NEWS

Perpres No. 16 Tahun 2018, Peluang Besar Pembangunan Kesehatan Multipihak
Pembangunan kesehatan memerlukan keseriusan semua pihak. Sebagai negara dengan ketimpangan tinggi, Indonesia memerlukan kemitraan multipihak antarsektor; swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. 

Pasca reformasi 1998, semangat pembangunan multipihak bermunculan melalui beragam Undang-undang dan regulasi. Paling baru, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tentang Barang dan Jasa pada 2018 (Perpres No.16 Tahun 2018).

Perpres ini penting untuk memastikan pelibatan masyarakat sipil dalam menyediakan barang dan jasa kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya pembangunan melalui mekanisme hukum bernama swakelola. 

“Swakelola dimungkinkan ketika tidak ada penyelenggara usaha yang bisa mengadakan barang atau jasa,” ujar Zulhenny, Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa LKPP, pada Diskusi Terpumpun yang diadakan oleh CISDI dan PKMK UGM di Hotel Akmani (16/12). 

Dalam keterangan Perpres tersebut, swakelola dibagi menjadi empat tipe. Tipe satu dan dua mengatur teknis pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. 

Sementara, tipe tiga dan empat berturut-turut mengatur pengadaan barang dan jasa oleh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. 

“Khusus pengadaan jasa dan barang oleh organisasi masyarakat sipil seperti CISDI tergolong dalam tipe tiga.” 

Proses swakelola diatur dengan sangat detail oleh Perpres No. 16 Tahun 2018. Penyediaan barang dan jasa diatur ketat melalui kontrak dan perjanjian tertulis antara pemerintah dengan penyelenggara swakelola. 

Perpres ini tergolong baru dan merupakan inovasi yang belum diketahui banyak pihak. Meski begitu, manfaatnya begitu besar lantaran memfasilitasi hubungan suportif pemerintah dengan masyarakat.

“Perpres ini bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat sipil untuk bermitra dengan pemerintah,” tutup Zulhenny. 

Gatot Suarman, Direktur Eksekutif CISDI, mengatakan bahwa kemitraan antara masyarakat sipil dengan pemerintah telah berlangsung lama. Jauh sebelum adanya Perpres no. 18, masyarakat sipil telah sering memberikan masukan bagi pemerintah melalui beragam laporan. 

Meski begitu, lanjutnya kembali, kemitraan masih belum berlangsung secara berkelanjutan dan tugas masyarakat hanya berujung pada rekomendasi, bukan implementasi. 

Terkhusus dalam pembangunan kesehatan, peran pemerintah masih sangat terbatas dan sangat membutuhkan bantuan banyak pihak. 

“Saya harap forum ini menjadi awal untuk menciptakan visi pembangunan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Peluang Bersama

Di sisi lain, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Kemendagri Eduard Sigalingging menyinggung urgensi masyarakat sipil hadir dalam pembangunan. Menurutnya, kendala pembangunan kesehatan adalah defisit dari belum optimalnya peran lembaga pemerintah yang lain. 

“Orang sakit juga muncul dari masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lain yang belum bisa optimal diatasi.” 

Lanjutnya kembali, infrastruktur fisik dan administrasi di berbagai daerah juga masih mengalami masalah. 

“Untuk soal kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satu puskesmas dalam suatu daerah dengan daerah lain masih berbeda-beda.”

Padahal, sambung Eduard, “Menyediakan pelayanan yang sama dan setara adalah amanat konstitusi.”

Akmal Taher, Dewan Penasihat CISDI, ikut menggarisbawahi fungsi masyarakat sipil sebagai penyedia jasa dalam pembangunan kesehatan. 

Menurutnya, pengembangan indikator administratif seperti SPM memerlukan investasi sumber daya manusia yang tidak sebentar. 

“Kalau membeli obat pemerintah bisa cepat, tapi untuk menaikkan SPM kita perlu waktu banyak dan investasi SDM yang lama.”

Menurut riset yang pernah dilakukan, tambah Akmal, banyak orang Indonesia yang tidak sadar mengalami penyakit, seperti diabetes dan hipertensi. Penyakit-penyakit itu adalah fenomena gunung es dari kurangnya penghargaan masyarakat terhadap kesehatan.

“Dari jumlah (orang yang mengalami penyakit), pemerintah kesulitan (membangun paradigma kesehatan masyarakat). Di sanalah masyarakat sipil dan swasta juga harus ikut terlibat.” 

Sementara itu Diah Saminarsih, Pendiri & Ketua Dewan Pembina CISDI, mempresentasikan program Pencerah Nusantara (PN) yang telah dikelola oleh CISDI selam 7 tahun lamanya. Diah menyatakan bahwa PN telah berhasil membawa manfaat kepada lebih dari 250.000 penduduk Indonesia. 

Itu belum termasuk dengan jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah yang menghasilkan keberlanjutan program dan manfaat yang belipat-lipat. 

“Pencerah Nusantara hadir untuk melakukan pemberdayaan pelayanan kesehatan primer, peningkatan gizi, kolaborasi multipihak, dan juga meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan primer.”

Berkat PN juga, berdasarkan laporan program, tingkat standar pelayanan minimum daerah-daerah kerja meningkat sejalan dengan kepuasaan penduduk yang juga ikut meningkat. 

“Pencerah Nusantara berhasil bekerja sama dengan pemerintah. Ini peluang bahwa masyarakat sipil bisa bekerja bersama pemerintah jika ada kehendak bersama.” 

Menurut Diah, kemitraan multipihak merupakan upaya mengatasi jurang ketimpangan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil punya peran penting untuk berkolaborasi. 

“Setiap pihak, baik swasta, pemerintah, maupun masyarakat sipil memiliki kepentingan yang berbeda. Namun dalam isu pembangunan kesehatan, kita memiliki arsiran yang sama,” tutup Diah

Melihat urgensi keterlibatan masyarakat sipil, minimnya pengetahuan tentang produk hukum multipihak, dan preseden kesuksesan Pencerah Nusantara, sudah menjadi  kewajiban kita bersama untuk mengimplementasikan Perpres No. 18 Tahun 2018 dalam upaya-upaya pembangunan kesehatan multipihak. 

Turut hadir dalam Diskusi Terpumpun ini perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawasi Barat, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Diskusi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Lokapala: Meneropong Arah Kebijakan Kesehatan 2020-2024, acara tahunan CISDI yang hendak memberikan rekomendasi arah kebijakan kepada pemerintah yang baru terpilih. 


Penulis: 
Amru Sebayang

Share this: