NEWS


Diah S. Saminarsih adalah Penasihat Senior/Direktur bidang Jender dan Kepemudaan untuk Direktur Jenderal World Health Organization HQ Jenewa; dan Pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)

Pekan ketiga di bulan September menjadi pembuka Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74.  Walaupun dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan negara-negara anggota PBB, tahun ini Sidang Majelis Umum PBB menjadi wadah dari lima pertemuan tingkat tinggi sekaligus; yaitu pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim/Climate Summit, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, keberlanjutan sumber daya keuangan untuk pembangunan, dukungan untuk Small Island Developing States dan Universal Health Coverage/UHC.  

Khusus untuk kesehatan, setelah tahun lalu Sidang Majelis Umum PBB menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk TBC dan Penyakit Kronis, tahun ini agenda sidang tahunan PBB kembali menggarisbawahi posisi strategis pembangunan kesehatan dalam upaya dunia mencapai Agenda 2030.  Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta, diletakkan sebagai elemen strategis pada tujuan kesehatan Agenda 2030 karena pergeseran cara pandang pada peran sentral sistem kesehatan nasional yang berpihak pada manusia/populasi (people centered health system) – bukan penyakit/disease-based.  

UHC menegaskan bahwa keberhasilan dunia mencapai target pembangunan kesehatan bergantung pada kekuatan sistem kesehatan suatu negara.   Bandingkan dengan era Tujuan  Pembangunan Milenium/MDGs (2000-2015). Saat itu keberhasilan dunia mencapai target kesehatan berbasis hanya pada pelaksanaan program-program kesehatan, tanpa menggandengkan keberhasilannya dengan aspek pembiayaan kesehatan.  Diskursus mengenai pentingnya elemen pembiayaan, hanya diangkat melalui berbagai pendekatan yang bersifat bantuan melalui keterlibatan lembaga perbankan pembangunan dunia maupun lembaga donor dalam upaya global menurunkan AKI dan AKB; memperluas cakupan imunisasi; menurunkan prevalensi penyakit infeksius dan ancaman penyakit seperti HIV/AIDS, TBC, malaria serta penyakit lainnya. 

Berangkat dari tiadanya kerangka pembiayaan untuk mencapai target MDGs, pada negosiasi dunia menyusun SDGs elemen pembiayaan disepakati sebagai bagian integral dari tercapainya target pembangunan dunia.  Pada tujuan kesehatan, kecenderungan bertumbuhnya populasi dunia, perubahan iklim, meningkatnya mobilitas berjuta orang melintasi batas negara; menjadi alasan strategis kesehatan menentukan berhasil tidaknya dunia mencapai SDGs.  Karenanya, cara pandang terhadap kesehatan secara cepat bergeser dari semata permasalahan teknis menjadi suatu aspek utama pembangunan yang punya nilai politis tinggi. 

Dari sudut pandang kebutuhan dan komitmen anggaran untuk kesehatan, melalui tujuan ke-3 SDGs, dunia mengakui bahwa beban dan ancaman penyakit kronis terus meningkat.  Baru pada era SDGs (2015-2030), dunia bersepakat bahwa penyakit kronis adalah ancaman serius terhadap populasi dengan konsekuensi finansial tinggi. Tidak semua orang mempunyai akses terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk  kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular dan ginjal.  Harus kita ingat juga, meningkatnya jumlah perokok usia muda dan beban ganda malnutrisi yang mengintai berikut dampak ekonominya terhadap perkenonomian suatu negara akan terjadi setidaknya dalam lima tahun ke depan, bila belum terlalu terasa nyata saat ini. Global Action Plan on SDG 3, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh WHO bersama sebelas organisasi multilateral global lain, memberikan usulan kebijakan serta langkah teknis untuk membumikan cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan dunia ini di tingkat nasional.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional; skenario seperti apa yang hendak kita rancang untuk masa datang khususnya untuk mencapai SDM unggul dan berkualitas?  Apakah faktor-faktor penentu keberhasilannya?

Pertama, menyadari realitas bahwa kebijakan kesehatan nasional juga mempunyai implikasi global. Berbagai kejadian dan tren di luar Indonesia memengaruhi arah kebijakan dan kerangka regulasi yang dibuat di dalam negeri.  Sebaliknya seiring dengan semangat SDGs dan tuntutan Global Program of Work 13 dari WHO, pencapaian target kesehatan nasional jadi penentu keberhasilan dunia menyelamatkan hidup tiga miliar orang lagi. Dengan 260 juta penduduk, posisi sebagai anggota G20, dan sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara; Indonesia mempunyai posisi tawar sangat strategis sebagai influencer bahkan salah satu penentu arah kebijakan pembangunan global.  Masih terdapat ruang gerak cukup luas di mana pembuatan kebijakan kesehatan nasional dapat bereksplorasi lebih dalam dan dengan sengaja/by design menggunakan dinamika diplomasi global-nasional dalam prosesnya. Hingga kini, Indonesia telah menjadi anggota bahkan pemimpin untuk periode tertentu dalam beberapa kemitraan global untuk kesehatan seperti misalnya UHC Partnership, Forum Policy on Global Health dan Global Health Security Agenda.

Kedua, mengambil keputusan strategis yang direfleksikan secara konkrit dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan rencana strategis Kementerian/Lembaga: cakupan kesehatan semesta tidak akan tercapai tanpa transformasi layanan kesehatan primer. Mengapa? Karena tercapainya UHC membutuhkan lebih dari sekedar jumlah kepesertaan sistem asuransi sosial kesehatan nasional.  Namun demikian, capaian dan komitmen Pemerintah dalam menjamin pembayaran iuran asuransi kesehatan untuk kelompok populasi miskin dan hampir miskin melalui APBN juga harus diberikan apresiasi sangat tinggi.  Sebagai referensi utama, Deklarasi Astana 2018 dan rancangan operasionalnya yaitu Operational Framework of PHC yang dikeluarkan oleh WHO bersama Unicef pada awal 2019 telah menawarkan pemikiran mendalam agar tiap negara mampu membawa layanan kesehatan primernya menjadi pembisa utama dalam mencapai cakupan kesehatan semesta.   

Kesehatan primer adalah pendekatan yang paling inklusif, efektif dan efisien yang menjamin kesehatan fisik dan mental sebuah populasi. Sebagai garda pertama dan tulang punggung sistem kesehatan nasional, ketangguhan dan kualitas layanan kesehatan primer menjadi penentu tercapai tidaknya target pembangunan kesehatan nasional dan selesai tidaknya masalah-masalah kesehatan lainnya.  Di dalam layanan kesehatan primer tercakup semua aspek pembangunan kesehatan mulai dari promotif preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, ketersediaan dan kecakapan tenaga kesehatan, akses terhadap dan kualitas dari layanan kesehatan, akses terhadap obat-obatan esensial dan pembiayaan.  Bila semua elemen tersebut dilaksanakan, termasuk berjalannya sistem rujukan, layanan spesialistik di rumah sakit hingga sinkronisasi layanan dengan pendidikan; barulah kita bisa mengatakan bahwa cakupan kesehatan semesta sudah tercapai.

Ketiga, komitmen dan keberanian politis untuk melihat kembali kebijakan apa yang belum berhasil diimplementasikan dalam periode lima tahun ke belakang.  Berkaca pada hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada prevalensi jumlah perokok, makin mudanya usia perokok pemula dan tingginya jumlah penderita penyakit kronis; penyempurnaan peta jalan pengendalian tembakau baik dari sudut pemerintah maupun masyarakat sipil menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan berbarengan dengan kenaikan cukai dan harga jual rokok.  Demikian pula dengan penanganan stunting yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan SDM Indonesia. Perbaikan kebijakan yang mengatur commercial determinants of health yaitu penentuan kadar gula garam lemak yang sesuai dengan standar kesehatan, hendaknya berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi tinggi.  Semuanya memerlukan kecakapan dan kapasitas mumpuni dari birokrasi yang lincah dan efisien.

Indonesia berkepentingan langsung untuk menggunakan momentum global ini secerdik mungkin – terutama karena prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan adalah mencetak SDM yang unggul dan berkualitas.  Dokumen Political Declaration “Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World” menjelaskan begitu banyak pilihan titik pengungkit dari cakupan kesehatan semesta yang dapat dipilih sebagai penata desain masa depan Indonesia dengan SDM kelas dunia.   Peran pemuda, penggunaan teknologi digital dan mahadata/big data sebagai pembawa perubahan patut diutamakan. Demikian juga dengan pengenaan lensa jender yang transformatif berdasarkan prinsip equity dan HAM pada keseluruhan kerangka kebijakan dan implementasinya.

Pada akhirnya, kita semua hendaknya menyadari bahwa pembangunan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya, karena sehat adalah hak dasar semua manusia.  SDM unggul yang dicita-citakan juga membutuhkan waktu cukup panjang untuk menjadi kenyataan.  Akan sangat baik bila perubahan mendasar dikerjakan dengan berani dan ambisius saat ini.  Karena bila tidak, bangsa Indonesia akan semakin banyak kehilangan kesempatan untuk merealisasikan potensinya dan berujung pada kerugian ekonomi bangsa. 


Penulis: Diah S. Saminarsih
--
*Artikel ini dapat diakses melalui tautan ini

Share this: