Seberapa Seru ‘Pertandingan’ Kebijakan Cukai Rokok di Indonesia?

Content

Kebijakan cukai rokok penting untuk membatasi peredaran produk rokok di tengah masyarakat. (Sumber gambar: Tempo)

Rokok merupakan barang konsumsi yang tidak memiliki manfaat kesehatan apapun. Namun, sebagian orang kerap menganggap kehadiran rokok sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lantaran kehadiran industri rokok membuka lapangan kerja dan menggandakan pemasukan negara. Padahal, klaim itu bertolak belakang dengan fakta bahwa konsumsi rokok terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis yang secara gamblang merugikan negara.

Oleh sebab itu, posisi rokok sebagai barang konsumsi sangatlah problematis. Negara, organisasi, masyarakat, maupun industri rokok tak pelak terlibat dalam ‘pertandingan’ abadi mengatur eksistensi produk bernikotin ini. Masalahnya, publik tidak pernah mengetahui pihak mana saja dan argumentasi apa saja yang muncul dalam perdebatan ini.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggunakan metode ilmiah Discourse Network Analysis (DNA) untuk memetakan peta jaringan aktor yang terlibat dalam upaya pengendalian tembakau. Discourse atau wacana adalah tuturan atau teks bermakna yang terbentuk dalam sebuah percakapan.

Dalam percakapan mengenai kebijakan cukai tembakau, CISDI berusaha memvisualisasikan aktor-aktor yang terlibat serta kekuatan dan kepentingan yang mereka miliki. Melalui penelusuran selama empat tahun ke belakang (2015-2019) atau 1.425 hari, CISDI menemukan fakta bahwa jejaring aktor yang terlibat justru terdiri dari lembaga dan organisasi negara serta masyarakat sipil yang saling beradu argumen .

Pertandingan Pemangku Kepentingan

 

Kementerian Keuangan merupakan lembaga negara yang paling berpengaruh mengatur kebijakan cukai rokok. (Sumber gambar: Tempo)

Ibarat permainan sepak bola, upaya pengendalian konsumsi rokok menggunakan kebijakan cukai terdiri atas dua liga. Liga pertama adalah ‘Liga Kenaikan Tarif Cukai’ yang bertujuan untuk menaikkan tarif cukai rokok agar sulit dijangkau oleh masyarakat. Upaya ‘menggolkan’ kenaikan tarif cukai akan berimplikasi pada kenaikan harga jual rokok di pasaran. Upaya ini telah berlangsung dengan sangat progresif antara tahun 2015-2019.

Liga kedua adalah ‘Liga Simplifikasi Golongan Cukai’. Produk-produk rokok terdiri dari beberapa golongan yang memiliki tarif cukai masing-masing. Setidaknya hingga hari ini terdapat 10 layer golongan cukai. Kebijakan ini berupaya secara bertahap menyederhanakan golongan cukai menjadi 3-5 layer pada 2024. Upaya ini telah dimulai sejak 2017 dan bertujuan agar tarif cukai produk-produk tembakau lebih mudah dikendalikan.

Di lapangan tanding pengendalian cukai, terdapat beberapa lembaga-lembaga penting negara yang memiliki kekuatan dalam memutuskan hasil akhir kebijakan cukai tembakau. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa disebut sebagai ‘FIFA’ atau asosiasi yang paling bertanggung jawab dalam mengoordinasi lembaga dan kementerian negara yang terlibat dalam perdebatan cukai rokok.

Sementara itu, Kementerian Keuangan diibaratkan sebagai ‘wasit’ yang bertugas memimpin dan mengakomodasi segala upaya pengendalian tembakau hingga hasil akhir yang sah ditemukan.

Kontestasi Liga

Di Liga Kenaikan Tarif Cukai, pertandingan terjadi antara beberapa kementerian dan lembaga negara dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Tim yang mendukung kenaikan cukai sehingga rokok harus mahal diisi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), BPJS Kesehatan, Bappenas, dan Komisi IX DPR RI. Sementara itu, tim yang menghindari kenaikan cukai rokok diwakili oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta Komisi III, VI, dan XI DPR RI.

Di Liga Kenaikan Tarif Cukai, argumentasi yang muncul dari  kedua belah pihak adalah benturan antara kesehatan masyarakat dengan kesinambungan industri. ‘Tim Rokok Mahal’ yang diketuai oleh Kemenkes berpendapat mengurangi konsumsi rokok adalah upaya menjamin kehidupan masyarakat yang sehat. Sementara Bappenas yang berdiri dalam tim yang sama menyatakan bahwa adiksi rokok adalah kondisi yang merugikan pembangunan.

Kemenperin sebagai perwakilan ‘Tim Rokok Murah’ menganggap industri rokok sama dengan industri lain yang kesinambungan usahanya perlu dijaga. Sementara itu, beberapa anggota DPR dari Komisi XI, VI, dan III khususnya yang mewakili daerah pemilihan (dapil) penghasil tembakau, menolak upaya kenaikan cukai rokok dengan berbagai alasan, seperti melindungi tenaga kerja atau mengamankan pendapatan daerah.

Dalam Liga Penyederhanaan Tarif Cukai, pertandingan sengit terjadi antara ‘Tim Sederhana’ melawan ‘Tim Rumit’. Tim Sederhana terdiri atas beberapa partai politik dalam parlemen, yakni PPP, PDI Perjuangan, PKB, dan Komisi XI Fraksi Golkar. Di sisi seberang, Tim Rumit terdiri atas Kemenperin, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Partai Demokrat, dan Komisi IV Fraksi Golkar.

Kedua kelompok beradu argumentasi berdasarkan kapasitas kelembagaan masing-masing. Tim Sederhana menyatakan bahwa penyederhanaan tarif akan meningkatkan efektivitas penerimaan cukai. Sementara itu, Tim Rumit menganggap bahwa penyederhanaan golongan cukai akan merugikan industri rokok dan mampu menyebabkan PHK massal.

Pertandingan Belum Usai

Pada akhirnya, upaya pengendalian tembakau melalui kebijakan cukai masih jauh dari kata usai. Perdebatan antara berbagai pemangku kepentingan masih berlangsung sengit hingga hari ini. Memang, pada 2020 Kemenkeu berhasil meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 23% yangberimbas pada kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%.

Langkah tersebut jelas perlu diapresiasi. Namun, melihat imbas rokok terhadap kesehatan, suatu tindakan yang lebih tegas jelas diperlukan. Jalur pengendalian tembakau melalui kebijakan kenaikan cukai dan penyederhanaan tarif cukai masih akan terus menjadi perbincangan hangat. Sangat menarik untuk melihat pihak-pihak mana saja yang pada akhirnya menjuarai kompetisi kebijakan cukai rokok ini.

Simak ulasan lebih lengkap tentang kebijakan cukai rokok dalam CISDI Magazine Vol. 1 di sini!

Sumber:

Alasan di Balik Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Terungkaphttps://finance.detik.com/industri/d-5113347/alasan-di-balik-penyederhanaan-tarif-cukai-rokok-terungkap. 29 Juli 2020.

Apakah cukai rokok tahun 2021 akan naik? Ini Jawaban Ditjen Bea Cukaihttps://nasional.kontan.co.id/news/apakah-cukai-rokok-tahun-2021-akan-naik-ini-jawaban-ditjen-bea-cukai. 2 Juli 2020.

CISDI Magazine Vol. 1: Edisi Discourse Network Analysis Kebijakan Cukai. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives. 29 Agustus 2020.

 

132 views
Share This!