CISDI Jadi Konsultan Pro Bono, Bantu Pemprov Jabar Perkuat Penanganan Covid-19 dari Puskesmas

Content

CISDI bantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat laksanakan Program PUSPA untuk perkuat puskesmas pada masa pandemi. (Sumber gambar: Youtube CISDI TV)

 

Jakarta, 4 Februari 2021 – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyelenggarakan diskusi publik daring berjudul Kolaborasi Lintas Sektor dan Tata Kelola Publik yang disiarkan langsung melalui akun Youtube CISDI TV pada Rabu (2/4). Diskusi ini terselenggara untuk memaparkan kesiapan tata kelola berkaitan dengan Program PUSPA, kolaborasi antara Pemprov Jabar dan think tank kesehatan tersebut.

Hingga memasuki bulan ke-12 penanganan wabah, pemerintah Indonesia masih mengalami pekerjaan berat menahan laju wabah. Data BNPB per 30 Januari 2021 menyebut penambahan kasus sebesar 170.017 dengan jumlah total kasus mencapai 1.051.759. Sedangkan, rasio kasus positif (positivity rate) berada pada angka 17,4%, jauh melampaui batas rekomendasi WHO di kisaran 5%. Dengan demikian, pantas menyebut rasio tes dan lacak kasus belum cukup untuk memetakan kebutuhan layanan kesehatan. Pada kondisi ini, peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan wabah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), sebagai contoh, menerapkan strategi refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan lacak kasus secara lebih masif. Strategi ini terimplementasi dalam Program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) yang diinisiasi bersama-sama dengan CISDI.

“Akibat pandemi Covid-19, tidak semua (pasien) masuk rumah sakit karena sebenarnya ada lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kita sebut puskesmas,” ujar Dewi Sartika, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Puskesmas berperan penting dalam deteksi kasus dan pencegahan penularan. Meski begitu, Dewi mengakui, puskesmas di Jawa Barat masih belum mampu maksimal menangani wabah. “Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang 50 juta, sekitar 1080-1900 (puskesmas), jumlahnya tidak banyak.”

Poin ini menjadi dasar diselenggarakannya PUSPA yang akan menempatkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan terlatih di 100 puskesmas di Jawa Barat yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Adapun, peran Tim PUSPA terfokus pada upaya penanganan, mulai dari sosialisasi 3M, peningkatan kapasitas 3T, hingga membantu kesiapan vaksinasi. Selain itu, mereka juga akan terlibat melaksanakan pelayanan esensial lain, baik pelayanan penyakit menular maupun tidak menular.

Replikasi

Program PUSPA tidak lahir dari ruang kosong. CISDI telah lama membangun program penguatan SDM serupa melalui Program Pencerah Nusantara (PN). Termasuk pada periode pandemi Covid-19. CISDI meluncurkan Pencerah Nusantara Covid-19 (PN Covid-19) yang berisikan 13 tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan di 8 puskesmas di wilayah Bandung dan Jakarta.

Bisa dikatakan, Program PUSPA merupakan replikasi dari inisiatif kesehatan tersebut. “Jadi proses redesign bergantung pada apa yang dialami Tim PN Covid-19 di Bandung. Tentunya, ada persamaan karakteristik antara (kondisi kesehatan) di Jawa Barat dengan Kota Bandung,” jelas Diah Saminarsih, Pendiri CISDI yang juga Penasihat Senior Urusan Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO.

Dalam proses kolaborasi perencanaan hingga implementasi PUSPA, CISDI berperan sebagai konsultan pro bono. “CISDI tidak dibayar untuk membantu Pemerintah Jawa Barat melahirkan PUSPA. Kami merasa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan penanganan wabah berjalan sebagaimana mestinya sesuai standar emas yang sudah teruji,” tegas Diah.

Pelayanan Kesehatan Primer

Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Akmal Taher, menyatakan penguatan pelayanan kesehatan primer tidak hanya tentang puskesmas. Ke depan, ia pikir, pelayanan kesehatan primer lain perlu ikut dikuatkan. Meski demikian Akmal tidak menampik, selama periode pandemi, contoh  sukses penanganan wabah di negara lain bermula dari puskesmas. “Kalau kita lihat negara lain (menangani wabah), pelayanan kesehatan primernya diperkuat, public health-nya diperkuat, partisipasi publiknya juga akan semakin kuat.”

Akmal mengurai penguatan puskesmas bisa menjadi langkah menguatkan komunitas dan selanjutnya menguatkan partisipasi lintas sektor. “Yang baru dari ini (Program PUSPA) adalah intensifikasi.” Ia mencontohkan perihal kapasitas tracing WHO yang perlu mencapai angka 30 per satu kasus positif.

Kondisi tersebut benar-benar ideal, namun akan sulit diterapkan ketika volume kasus infeksi begitu besar. Semisal, dalam satu hari terjadi penambahan 1.000 kasus baru, berarti diperlukan  setidaknya 30.000 orang untuk dilacak. Puskesmas, betapapun memiliki tenaga kesehatan yang banyak, tidak akan mampu melaksanakan hal tersebut. “Oleh karena itu, di luar tenaga kesehatan, kader ataupun masyarakat umum perlu terlibat dalam surveilans berbasis masyarakat (SBM).”

Akmal menyebut, surveilans berbasis masyarakat telah diterapkan di Thailand dan India, kedua negara yang memiliki kapasitas pelacakan yang baik. Dalam kasus Thailand, sebagai contoh, dilibatkan setidaknya satu juta relawan penanganan wabah dalam upaya pencegahan, pelacakan, dan pelaporan kasus. “Betul-betul itu orang yang mereka trace yang tidak bergejala, tapi jelas kontak erat, mereka isolasi, dan segera di-swab,” ujar Akmal.

Transparansi

Dari segi tata kelola, program berbasis kolaborasi pemerintah dengan masyarakat perlu memerhatikan berbagai aspek. “Aspek pertama adalah transparansi data dan kedua transparansi mengenai situasi,” Ujar Maria Kresentia Direktur Gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) Indonesia. Maria menegaskan, berdasarkan pengalaman lapangan, data kerap tidak transparan, dalam arti di level bawah dan level atas kerap berbeda.

Di sisi lain, publik perlu memahami dan menyepakati, informasi penting dalam menunjang transparansi. Maria menyebut, informasi yang disampaikan dari level atas hingga bawah perlu betul-betul dipahami. “Instruksi dan kebijakan, apakah sudah terimplementasi dengan benar dan dipahami masyarakat di berbagai daerah?”

Terkait pernyataan ini Dewi Sartika menjawab, Program PUSPA sendiri terintegrasi dalam sistem informasi daerah untuk mengintegrasikan data-data penanganan wabah dengan sistem. Sedangkan, metode analisa dan komunikasi publik mengenai sistem ini tengah direncanakan dan akan disampaikan kepada publik. “Ada satu kata kunci (dalam PUSPA), ‘terpadu’. Hal ini menunjukkan semangat kolaborasi yang bisa dirasakan masyarakat.”

Program PUSPA sendiri saat ini tengah melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dari berbagai profesi sejak 27 Januari lalu hingga 7 Februari 2021.  Program ini akan menyaring 500 tenaga kesehatan terpilih untuk ditempatkan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat.

 

Tentang Program PUSPA

Program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respon Covid-19 pada puskesmas. Program ini akan merekrut 500 tenaga kesehatan sebagai Field Officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PUSPA bertujuan untuk memperkuat upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di di Jawa Barat.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong kebijakan kesehatan berbasis bukti untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, sehat dan sejahtera dengan menerapkan paradigma sehat. CISDI melaksanakan riset dan manajemen program serta advokasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Amru Sebayang

842 Pengunjung
Share This!