Apa yang Dimaksud dengan Kebijakan Kesehatan? Ini Penjelasan dan Bentuk-bentuknya

Content

Kebijakan kesehatan merupakan aspek penting untuk mencapai kondisi sehat bagi semua, tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, ataupun status ekonomi. (Sumber gambar: Pexels)

Kesehatan adalah keutuhan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial dan tidak selalu tentang absennya suatu penyakit ataupun gangguan lain. Demikian definisi WHO mengenai kesehatan. Badan kesehatan dunia ini juga memandang kesehatan sebagai hak. 

Menurut mereka, menikmati derajat kesehatan tertinggi adalah bentuk hak paling fundamental manusia yang perlu dicapai tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, status ekonomi ataupun sosial individu. Karenanya, perlu upaya terencana, melibatkan banyak pihak, dan evaluasi terus menerus untuk mencapai kondisi sehat bagi semua manusia melalui kebijakan kesehatan. 

Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan dalam masyarakat. Ahli lain menyebut kebijakan kesehatan sebagai kebijakan yang bertujuan memberi dampak positif terhadap kesehatan populasi (de Leeuw:1989). Kata ‘kesehatan’ dan ‘masyarakat’ adalah kata-kata kunci dalam konsep ini. 

Namun, keduanya mengandung cakupan makna yang begitu luas sehingga kebijakan kesehatan tidak bisa diterangkan dalam sebuah konsep tunggal. Ada bentuk-bentuk lain yang menyinggung keterkaitan kesehatan dengan kebijakan sehingga membentuk beragam konsep kebijakan dengan kesehatan lainnya. Lantas, bentuk-bentuk kebijakan kesehatan apa saja yang perlu diketahui?

Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Kebijakan pelayanan kesehatan adalah kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan sebagai upaya terorganisir untuk mengobati atau merawat penyakit, keadaan disabilitas, ataupun kecacatan (de Leeuw, Breton, Clavier:2014). Adapun, upaya-upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan mengatur dan meregulasi keberadaan tenaga kesehatan profesional, kesediaan farmasi, pembiayaan sistem kesehatan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan berarti perawatan terhadap penyakit yang berfokus pada kondisi individu, alih-alih populasi. 

Kebijakan Tenaga Kesehatan

Kebijakan tenaga kesehatan mencakup kebijakan-kebijakan ataupun strategi untuk mencapai angka, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan. Kebijakan tenaga kesehatan, contohnya, berupaya mengatasi kekurangan dokter ataupun perawat. WHO sendiri menyebut dengan tegas, sistem kesehatan hanya bisa berfungsi optimal dengan kehadiran tenaga kesehatan yang mencukupi.

Pada 2016 WHO menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resources for Health Workforce 2030 sebagai acuan bagi pembuat kebijakan negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan tenaga kesehatan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam dokumen ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemberi kerja, asosiasi pekerja, institusi pendidikan, serikat pekerja, hingga masyarakat sipil.

Kebijakan Kesehatan Global

Kesehatan global merupakan area kesehatan yang berfokus pada isu-isu kesehatan dunia (Mahendradhata:2020). Peristiwa kesehatan global umumnya menyertakan kerja sama lintas negara, bersifat multidisipliner, dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia. Sementara, kebijakan kesehatan global meliputi upaya-upaya kesehatan pemerintah dunia untuk membentuk kebijakan kesehatan yang bersifat mendasar bagi masyarakat dunia. 

Kebijakan kesehatan global memiliki prinsip yang khas, yakni ia memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggal di planet bumi, alih-alih memperhatikan negara tertentu. Implementasi kebijakan kesehatan global melibatkan aktor-aktor lintas negara, mulai dari pemerintah domestik hingga masyarakat sipil. Beberapa ahli menyebut, ‘karantina’, seperti yang terjadi selama periode pandemi Covid-19, adalah bentuk kebijakan kesehatan global pertama.

Masyarakat dunia sudah melakukan kegiatan karantina sejak abad ke-14, tepatnya ketika wabah pes melanda Eropa. Pada 1348 Pelabuhan Venesia, salah satu pelabuhan terbesar di Eropa ketika itu, mengupayakan karantina untuk mencegah penularan pes. Selanjutnya, pada 1377 di sebuah kota bernama Roguasa muncul peraturan yang membatasi penumpang dari wilayah terjangkit pes tinggal di luar pelabuhan kota untuk menghindari penyebaran penyakit. 

Periode awal pelaksanaan karantina kesehatan bercirikan banyaknya pelabuhan menetapkan peraturan unilateral untuk mencegah wabah bubonic pes pada abad ke-14. Perjalanan wabah dan munculnya beragam kebijakan kesehatan global mendorong WHO pada akhirnya menerbitkan International Health Regulation (IHR) pada 1969 untuk meregulasi respons dunia internasional terhadap suatu peristiwa kesehatan global. 

Kesehatan dalam Kebijakan Luar Negeri

Umumnya, kebijakan luar negeri atau hubungan internasional adalah seperangkat tujuan yang mengatur hubungan aktivitas ataupun interaksi antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan singkat sebagai strategi pemerintah suatu negara ketika berurusan dengan negara lain. 

Tujuan utama kebijakan luar negeri ialah memanfaatkan aktivitas diplomasi, seperti perbincangan, pertemuan, ataupun perjanjian, untuk mengatasi persoalan-persoalan internasional. Kesehatan adalah salah satu dimensi dalam kebijakan luar negeri. Sebab, kehadirannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan global. Beberapa persoalan kesehatan memiliki dampak yang besar terhadap komunitas internasional sehingga perlu dibicarakan melalui dialog antar-negara. 

Beberapa permasalahan kesehatan dalam kebijakan luar negeri, seperti munculnya perasaan takut masyarakat dunia akibat pandemi, menyebarnya patogen penyakit-penyakit baru, hingga belum terbentuknya pandangan kesehatan sebagai hak asasi manusia. 

Kebijakan Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah bagian penting lain dari kesehatan. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera ketika individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi stres, beraktivitas produktif, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. 

Karenanya, kesehatan mental mencakup beragam komponen, mulai dari komponen emosi, psikologis, ataupun kesejahteraan sosial. WHO menjelaskan kebijakan kesehatan mental sebagai pernyataan resmi pemerintah ataupun otoritas setempat untuk menyediakan visi, nilai, prinsip, dan tujuan serta menyediakan seperangkat tindakan untuk mencapai visi tersebut.

Adapun, pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan mental adalah orang atau organisasi yang memiliki ketertarikan mengembangkan kesehatan mental populasi. Kelompok tersebut termasuk, di antaranya orang dengan penyakit mental, anggota keluarga, pekerja profesional, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak berkepentingan lain. 

Dikarenakan kesehatan mental terpengaruh oleh berbagai determinan, mulai dari aspek sosial, psikologis, hingga biologis, pemangku kepentingan perlu mempromosikan dan melindungi kesehatan mental. Beberapa contoh kebijakan yang dianjurkan, seperti menerapkan hukum dan kampanye anti-diskriminasi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial, melaksanakan program pencegahan stres, dan lain sebagainya. 

Kebijakan Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis asuransi yang menanggung biaya risiko akibat pengobatan. Kebijakan asuransi kesehatan umumnya mencakup biaya pengobatan yang perlu dikeluarkan seseorang di masa depan. Skema tersebut biasanya terdapat dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pelanggan yang sebelumnya telah setuju menjamin pembayaran ataupun kompensasi biaya medis ketika pelanggan mengalami sakit. 

Kebijakan asuransi kesehatan dapat dipahami sebagai kontrak antara penyedia asuransi, baik pemerintah ataupun perusahaan dengan individu ataupun instansi, seperti kantor atau pemberi kerja lainnya. Ketentuan mengenai kontrak tersebut, umumnya bisa diperpanjang, baik tahunan ataupun bulanan ataupun berlangsung seumur hidup dalam beberapa kasus. 

Dari segi perawatan yang diterima, jenis dan jumlah biaya perawatan kesehatan ditentukan penyedia asuransi kesehatan yang biasanya tertulis dalam kontrak atau buklet keanggotaan asuransi tersebut.

Sebenarnya, masih terdapat sangat banyak bentuk kebijakan kesehatan. Tetapi, hal tersebut perlu diuraikan dalam catatan-catatan lain untuk memastikan informasi tersampaikan komprehensif. Kesehatan merupakan hak, dalam artian ia harus selalu diupayakan agar masyarakat dari beragam latar belakang dapat mencapai kondisi sehat. 

Itu sebabnya, pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta perlu terlibat merumuskan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan yang baik di segala lini, tidak menjamin setiap orang mencapai kondisi sehat, tetapi ia menjadi jalan yang memastikan akses terhadap kesehatan tersedia bagi semua. 

Lembaga masyarakat sipil berwujud think tank seperti CISDI bertugas memberikan rekomendasi kebijakan yang akurat kepada pemerintah. Hingga hari ini saja, CISDI konsisten menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam krisis penanganan Covid-19

Di samping itu, CISDI kerap berjejaring dengan berbagai pihak serta menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan melalui kelas online bagi nakes, donasi kebutuhan tenaga kesehatan, hingga menyelenggarakan Program Pencerah Nusantara. Paling anyar, CISDI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) untuk menguatkan puskesmas dalam penanganan wabah di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat.

 

Tentang Program PUSPA

Program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respons penanganan Covid-19 di puskesmas. Program ini merekrut 500 tenaga kesehatan sebagai field officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PUSPA bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat.

 

Tentang CISDI

 

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata. 

Penulis

 

Amru Sebayang

154 Pengunjung
Share This!