Gambaran Kondisi Terkini Tenaga Kesehatan Puskesmas: Hasil Survei Kebutuhan Puskesmas II

Content

Tenaga kesehatan di puskesmas dituntut untuk tetap memberikan optimal kepada masyarakat selama pandemi. (Sumber foto: Antara)

 

Penguatan puskesmas dapat menjadi kunci percepatan penanganan pandemi di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 10.134 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, puskesmas memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan kesehatan. Presiden Jokowi juga sudah menekankan pentingnya memperkuat puskesmas pada bulan Mei lalu. Bahkan, presiden meminta puskesmas menjadi simpul uji sampel dan penelusuran kasus COVID-19.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI), berkolaborasi dengan KawalCOVID-19 dan CekDiri, mengadakan Survei Kebutuhan Puskesmas ini diikuti oleh 765 responden dari 647 puskesmas di 259 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Survei yang diluncurkan pada 5 September 2020 lalu mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi puskesmas untuk dapat merespon COVID-19 dengan optimal.

 

Metodologi

Survei ini dilakukan secara daring pada periode 14 Agustus hingga 7 September 2020. Dengan, kriteria inklusi adalah staf/pegawai puskesmas di Indonesia, survei ini menggunakan non-probability sampling, dengan kombinasi convenience, voluntary dan snowball sampling, dengan tujuan untuk mendapatkan respon sebanyak-banyaknya. Survei ini dapat menyediakan gambaran dan kondisi pada waktu tertentu secara cepat. Keterbatasan survei ini adalah analisis yang tersedia merupakan gambaran individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei dan tidak mewakili kondisi seluruh puskesmas Indonesia.

 

            

 

Pada 5 November 2020 telah diluncurkan hasil Survei Kebutuhan Puskesmas I. Beberapa temuan utama survei I tersebut, 46% puskesmas belum mendapatkan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Selain itu, terdapat sebagian responden yang melaporkan kekurangan APD terutama masker N95, masker medis, dan gaun medis. Bagian lain survei ini menyebutkan 96% puskesmas telah melaksanakan pelacakan kontak, namun sebesar 47% puskesmas hanya memiliki pelacak kontak (tracer) di bawah 5 orang. Data-data tersebut menunjukkan peran dan kapasitas puskesmas dalam melakukan penanganan COVID-19 belum optimal.

 

      A. Kondisi Mental Tenaga Kesehatan

Selain untuk melihat kebutuhan dan kesiapan puskesmas menghadapi pandemi, survei ini juga menyoroti kondisi para tenaga kesehatan setelah berjuang selama lebih dari delapan bulan. Selama pandemi, puskesmas dituntut untuk terus memberikan layanan yang optimal, aman, dan berkualitas kepada pasien. Di saat sama, beban tugas puskesmas bertambah karena harus melakukan upaya respon COVID-19 tes, lacak dan isolasi.

Perasaan stres dan khawatir pun kerap membayangi para tenaga kesehatan. Survei menunjukkan bahwa 73% tenaga kesehatan mengalami stres. Ketika digali lebih dalam mengenai penyebabnya, 72% mengaku khawatir atas keselamatan pasien yang ditangani, 79% khawatir dengan keselamatan diri sendiri, 85% mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka, serta terdapat 58% yang khawatir akan ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi.

 

            

 

Sebagai gerbang sistem kesehatan masyarakat, puskesmas memiliki risiko tinggi terhadap penularan nosokomial atau penularan penyakit yang terjadi di fasilitas kesehatan dari dan oleh pasien maupun tenaga kesehatan. Puskesmas Wajok Hulu (Mempawah, Kalimantan Barat), Puskesmas Ampel (Boyolali, Jawa Tengah), dan Puskesmas Bantargadung (Sukabumi, Jawa Barat) adalah sebagian kecil puskesmas yang terpaksa menutup layanannya karena ditemukan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas yang berimbas pada rasa stres dan khawatir akan keselamatan diri sendiri, pasien, serta keluarga.

 

      B. Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Lantas, apa yang dibutuhkan tenaga kesehatan untuk meringankan bebannya selama pandemi belum berakhir? Berdasarkan hasil survei bentuk dukungan yang paling dibutuhkan tenaga kesehatan adalah Alat Pelindung Diri (APD) lengkap (90%), partisipasi masyarakat dalam mencegah peningkatan kasus (84%), dan insentif (84%). Intervensi penanganan pandemi COVID-19 juga seharusnya dilakukan berlapis-lapis. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) adalah salah satu lapisannya. Mengurangi mobilitas dan menerapkan protokol kesehatan menjadi bentuk kontribusi masyarakat untuk mengurangi beban kerja tenaga medis.

 

         

 

Di sisi lain, tenaga kesehatan juga membutuhkan pelatihan mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi untuk meminimalisir risiko infeksi selama pelayanan pada masa pandemi. Risalah survei sebelumnya telah menyebutkan bahwa hanya 54.6% puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan tersebut. Padahal, pelatihan penting karena adanya berbagai protokol kesehatan baru yang harus diterapkan serta bertambahnya beban tugas puskesmas selama pandemi.

 

Menurut hasil survei, tenaga kesehatan juga masih sangat memerlukan pelatihan berkala. Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan dasar yang akan berdampak besar dalam pelaksanaan tugas tenaga kerja di puskesmas. Pelatihan promosi kesehatan dan komunikasi perubahan perilaku menjadi pelatihan yang paling banyak dipilih di survei, yaitu sebanyak 71,5%. Pelatihan ini akan membantu tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi terkait pandemi dengan efektif di masyarakat. Pelatihan ini juga penting karena hanya 57% dari tenaga promosi kesehatan di puskesmas responden yang memiliki sertifikasi ataupun pernah mengikuti pelatihan promosi kesehatan.

 

      C. Sumber Informasi Terpercaya Tenaga Kesehatan

Data dan informasi adalah kebutuhan dasar untuk melakukan analisis dan menentukan kebijakan. Menurut survei, hanya 58% tenaga kesehatan yang mempercayai data-data yang ditampilkan dan dilaporkan oleh inisiatif masyarakat sipil seperti KawalCOVID19.id, laporCOVID19.org, dan CISDI. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak percaya terhadap data tersebut, sehingga mereka menggunakan data dan informasi dari dinas kesehatan setempat (78%), gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 (69%), dan Kementerian Kesehatan RI (68%).

 

         

 

Namun, survei juga menunjukkan masih banyaknya tantangan untuk mendapatkan informasi terbaru. Contoh permasalahannya adalah data yang tidak rutin diperbaharui (40%) serta informasi berbeda dari para pemangku kepentingan (35%). Selain itu, terdapat 20% responden yang tidak memiliki internet yang memadai sehingga menyulitkan akses ke sumber informasi daring.

 

Sayangnya, KawalCOVID-19 sudah berkali-kali menyoroti  kekurangan dari data yang disajikan pemerintah, yaitu tidak real-time dan under-reporting. Ahli epidemiologi Dicky Budiman juga menyayangkan rendahnya tingkat pengetesan COVID-19 di Indonesia sehingga data yang terkumpul tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari penyebaran wabah di Indonesia.

 

      D. Rekomendasi Penguatan Puskesmas untuk Percepatan Penanganan COVID-19

Puskesmas memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan upaya penanganan COVID-19 secara optimal. Sebagai layanan kesehatan terdekat ke masyarakat, penguatan puskesmas dapat menjadi faktor penentu dalam memutus rantai penularan COVID-19 dan memastikan akses kesehatan untuk semua. Pemerintah harus mulai mengalihkan komitmen dan fokus pada perbaikan layanan kesehatan primer dan upaya di tingkat komunitas untuk mencegah peningkatan kasus secara eksponensial.

 

  • Pelatihan dan sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi 5 di puskesmas secara menyeluruh

Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Juli 2020 ini sudah mencantumkan lengkap langkah-langkah yang bisa diambil tenaga kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di wilayah kerjanya. Selain itu, tata cara surveilans, pelacakan kasus, serta komunikasi risiko juga sudah tertera. Karena itu, pemerintah dapat melibatkan berbagai organisasi profesi dan jaringan masyarakat sipil untuk menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan, terutama bagi tenaga kesehatan dengan akses telekomunikasi dan informasi yang terbatas.

 

  • Memperkuat kolaborasi berbasis masyarakat

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, partisipasi aktif masyarakat untuk melawan pandemi sangatlah diperlukan. Taiwan dan Thailand adalah contoh negara mampu menekan laju pandemi di wilayahnya dengan bantuan partisipasi aktif masyarakatnya. Di Indonesia, program seperti surveilans berbasis masyarakat dan pelatihan kader masyarakat akan membantu puskesmas melakukan promosi kesehatan, surveilans, serta pelacakan aktif. Pemerintah melalui gugus tugas dapat bekerja sama dengan puskesmas setempat serta RT/RW/Kelurahan/Kecamatan untuk membangun kolaborasi dengan masyarakat.

 

  • Mobilisasi sumber daya ke puskesmas

Pemerintah perlu memastikan tenaga kesehatan di puskesmas terpenuhi kebutuhan APD esensialnya dan mendapatkan  tes swab PCR secara berkala agar bisa menjalankan tugas dengan perlindungan optimal. Selain itu, bantuan berupa sumber daya manusia, infrastruktur, penambahan kapasitas lab, jumlah pelacak (tracer) dan dukungan materi juga masih sangat dibutuhkan oleh puskesmas.

 

  • Pengelolaan data yang transparan dan rutin diperbaharui

Data dan informasi terkait COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah perlu dipastikan transparansi dan pembaharuannya. Tabulasi data dari tingkat terkecil hingga ke tingkat nasional harus menghasilkan angka sama. Selain itu, pemerintah daerah masing-masing juga perlu melakukan pembaharuan data secara berkala. Akses data pun harus dibuka kepada publik agar akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan.

 

Simak infografik hasil survei lebih jelas di : https://bit.ly/FactsheetSurveiNakes.

902 Pengunjung
Share This!