6 Rekomendasi untuk Memastikan Kelompok Rentan Mendapatkan Vaksin

[1] - [Kelompok rentan kerap terabaikan dalam program vaksinasi nasional]
Content

Capaian program vaksinasi nasional yang mulai meningkat tidak boleh mengesampingkan prioritas vaksin untuk kelompok rentan. (Sumber gambar: Dok. PUSPA)

Lonjakan kasus dan kematian ketika isolasi mandiri pada Juni-Juli 2021 lalu mendorong pemerintah mempercepat vaksinasi. Per 29 Desember 2021 cakupan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 76,47%, sedangkan dosis kedua mencapai 54,06%.

Namun, percepatan program vaksinasi berpotensi mengalihkan fokus dari cakupan kelompok lansia dan masyarakat rentan lainnya. Kendati meningkat perlahan, ketercakupan vaksinasi lansia baru mencapai 64,92% untuk dosis pertama dan 41,25% untuk dosis kedua (30/12). Sementara, cakupan vaksinasi bagi masyarakat rentan dan umum baru mencakup 67,90% untuk dosis pertama dan 44,19% untuk dosis kedua (30/12).

Kelompok rentan adalah masyarakat yang secara fisik, mental, dan sosial tidak diuntungkan untuk mengakses kebutuhan dasar hidup sehingga membutuhkan pendampingan negara. Mereka tersisih secara  sosial, ekonomi, ataupun budaya dan cenderung mengalami beban berlipat sepanjang pandemi.

CISDI dan PUSKAPA menguraikan 6 poin rekomendasi kebijakan untuk memastikan kelompok rentan mampu mengakses vaksin dalam program vaksinasi nasional.

 

Pertama, luaskan cakupan kelompok rentan

Kerentanan selama pandemi bersifat dinamis karena derajatnya bisa berubah dengan cepat dan sewaktu-waktu, sehingga pemahamannya perlu diperluas. Adger (2006) menerangkan tiga faktor kerentanan di tengah pandemi. Pertama, mencakup kapasitas beradaptasi dan melindungi diri. Kedua, terkait dengan risiko kesakitan dan kematian. Dan ketiga, terkait risiko terpapar.

Berdasarkan faktor kerentanan, CISDI dan PUSKAPA menyebut setidaknya terdapat tujuh kelompok yang perlu diprioritaskan mendapat vaksin, yakni (1) individu tanpa akses pelayanan kesehatan mumpuni, (2) individu dengan status ekonomi rendah, (3) individu dengan penyakit penyerta, (4) kelompok demografi dengan relasi kuasa rendah, (5) individu yang alami ketersisihan sosial, (6) penduduk di wilayah 3T, dan (7) individu yang tidak mampu laksanakan 5M.

 

Kedua, kenali hambatan mengakses vaksinasi

Banyak orang ingin mendapatkan vaksin, namun tidak banyak yang bisa mendapatkannya. CISDI dan PUSKAPA mencatat lima bentuk hambatan mendapat vaksin kelompok rentan:

Pertama, hambatan administrasi. Persoalan ini menyangkut tiadanya dokumen identitas hukum atau kependudukan, seperti tidak memiliki kartu identitas.

Kedua, hambatan finansial. Persoalan ini menyangkut kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Bagi penduduk dengan penyakit penyerta seperti ODHA, persoalan ini juga menyangkut biaya tes CD4 yang tergolong mahal sebagai syarat skrining vaksinasi.

Ketiga, hambatan infrastruktur. Persoalan ini menyangkut sediaan suplai, persebaran, kualitas, dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Keempat, hambatan ke akses informasi. Persoalan ini menyangkut kesulitan mengakses informasi akurat mengenai prosedur vaksinasi, mulai dari cara mendaftar hingga mengetahui KIPI.

Kelima, hambatan sosial dan perilaku. Persoalan ini misalnya mencakup rendahnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) karena kurangnya informasi atau belum adanya kesadaran pentingnya perilaku tersebut.

 

Ketiga, bantu proses vaksinasi tanpa NIK

Berdasarkan data SUSENAS (2020) ditemukan setidaknya 10,7 juta penduduk yang belum memiliki KTP dan terancam tidak bisa mengakses vaksin.

Ketimpangan kepemilikan NIK juga mencerminkan ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Misalnya, Papua dan Maluku Utara adalah dua wilayah dengan proporsi penduduk tanpa NIK terbesar di Indonesia yang juga berada dalam urutan vaksinasi paling bawah.

Oleh karena itu, program vaksinasi bisa menjadi pintu menemukenali, menjangkau, dan melayani penduduk yang belum memiliki NIK. CISDI dan PUSKAPA memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama, mengadakan layanan terpadu berdampingan di hari dan tempat yang sama. Dan kedua, melakukan layanan berjejaring ketika petugas mencatat data dan kontak individu yang tidak memiliki NIK di lokasi vaksinasi.

 

Keempat, perkuat strategi vaksinasi melalui program penjangkauan khusus

Strategi vaksinasi massal yang kini kerap diterapkan berpotensi meningkatkan risiko tular bagi kelompok rentan, seperti lansia. Strategi lain yang bisa diterapkan ialah sentra vaksinasi keliling untuk menjangkau kelompok yang terbatas aksesnya secara geografis.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengintegrasi layanan rawat jalan dengan layanan vaksinasi COVID-19 melalui perluasan akses vaksinasi ke puskesmas, klinik swasta, atau RS. Penjangkauan juga bisa dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, kader kesehatan, aparat RT/RW, dan tokoh masyarakat setempat.

 

Kelima, perkuat koordinasi lintas kementerian

Cakupan kelompok rentan yang luas membutuhkan integrasi sumber data dari berbagai kementerian. Sebagai contoh, Kemensos terlibat menyediakan data kelompok miskin, PPKS, dan lainnya.

Sementara, Kemenkes menyediakan data bagi orang dengan komorbid. Upaya menyediakan NIK juga memerlukan kolaborasi antara Kemenkes dengan Kemendagri serta kerja sama di level sub-nasional antara Dinas Kesehatan dengan Dukcapil daerah.

 

Keenam, batalkan sanksi administratif

Kebijakan yang melibatkan insentif dan/atau sanksi terkait kepemilikan kartu vaksin seolah menyatakan hambatan menerima vaksin berasal dari ketidaktahuan dan ketidakdisiplinan masyarakat.

Padahal, di tengah beragam persoalan tata kelola, infrastruktur, dan ketersediaan vaksin, menghambat pemberian bantuan sosial dan memberikan denda sangat berbahaya karena semakin menyulitkan kelompok rentan mengakses beragam kebutuhan esensial.

Pada akhirnya, capaian program vaksinasi nasional yang kian menanjak tidak bisa menjadi klaim keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi. Program vaksinasi perlu berkiblat pada upaya melindungi kelompok rentan, kelompok yang paling tersisih dan membutuhkan vaksin.

Melalui kerja sama terintegrasi antar-kementerian dan kolaborasi multi-pihak, upaya menemukenali, menjangkau, dan melayani kelompok rentan dalam program vaksinasi diharapkan bisa terlaksana dengan baik.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Amru Sebayang

407 Pengunjung
Share This!