CISDI Sebut Penyebaran Covid-19 12 Kali Lipat Lebih Banyak di Kecamatan Tanjung Priok, Ini Tanggapan Ahli dan Pemerintah

Content

Survei serologi CISDI di Tanjung Priok sebut penyebaran Covid-19 12 kali lipat lebih banyak dari data terlapor. (Sumber gambar: Youtube CISDI TV)

DKI Jakarta beserta beberapa provinsi lain mengalami lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu ke belakang. Pada 15 Juni lalu Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut terdapat 15 kabupaten-kota dengan kenaikan kasus tertinggi. Di urutan pertama dan kedua adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan lonjakan kasus masing-masing mencapai 2.803 persen dan 715 persen.

Kenaikan jumlah kasus pasca berlangsungnya kegiatan dengan mobilitas tinggi, seperti mudik, memang terprediksi. Namun, jumlah kasus yang tertumpuk mampu menyebabkan layanan kesehatan perlahan-lahan kolaps. Sayangnya, meningkatnya jumlah kasus bukan kabar buruk pertama yang perlu kita waspadai. Faktanya, lantaran kapasitas tes dan pelacakan kasus yang rendah, jumlah kasus yang terdata bisa jadi jauh lebih rendah dari kasus aktual yang terjadi.

Survei serologi CISDI di Kecamatan Tanjung Priok yang baru saja dipublikasikan CISDI menjelaskan hal tersebut. “Survei seroprevalensi ini memperkirakan proporsi orang yang pernah terinfeksi dan tak bergejala (di Tanjung Priok) mencapai 70%,” ujar Olivia Herlinda, M.Sc., Direktur Kebijakan CISDI dalam Diskusi Panel Menjaga Indonesia, Mewaspadai Penyebaran Kamis (17/6) lalu.

CISDI menyelenggarakan survei serologi pada 23 November 2020 hingga 19 Februari 2021. Enumerator survei bertugas di wilayah Tanjung Priok untuk mengumpulkan data dari 42 RW di 7 Kelurahan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tes serologi dilakukan menggunakan sampel darah, serum, atau plasma pasien untuk mendeteksi ‘riwayat adanya virus Covid-19’.

Survei ini menemukan estimasi penduduk yang telah dan pernah terinfeksi Covid-19 mencapai 29,9% atau 12 kali lipat dari data terkumpul di angka 2,4% pada periode waktu yang sama.

“Data ini menunjukkan masih banyak kasus tanpa gejala (asimptomatik) yang belum terdeteksi,” sambung Olivia kembali. Temuan survei ini menegaskan banyaknya jumlah orang tanpa gejala yang belum atau tidak melaksanakan tes PCR, standar emas pemerintah untuk mengestimasi data penyebaran virus.

Tanggapan

Menanggapi hal itu, pemerintah daerah setempat tetap berkomitmen meluaskan kapasitas tes. “Hal (survei) ini menunjukkan Covid-19 seperti puncak gunung es. Hal yang bisa dilihat di permukaan laut adalah kasus yang terlihat karena terdeteksi pada orang bergejala maupun kontak erat,” ujar dr. Lies Dwi Octavia, M.Epid, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Di luar Tanjung Priok, sebaran kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta juga semakin meluas. Pada Kamis (17/6) terhitung 4.144 kasus baru bermunculan ketika dalam beberapa bulan lalu hanya terdata 1.000 hingga 2.000 kasus baru per hari. Dalam seminggu terakhir DKI Jakarta juga melaksanakan tes hingga 10.000 tes per hari untuk menggiatkan upaya pencegahan.

“Sangat mungkin kasus Covid-19 lebih banyak dari yang dilaporkan, padahal testing-nya juga sudah tinggi,” ujar Lies kembali. Tes serologi lazim dilakukan di beberapa negara. Inggris dan Spanyol, contohnya, memanfaatkan tes ini untuk mengukur tingkat populasi yang telah terinfeksi. Di beberapa bulan awal pandemi, Inggris dan Spanyol masing-masing bahkan mendapatkan prevalensi serologi mencapai 6% dan 5% dari total populasi. Dalam kasus Indonesia, laporan Reuters baru-baru ini menyebut tingkat infeksi dari total populasi bahkan menyentuh angka 15%.

“Survei seroprevalensi ini berfungsi sebagai pemetaan lebih dalam agar kebijakan yang dirumuskan lebih antisipatif dan prediktif,” ujar Diah Saminarsih, M.Sc, Penasihat Senior untuk Urusan Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal WHO dan Pendiri CISDI. WHO sendiri telah telah menyinggung penggunaan survei serologi dalam penanganan wabah dalam laman mereka sejak Oktober 2020 lalu.

Dalam praktik, WHO menegaskan survei serologi berguna untuk mengetahui, (1) kemunculan infeksi di tingkat populasi, (2) jumlah orang yang terinfeksi (dengan atau tanpa gejala), (3) proporsi penduduk dengan kondisi fatal akibat infeksi, (4) hingga proporsi populasi yang bisa dilindungi dari infeksi di masa mendatang.

“Rekomendasi kami tetap mendorong testing, tracing, treatment, dan isolation. Khusus merespons hasil survei seroprevalensi, pembuat kebijakan dapat menindaklanjuti temuan ini dengan memudahkan akses testing dan memastikan orang mau dites,” lanjutnya kembali.

Di Indonesia survei serologi belum lazim dilakukan. Meski begitu, metode survei ini pernah dilakukan di Surabaya, Jombang, dan Tangerang dengan jumlah sampel dan seroprevalensi yang sangat beragam.

“Kita membutuhkan survei seroprevalensi karena masih sulit saat ini mengetahui angka infeksi Covid-19 karena beberapa faktor, seperti keterbatasan tes dan kemauan orang untuk dites,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Juru Bicara Program Vaksinasi Nasional sekaligus Direktur Pencegahan dan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Niatan pemerintah Indonesia melaksanakan survei serologi telah berlangsung lama. Pada Juli 2020, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan bergabung dalam penelitian serologi global yang dikoordinasikan WHO.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan memimpin penyelenggaraan riset tersebut. Namun riset di masa awal pandemi itu lebih menekankan aspek investigas pola penularan, tingkat keparahan, gambaran klinis, dan faktor risiko infeksi Covid-19, alih-alih memahami keluasan penyebarannya dalam populasi penduduk Indonesia ketika itu.

“Sekarang kita sudah memasuki tahun kedua pandemi sehingga bisa merencanakan lebih cepat. Data seroprevalensi akan sangat membantu proses perencanaan ini dan saya setuju untuk dijadikan baseline,” ujar Siti kembali.

Namun, mendorong orang tanpa gejala melakukan tes bukan perkara mudah. Pasalnya, di DKI Jakarta saja, 12,9% atau sekitar 2.882 orang alami infeksi tanpa gejala. “Tantangan terbesar kita sekarang adalah masih banyaknya kasus tidak bergejala di saat kasus semakin tinggi,” ungkap dr. Iwan Ariawan, MSPH, advisor penelitian survei ini dan juga epidemiolog Universitas Indonesia.

Adapun, terhadap tanggapan ahli atas survei ini, Olivia memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, mendorong pemerintah mempercepat program vaksinasi, meningkatkan kepatuhan 3M, dan meningkatkan kapasitas tes dan lacak kasus.

Kedua, menyediakan ruang perawatan isolasi di tingkat komunitas untuk mencegah transmisi rumah tangga. Ketiga, mengoptimalkan pelacakan kasus, terutama untuk mendeteksi orang-orang tanpa gejala. Keempat, melaksanakan kembali survei seroprevalensi kembali setelah proses vaksinasi.

“Akan sangat baik jika pemerintah daerah lain juga melaksanakan survei seroprevalensi untuk mengevaluasi upaya respons Covid-19 yang telah berjalan,” tutupnya.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Amru Sebayang

224 Pengunjung
Share This!