Commentaries

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Indonesia

Setahun lebih pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia. Meski sejak awal Maret 2021 kasus harian terlihat cenderung menurun, namun potensi peningkatan masih sangat besar dengan  ditemukannya banyak varian baru SARS-CoV-2. Proses vaksinasi yang diluncurkan oleh Pemerintah sejak awal tahun, hingga 31 Maret 2021 baru sebanyak 3% populasi yang mendapatkan  vaksinasi dosis pertama, dan 1,4% dosis kedua (Kawal COVID-19, 2021).

PSBB, MUDIK DAN COVID-19

Penyebaran SARS-CoV2 ke luar Jakarta mulai membentuk episentrum baru yang menandakan perluasan medan perang. Pemerintah harus melarang mudik secara nasional karena PSBB dengan skala Jakarta dan sekitarnya saja tidak akan cukup menahan laju transmisi. Karantina wilayah zona merah tetap menjadi opsi wajib untuk menekan penyebaran ke daerah lain.

KENDALI PENANGANAN COVID-19 MILIK SIAPA?

Beberapa kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi pandemi COVID-19 mengalami tarik ulur atau bahkan ditolak oleh pemerintah pusat. Birokrasi panjang dan lamban untuk mendapatkan izin penerapan PSBB, bahkan penolakan masih terjadi ke beberapa daerah, seperti Kota Sorong, Kabupaten Rote Ndau, dan Kota Palangkaraya. Di lain sisi, tidak dipungkiri masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan persiapan cukup untuk penanganan wabah ini.

Kapasitas Tes sebagai Prasyarat Kesiapan Indonesia di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menjadi narasi pemerintah untuk menandakan pelonggaran pembatasan sosial. Dengan kata lain, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas kembali di tengah peningkatan signifikan kasus COVID-19. Dalam seminggu terakhir saja, rerata kasus harian telah mencapai angka 1.500 kasus. Hanya dalam hitungan hari, jumlah kasus di Indonesia melampaui negara episenter pertama, Tiongkok.