CISDI Sampaikan 7 Rekomendasi untuk Penanganan Pandemi yang Berkeadilan

CISDI Sampaikan 7 Rekomendasi untuk Penanganan Pandemi yang Berkeadilan
Content

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyelenggarakan Lokapala 3.0: Habis Gelap Terbitkah Terang? pada Kamis, 27 Januari 2022. (Sumber gambar: Dok. CISDI)

Jakarta, 3 Februari 2022 – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meluncurkan dokumen Health Outlook 2022 yang memetakan persoalan sistem kesehatan selama satu tahun ke belakang dan solusinya. Peluncuran ini dilaksanakan melalui acara tahunan CISDI bertajuk Lokapala 3.0: Habis Gelap Terbitkah Terang? pada Kamis, 27 Januari 2022.  

Judul Habis Gelap Terbitkah Terang? diambil untuk mewakili keresahan publik terhadap penanganan wabah yang tidak kunjung menemui titik terang. “Kami melihat strategi pemerintah selama ini selalu bertumpu pada kurva epidemiologi yang melandai dengan sendirinya seiring jumlah kasus infeksi yang juga semakin banyak,” ujar Gatot Suarman Ilyas, Direktur Eksekutif CISDI dalam sesi paparan.  

Di Lokapala 3.0, CISDI mengeluarkan rekomendasi kebijakan berdasarkan tiga skenario penanganan wabah pada 2022. Skenario pertama business as usual atau tidak ada perubahan pandemi yang berarti. Kedua skenario survival of the fittest, yakni beberapa wilayah akan sukses kendalikan wabah, tapi kasus akan meningkat di beberapa wilayah lain. 

Ketiga skenario kita menang, ada perubahan terstruktur, massif, dan cepat dalam penanganan wabah sehingga pandemi bisa segera terkendali. 

“Bagi kami, skenario yang paling memungkinkan pada 2022 ini adalah skenario kedua, yaitu survival of the fittest. Pengendalian COVID-19 akan terjadi terbatas dan perlahan. Endemi terjadi di tempat dengan kerentanan tinggi dan sebagian kelompok hidup berdampingan dengan COVID-19, sementara sebagian lain alami berbagai konsekuensi kesehatan,” ujar Gatot kembali.

Sebagai langkah mencegah kemungkinan terburuk, CISDI merangkum tujuh rekomendasi kepada pemerintah untuk segera memperbaiki upaya penanganan wabah, yakni:

Pertama, benahi kerangka regulasi dan tata kelola

Pemerintah perlu mengatasi tumpang tindih regulasi, menguatkan koordinasi pusat dan daerah, mengembalikan mandat pengelolaan wabah kepada pemerintah daerah, dan membuka ruang keterlibatan unsur non-pemerintah dalam penanganan wabah.

Kedua, tempatkan pengendalian COVID-19 ke mekanisme pelayanan dan pembiayaan yang tidak terpisah dari sistem kesehatan

Pemerintah harus menjadikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi, misalnya sebagai sentra vaksinasi atau pemberian booster. Di samping itu, berikan dukungan untuk transformasi pelayanan kesehatan primer dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, dan regulasi. 

Ketiga, sediakan akses tes COVID-19 secara universal di level fasilitas kesehatan dan komunitas 

Pemerintah perlu mendukung puskesmas mendistribusikan rapid test antigen kepada seluruh pengunjung klinik dan mengorganisir tes COVID-19 mandiri untuk setiap KK. Alokasikan anggaran untuk perkuat lacak kasus dan isolasi, serta tingkatkan pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan.

Keempat, perkuat kapasitas produksi dan distribusi vaksin

Pemerintah harus memperjelas strategi pencapaian target vaksin hingga 70-80% dosis lengkap, percepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan, dan siapkan tata kelola penyediaan dosis ketiga secara gratis bagi seluruh masyarakat. 

Kelima, sediakan terapi oral untuk pasien COVID-19

Pemerintah harus mengupayakan kehadiran terapi oral COVID-19 dalam skema penanganan wabah nasional, melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, BPOM, dan BPJS Kesehatan.

Keenam, temukan kombinasi tepat dari intervensi berbasis kesehatan masyarakat

Kombinasi tepat dari intervensi berbasis kesehatan masyarakat dapat dilakukan bila pemerintah meningkatkan akses dan kepatuhan penggunaan masker standar respirator, misalnya dengan menyediakan masker N95/FFP2/KN95 secara gratis, meningkatkan fitur telemedicine, karantina ketat, dan PCR di bandara. Tak kalah penting, pemerintah juga harus memperkuat komunikasi risiko kepada publik.

Ketujuh, aktif sebagai negara yang percaya pada multilateralisme dan konsekuen mengadaptasi kesepakatan global

Pemerintah perlu memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mendorong berbagai isu negara berkembang yang muncul di tengah krisis, menjaga komitmen multilateralisme, menjaga solidaritas global, dan juga memperbaiki kebijakan kesehatan di level nasional. 

Selain itu, pemerintah perlu berpegang teguh pada New International Treaty for Pandemic untuk memutus rantai kesenjangan global.

“Jika kita bisa menjalankan ketujuh skenario ini, kami percaya kita bisa pindah dari skenario survival of the fittest menuju skenario yang paling baik kita menang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika rekomendasi ini tidak dijalankan? Kita mungkin berada dalam kondisi paling buruk: kita padam,” ujar Gatot menutup diskusi.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Amru Sebayang

349 Pengunjung

 

Share This!