokasi sumber daya berjalan dengan sesuai. Apalagi, implementasikan SDGs di Indonesia sudah difasilitasi oleh kerangka kelembagaan dan hukum baik di tingkat nasional dan daerah, di antaranya dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs.
 
Untuk membuat pemerintah daerah dan pusat lebih familiar lagi dengan isu SDGs dan langkah-langkah yang perlu dipahami untuk mewujudkan SDGs melalui perencanaan program yang terintegrasi, United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berjudul “Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesadaran TPB di Daerah” pada hari Selasa dan Rabu, 28-29 Agustus 2018 di Hotel Aryaduta Jakarta. UCLG ASPAC mengundang narasumber dari beberapa lembaga di antaranya Ibu Juliaty Ansye Sopacua selaku SDGs Technical Advisor UNDP Indonesia dan dr. Mochammad Fadjar Wibowo, MSc selaku Outreach and Partnership Coordinator dari Center for Indonesia’s strategic Development Initiatives (CISDI) untuk menghadiri kegiatan ini.

Dalam paparannya, Ansye mengatakan meski terlihat kompleks, TPB merupakan sebuah kesempatan bagi pemerintah untuk menelaah kembali perencanaan program terkait agenda global. Karena sangat mungkin program-program TPB sudah berjalan secara faktual di lapangan namun secara administratif belum disesuaikan penamaannya dengan TPB. Menurut Ansye, tugas UNDP adalah mencari sumber pendanaan untuk membiayai TPB, namun terlebih dahulu pemerintah daerah harus mampu menunjukkan perencanaan matang dengan penekanan yang tepat terhadap indikator yang masih membutuhkan dukungan untuk implementasi program untuk mencapai target dan goal yang dituju.
 
Berdasarkan Perpres no. 59, salah satu tahapan untuk melokalkan TPB adalah melalui penguatan institusi, perencanaan kebijakan dan budgeting, implementasi, monitoring, manajemen pengetahuan dan pembangunan kapasitas. Kesempatan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan TPB bisa dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, filantropi, masyarakat sipil dan media. Dengan peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dari pelokalan TPB di daerah, TPB memberi peluang terciptanya pendekatan baru dengan mitra-mitra baru yang dapat membantu Pemda untuk mengoperasionalisasikan TPB dengan baik. 

Sehubungan dengan upaya untuk melokalkan TPB di daerah, CISDI, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pembangunan, khususnya melalui upaya penguatan kapasitas layanan publik terutama layanan kesehatan primer, dr. Mochammad Fadjar Wibowo selaku koordinator divisi Outreach and Partnership CISDI menjelaskan bahwa kemitraan yang melibatkan pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sebagai individu merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan TPB di daerah. 

Selain itu, kerja sama antara satu sektor pemerintah dengan sektor pemerintah yang lain dinilai cukup krusial. Seperti contoh, dalam lingkup kesehatan sendiri, memang semuanya termasuk dalam tujuan nomor 3 TPB. Namun, dalam TPB sendiri untuk mewujudkan satu tujuan, maka perlu ada kolaborasi multi-sektoral. Misalnya, bagaimana pilar nomor 2, 3, 5 dan 6 saling berkaitan satu dengan yang lain. “Interaksi goals nomor 2, 3, 5 dan 6 adalah contoh bagaimana indikator TPB bisa dicapai dalam kerangka berpikir yang lebih terstruktur.”, ujar Fadjar.
 
Fadjar juga mengungkapkan bahwa salah satu jawaban yang dapat diberikan untuk masalah pembangunan kesehatan sekaligus pelayanan publik di Indonesia adalah pemberdayaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di puskesmas. Oleh karena itu, program Pencerah Nusantara (PN) hadir di berbagai penjuru. Di sembilan lokasi penempatan, selain mengotimasi performa manajemen dan pelayanan Puskesmas, masing-masing tim PN telah memberikan inovasi-inovasi program untuk menunjang akses kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan Terluar (DTPK) maupun di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) yang diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya pencapai TPB target 3, 2, 5 dan 6 yang saling terkait dalam perspektif pembangunan kesehatan. 

Berbagai program-program inovatif telah lahir seiring dengan penempatan tim PN sejak taun 2012 di 16 Kecamatan di 16 Kabupaten. Salah satu contoh adalah program pemanfaatan daun kelor oleh tim PN Sumbawa Barat, bekerja sama dengan Puskesmas Poto Tano. Gerakan ini telah diangkat oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Peraturan Bupati No.80 tahun 2017 tentang GEMARI KELOR (Gerakan Masyarakat Menanam dan Melestarikan Kelor). Program ini bertujuan untuk menciptakan inovasi pengolahan makanan berbahan dasar pangan lokal untuk memenuhi intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan balita di Posyandu. 

Program inovatif lain adalah pendampingan tim Pencerah Nusantara terhadapa pembentukan Laskar Pencerah oleh kelompok pemuda di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan pemuda untuk mencegah pernikahan dini melalui edukas kesehatan reproduksi dan diharapkan turut menekan angka kematian ibu yang banyak disumbang oleh kehamilan dini. Lebih lanjut, untuk menurunkan angka kematian ibu di Mamuju Utara, tim PN menginovasi kemitraan bidan dengan dukun beranak. Semua program ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemuda dalam negeri untuk membantu mewujudkan suksesnya TPB. Sementara itu, tim PN Aceh Selatan menggunakan pendekatan story telling sebagai promosi kesehatan untuk sosialisasi Buang Air Besar di jamban

Menurut Ansye, SDGs Technical Advisor UNDP Indonesia, implementasi program-program PN sangat menarik dan memiliki sisi demand creation yang sangat kuat. Sehingga, melalui hal ini UNDP menyatakan terbuka untuk melakukan diskusi bersama CISDI mengenai program-program yang bisa membantu menunjang realisasi TPB.
Selama pelatihan nasional berlangsung, seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada Fadjar mengenai efektifitas surat keputusan kecamatan terkait inovasi pemberdayaan pemuda bernama Laskar Pencerah yang berhasil diimplementasikan di Pasuruan. Peserta tersebut nampak meragukan peraturan yang ada untuk melakukan program-program yang bisa membantu masyarakat. Fadjar menerangkan, mengingat peran camat dewasa ini, surat keputusan tersebut bersifat sebagai pendukung bukan perintah. Di daerah, antusiasme para pemuda pelopor dan pelaksana program lah yang kemudian menggerakkan pemuda-pemuda lain di wilayah Tosari untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dari solusi masalah pernikahan dini. “Inisiatif ini bersifat ‘dari pemuda, oleh pemuda dan untuk pemuda. Dalam konteks ini bukan politik vertikal, tetapi horizontal yang menggerakkan masyarakat.”, jawab Fadjar.

Selain program inovasi Pencerah Nusantara, seorang peserta juga menanyakan mengenai optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah. Menurut Fadjar, yang paling penting dibutuhkan pemda adalah penguatan kapasitas teknis. Sebuah praktik baik di Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan oleh Hasto Wardoyo yang bekerja sama dengan sebuah lembaga penelitian melakukan studi intervensi yang untuk membangun kapasitas pemda dalam memonitor perokok siswa sekolah melalui pemberdayaan pengurus OSIS untuk turut mengawasi pelajar perokok di Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Jadi, pengurus OSIS dapat melaporkan temannya yang mulai merokok ke guru BP melalui nomor SMS Center yang dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menjadi basis pengambilan keputusan strategi pencegahan dan penindakan aktivitas merokok pelajar sehingga pertumbuhan perokok remaja dapat ditekan.”, tutup Fadjar.

Share this: