Bantu Penanganan Wabah, Seperti Apa Upaya Koordinasi Lintas Sektor yang Dilakukan Tim PUSPA?

Content

Koordinasi lintas sektor adalah salah satu upaya Tim PUSPA untuk tangani pandemi di wilayah penempatan masing-masing. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)

 

Tim Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) Jawa Barat telah bertugas efektif sejak April 2021 lalu. Mereka membawa visi penguatan puskesmas dalam menangani wabah, terutama melalui upaya promotif dan preventif. Target yang dikehendaki pun cukup ambisius, seperti meningkatkan testing hingga 1/1.000 penduduk hingga meningkatkan pelacakan menjadi 80 persen kontak positif dalam 72 jam.

Tim PUSPA yang bertugas di 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat termasuk di antaranya Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi telah mendapatkan beragam fasilitas untuk meningkatkan visi tersebut. Namun demikian, ada satu strategi kunci untuk mengakselerasikan pencapaian target, yakni koordinasi lintas sektor. Lantas, apa yang dimaksud dengan koordinasi lintas sektor?

Secara umum, koordinasi lintas sektor merupakan kerja sama antara penyelenggara pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, dengan perangkat pelayanan lain, seperti sekolah (sektor pendidikan), kelurahan (sektor administrasi), ataupun organisasi masyarakat (sektor sosial).

Koordinasi lintas sektor berperan penting membangun perilaku hidup sehat lantaran perilaku hidup sehat hanya bisa terbentuk dengan memperhitungkan berbagai macam aspek kehidupan.

“Koordinasi lintas sektor bisa dikatakan terlaksana ketika Tim PUSPA mampu mempertemukan puskesmas dengan lintas sektor minimal lurah, pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas, ataupun PKK atau kader,” ujar Deni Frayoga, Program Officer CISDI untuk PUSPA.

Kendati melibatkan tokoh-tokoh pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor tidak selalu berwujud kunjungan kerja formal. Intinya, terjadi proses dialog antara pemangku kepentingan PUSPA dengan pihak lintas sektor lainnya.

Dalam konteks penanganan pandemi, bahasan koordinasi kerap menyinggung permasalahan umum di daerah selama pandemi dan bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan program-program penanganan di wilayah tersebut.

“Misalkan permasalah utama angka testing atau rasio lacak kasus rendah. Solusinya bisa kesepakatan untuk adakan kegiatan edukasi door to door atau melibatkan masyarakat dalam testing ataupun tracing.”

Pemangku Kepentingan Kunci

Koordinasi lintas sektor mencakup pemangku kepentingan atau stakeholder yang sangat luas. Namun dalam program PUSPA, stakeholder yang dimaksud dikerucutkan ke dalam beberapa kategori utama dengan mempertimbangkan efektivitas program intervensi yang berjalan pasca koordinasi.

“Kalau standar dari Tim Program (PUSPA) dengan Dinas Kesehatan (Jawa Barat) ada lima stakeholder kunci, yaitu kepala kewilayahan (kepala desa atau lurah), tokoh agama, Babinsa, Babinkamtibmas, dan PKK atau LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau karang taruna,” jelas Deni kembali.

Namun di luar kelompok itu, Deni tidak menampik Tim PUSPA kerap melibatkan lebih dari kelima stakeholder utama dalam perencanaan program intervensi. “Mereka juga pernah melibatkan sekolah.”

Sementara, dalam proses koordinasi sendiri terdapat runutan bahasan yang kerap kali digunakan. Pertama dan paling utama, tim dan lintas sektor membahas permasalahan pandemi utama di wilayah tersebut. Kedua, tim dan lintas sektor mendiskusikan bersama solusi terbaik penanganan masalah tersebut.

Ketiga, setelah diadakan diskusi, tim memetakan permasalahan (troubleshoot) serta komponen yang diperlukan untuk mengatasinya. Keempat, tim membuat timeline pelaksanaan kegiatan intervensi sejelas mungkin beserta pembagian tugas dan penanggung jawab upaya intervensi kesehatan tersebut.

Kelima usai koordinasi rencana, program tersebut perlu dikonkritkan oleh pihak-pihak terkait. “Kalau tim sudah mengikuti runutan tersebut dan kegiatan bisa dilaksanakan, Tim PUSPA sudah dianggap berhasil laksanakan intervensi,” tutur Deni kembali.

Pelaksanaan

Beberapa puskesmas PUSPA melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam satu forum dialog besar di kantor kecamatan ataupun kelurahan setempat bersama kelompok-kelompok masyarakat lain. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pertemuan juga dilaksanakan di puskesmas setempat.

Tetapi puskesmas bukanlah opsi utama tempat pertemuan, sebab secara simbolis perlu dipahami permasalahan kesehatan adalah persoalan setiap sektor, bukan sektor kesehatan saja. “Permasalahan kesehatan itu hanya 20 persen yang diselesaikan di puskesmas, tetapi 80 persennya diselesaikan di lintas sektor,” tutur Deni kembali.

“Hingga hari ini sudah banyak anggota Tim PUSPA melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam berbagai kesempatan. Kegiatan ini merupakan komitmen mereka untuk mewujudkan intervensi kesehatan yang efektif,” tutup Deni.

 

Tentang Program PUSPA

 

Program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respons penanganan Covid-19 di puskesmas. Program ini merekrut 500 tenaga kesehatan sebagai field officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PUSPA bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat.

 

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

 

Penulis

 

 

 

Amru Sebayang

78 Pengunjung
Share This!