NEWS

Polemik Cukai Rokok: Apa Peran Media?
Mon, Oct 15th 2018, 12:00
Polemik Cukai Rokok: Apa Peran Media?
Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berbagai polemik mengenai cukai rokok kembali muncul. Peraturan tersebut mengatur alokasi pajak rokok daerah untuk JKN. Mekanismenya adalah dari 50 persen penerimaan pajak rokok daerah, sebanyak 75 persen dari penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk program JKN. Seperti yang kita ketahui, JKN mengalami defisit selama empat tahun terakhir yang salah satunya disebabkan oleh klaim penyakit katastropik akibat rokok yang terus meningkat.

Pada dasarnya, rokok merupakan sebuah barang yang konsumsinya harus dikendalikan. Namun, masyarakat sepertinya masih banyak yang tidak menyadari hal ini. Terlebih lagi, prevalensi perokok yang terus meningkat di Indonesia, khususnya kategori anak dan remaja.

Oleh karena itu, peran media sebagai sumber informasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif merokok. Apalagi, akses terhadap informasi kini semakin dimudahkan dengan kemunculan media online. Sayangnya, media nampak belum berhasil memaksimalkan peran ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan CISDI, bingkai yang disajikan mengenai pemberitaan terkait rokok lebih condong dari sisi ekonomi dibandingkan kesehatan. Padahal, masyarakat perlu untuk paham dan sadar akan pentingnya isu mengenai pengendalian tembakau.

“Selama CISDI melakukan pemantauan media secara rutin terdapat beberapa hasil penemuan yang menonjol. Pertama, narasumber yang berbicara dalam pemberitaan mengenai rokok tidak variatif. Hanya itu-itu saja. Kedua, konsep pembahasannya berulang. Sebagian besar hanya membicarakan tentang dampak kenaikan cukai rokok ke tenaga kerja, industri rokok, dan lain-lain. Ketiga, jumlah wartawan yang menulis tentang isu ini secara konsisten dan terus-menerus masih kurang. Keempat, pemberitaan mengenai rokok muncul dalam peringkat paling tinggi hanya menjelang bulan Oktober saja, dimana pengumuman tarif cukai berlangsung. Terakhir, bingkai pemberitaan mengenai cukai rokok seringkali hanya melihat dari segi ekonomi. Jarang sekali ada yang membingkai dari segi kesehatan, atau bahkan keduanya,” ujar Anindita Sitepu, Direktur Program Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Anindita menerangkan hasil penelitiannya dalam diskusi Ruang.Temu yang diinisiasi oleh CISDI dengan topik “Polemik Cukai Rokok: Apa Peran Media?”. Selain Anindita, CISDI juga mengundang Bambang Harymurti, Komisaris Tempo dan Wisnu Nugroho, Pemimpin Redaksi Kompas.com sebagai pembicara. Diskusi ini dimoderatori oleh Bayu Sutiyono, news anchor Kompas TV.

Wisnu menerangkan bahwa informasi yang menarik bagi media adalah informasi yang memiiki news value. “Terdapat empat hal umum yang membuat sebuah berita menjadi layak untuk dibaca. Pertama adalah berita tersebut harus bersifat relevan atau bermanfaat bagi pembaca. Kedua, berita tersebut harus bersifat membanggakan. Ketiga, berita tersebut membawa informasi yang inspiratif, misalnya bagaimana para atlet yang memiliki disabilitas dapat berkompetisi di Asian Para Games. Terakhir yaitu aktualitas. Pemberitaan mengenai rokok harus memiliki keempat faktor ini agar bisa meraih popularitas yang sama dengan berita-berita lain pada umumnya,” ujar Wisnu. Wisnu juga membagikan pengalamannya dalam mengembangkan dan mempublikasikan berita seputar rokok. “Kami pernah membuat sebuah berita mengenai rokok untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hasilnya, jumlah pembacanya cukup tinggi. Namun, isu rokok yang dilihat melalui perspektif kesehatan menjadi satu isu yang tidak bisa dikeluarkan setiap saat, sifatnya tematis. Sehingga, momentum yang seperti ini harus diperhatikan dan dimanfaatkan agar bisa membantu menaikkan popularitas pemberitaan mengenai rokok,” tambah Wisnu.

Untuk mengangkat sebuah berita, media (khususnya online) juga perlu menghadapi beberapa tantangan. “Dalam media online, jurnalis dituntut untuk menghasilkan artikel dengan frekuensi yang tinggi. KPI yang berlaku adalah jumlah page clicks dan page views. Sehingga, kualitas konten seringkali dikesampingkan. Di sisi lain, isu mengenai pengendalian tembakau atau kesehatan sifatnya preventif yang cenderung kurang peminat. Sedangkan, berita yang memiliki banyak peminat adalah berita yang memiliki unsur drama di dalamnya. Isu kesehatan tergolong sebagai isu yang kurang memiliki unsur drama”, ungkap Bambang.

“Media sebenarnya memiliki kewajiban untuk selalu memberitakan hal-hal yang positif. Namun, dalam media online hal tersebut seringkali bertabrakan dengan kepentingan mitra yang sudah mendukung media kami. Sehingga, media memang memerlukan pembatas seperti “garis api” yang membatasi antara sisi komersil dan sisi pemberitaan agar tidak ada kepentingan tertentu yang mengarahkan pemberitaan. Sejauh ini, media dibantu untuk “hidup” melalui iklan dan sponsorship. Tetapi, bagaimanapun media harus tetap hidup dan independen dalam membiayai dirinya sendiri agar tidak bergantung pada industri lain,” tambah Wisnu.

“Isu rokok dan pengendalian tembakau memang bukan isu yang mudah dipahami masyarakat awam. Sehingga, kami sangat paham bagaimana susahnya media untuk meliput mengenai isu ini. Selain itu, untuk mengangkat isu tersebut secara terus-menerus, memang diperlukan running story. Sebagian besar media sudah meliput mengenai kenaikan tarif cukai dan membuat pandangan seolah-olah ada sebuah urgensi dari isu tersebut. Menurut kami, momen seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk terus menyuarakan isu mengenai pengendalian tembakau. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisa informasi seperti apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa membuat isu tersebut terus bergulir,” tutup Anindita.

Share this: