Bagaimana Pandemi ‘Menyerang’ Sistem Kesehatan Nasional?

Content

Pandemi tidak hanya berdampak terhadap perekonomian negara, tetapi juga sistem kesehatan nasional. (Sumber gambar: Antara)

Pandemi COVID-19 telah melewati satu semester. Akademisi, ahli, dan pakar kesehatan masyarakat menyatakan kondisi ini pasti mempengaruhi sistem kesehatan nasional Indonesia. Seorang demisioner Menteri Kesehatan bahkan mengatakan pandemi menguji ketangguhan sistem kesehatan nasional. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan?

WHO menjelaskan sistem kesehatan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan warga negara. Oleh sebab itu, sistem kesehatan nasional harus mencakup beragam aspek pelayanan kesehatan formal maupun nonformal, seperti pengobatan tradisional, alternatif, dan komplementer yang secara ilmiah telah terbukti terjamin keamanan dan khasiatnya.

Kegiatan promotif dan preventif juga termasuk dalam sistem kesehatan, seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pendidikan kesehatan, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. WHO sendiri membagi sistem kesehatan ke dalam enam blok, yakni (1.) penyediaan pelayanan, (2.) tenaga kesehatan, (3.) informasi kesehatan, (4.) produk medis, vaksin, dan teknologi, (5.) pembiayaan kesehatan, serta (6.) kepemimpinan dan tata kelola.

Adapun, hasil yang hendak dicapai oleh enam blok itu ialah (1.) peningkatan status kesehatan, (2.) ketanggapan, (3.) proteksi terhadap risiko sosial dan keuangan, serta (4.) peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan. Secara konseptual, sistem kesehatan terlihat sulit dipahami dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, para ahli, pembuat kebijakan, hingga akademisi menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memahami respons kebijakan kesehatan yang dibutuhkan dalam suatu peristiwa kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana pandemi memengaruhi sistem kesehatan? Dampak apa saja yang pandemi berikan terhadap sistem kesehatan?

‘Hantaman’

Pandemi, mau tidak mau, pasti memberi ‘hantaman’ terhadap sistem kesehatan nasional. Di Indonesia, hantaman ini bisa dirasakan dengan tingginya laju infeksi dan persebaran kasus. Pandemi, lebih khusus, juga menyerang blok-blok dalam sistem kesehatan nasional secara langsung.

Dari segi pelayanan, efektivitas kerja unit kesehatan mengalami berbagai hambatan. Pandemi mematikan beberapa unit pelayanan kesehatan esensial di rumah sakit, puskesmas, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), seperti posyandu. Sebagai contoh kecil, data dari UNICEF pada Juli 2020 lalu menyebutkan setidaknya 75% posyandu dan 7% puskesmas menutup pelayanan selama pandemi.

Laporan itu menyebut di tingkat posyandu, 86% responden posyandu menghentikan pelayanan pemantauan tumbuh kembang, sementara 55% menghentikan layanan imunisasi. Di tingkat puskesmas, beberapa pelayanan seperti pencegahan penyakit menular dan tidak menular, Keluarga Berencana (KB), imunisasi, serta pelayanan rutin KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan perbaikan gizi  juga dikabarkan terganggu.

Tenaga kesehatan (nakes) juga merupakan blok yang paling terdampak pandemi. Kurang maksimalnya usaha pencegahan menyebabkan tingginya tingkat perawatan pasien di pelayanan kesehatan. Situasi ini mendorong kerja berkepanjangan bagi nakes yang memicu stress hingga kelelahan. Data terbaru IDI pada 4 Oktober lalu menyatakan 132 dokter meninggal akibat COVID-19 di 18 provinsi dan 61 kabupaten/kota. Jawa Timur menyumbang 31 kematian dokter, diikuti Sumatera Utara dan DKI Jakarta dengan masing-masing 22 dan 19 kematian dokter.

Di sisi lain, pada awal September 2020 lalu PPNI menyebut 71 orang perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Jawa Timur menyumbang 25 kematian perawat, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah menyumbang masing-masing 15 dan 14 kematian perawat. Angka-angka itu baru merujuk pada catatan asosiasi profesi yang memiliki cabang di beberapa daerah. Fakta di lapangan mungkin bisa lebih buruk lantaran seperti yang dicatat Koran Tempo (9/7) sebaran pandemi telah meluas hingga ke banyak daerah terpencil.

Sistem informasi kesehatan juga mengalami permasalahan selama pandemi. Pemerintah membuat peta zonasi kategori pandemi, namun akurasinya sangat dipertanyakan. Bukti di lapangan menunjukkan Indonesia belum memenuhi standar rasio tes (PCR) yang diwajibkan oleh WHO, yakni 1.000/1 juta penduduk setiap pekannya.

Jika disesuaikan dalam konteks kewilayahan, data termutakhir menyebut rasio tersebut hanya terpenuhi oleh DKI Jakarta (5.216/1 juta penduduk), Kalimantan Timur (3.660/1 juta penduduk), Sumatra Barat (2.695/1 juta penduduk), D.I. Yogyakarta (1.058/1 juta penduduk), dan Sulawesi Utara (1.011/ 1 juta penduduk).

Oleh sebab itu, terlihat ketimpangan yang sangat jelas dalam soal kapasitas tes sehingga sulit memutuskan kriteria zona terdampak COVID-19 dalam peta sebaran wilayah hijau (tidak terdampak), kuning (risiko rendah), oranye (risiko sedang), dan merah (risiko tinggi). Padahal, indikator informasi ini penting sebagai prasyarat pengambilan keputusan lanjutan pada periode pandemi, seperti pembukaan sekolah atau pelonggaran PSBB.

Dampak Lain

Pandemi juga berdampak terhadap blok-blok lain dalam sistem kesehatan nasional. Seiring dengan bertambahnya kasus, pemerintah dunia mengikuti tren pengembangan vaksin, termasuk pemerintah Indonesia. Kini, fokus pengembangan teknologi kesehatan mengerucut kepada produksi vaksin. Tidak tanggung-tanggung, di Indonesia setidaknya lima perusahaan tengah berusaha memproduksi vaksin merah putih. Dari segi pembiayaan, memang pemerintah Indonesia telah menjanjikan pembiayaan bagi pasien positif COVID-19.

Namun dari sisi akses ke kesehatan, pemerintah masih perlu memastikan akses finansial terhadap tes COVID-19, seperti mengatur harga satuan rapid atau swab test, supaya bisa dijangkau semua kalangan, termasuk tenaga kesehatan. Dari segi kepemimpinan, komando penanganan wabah kerap berganti-ganti.

Pandemi yang merupakan masalah kesehatan awalnya justru dianggap sebagai masalah kebencanaan. Situasi ini mendorong anggapan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan penanganan pandemi sesuai bukti-bukti yang dikembangkan peneliti dan pakar kesehatan. Kekhawatiran terus berkembang sejalan keputusan pemerintah yang menggabungkan Gugus Tugas di bawah Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pimpinan Erick Thohir sebagai pemegang kendali penanganan wabah dan sinkronisasi ekonomi.

Perlawanan terhadap Pandemi COVID-19 masih jauh dari kata usai, namun ia akan terus menyerang sistem kesehatan nasional. Ketangkasan pemerintah dalam mengatur strategi penanganan wabah sangat diperlukan untuk mencegah sistem kesehatan mengalami collapse. Beberapa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu ialah memastikan pelayanan esensial tetap berjalan, memastikan keselamatan nakes, serta meningkatkan kapasitas tes, lacak kontak, dan isolasi.

Tanpa hadirnya pendekatan penanganan yang berorientasi pada penyelamatan sistem, pandemi akan terus menjadi mimpi buruk yang tidak memiliki ujung.

 

Penulis

Amru Sebayang

 

440 Pengunjung
Share This!