Hal-hal Ini yang Perlu Kita Ketahui tentang PPKM Mikro Beserta Strategi yang Dianjurkan WHO

Content

Pemerintah memperpanjang kembali penerapan PPKM Mikro hingga 19 April 2021. (Sumber gambar: Antara)

Setelah melarang mudik lebaran, pemerintah memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama dua minggu ke depan, tepatnya hingga 19 April 2021. Dengan perpanjangan ini, PPKM Mikro telah memasuki jilid kelima penerapan setelah sebelumnya pertama kali diterapkan pada 9 hingga 22 Februari 2021 lalu.

Selain itu, terdapat lima provinsi tambahan yang ikut melaksanakan PPKM Mikro, di antaranya Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantara Utara, dan Papua. Dengan penambahan ini, total terdapat 20 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro. Lantas, apa yang dimaksud dengan PPKM Mikro?

PPKM Mikro

PPKM Mikro sebenarnya adalah bentuk lain dari PPKM. Penerapan PPKM Mikro adalah tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang kecewa terhadap efektivitas PPKM Jawa Bali. Dalam periode implementasi, PPKM Mikro diterapkan pertama kali pada 9 hingga 22 Februari 2021 lalu. Jika PPKM diartikan sebagai pembatasan di tingkat kabupaten atau kota, PPKM berskala Mikro adalah pembatasan sosial pada tingkat lokal, mulai dari kecamatan, kelurahan, desa, hingga RT RW.

Terdapat beberapa perbedaan teknis antara PPKM dengan PPKM Mikro. Pertama, PPKM berbasis mikro mengharuskan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, kondisi ini tidak ditemukan dalam penerapan PPKM sebelumnya.

Kedua, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19:00 WIB, berbeda dengan penerapan PPKM yang memungkinkan jam operasional hingga 20:00 WIB. Ketiga, perkantoran hanya boleh membuka kapasitas 25 persen work from office, berbeda dengan PPKM yang memungkinkan kapasitas pembukaan hingga 50 persen.

Penerapan PPKM Mikro didasarkan pada aturan zonasi Covid-19 di suatu daerah. Pemerintah menentukan kriteria zonasi berdasarkan jumlah rumah dalam satu RT atau penghuni rumah tersebut yang alami kasus positif selama tujuh hari terakhir. Keterangan lebih rinci, zona merah yakni terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus positif di satu RT.

Zona oranye berarti terdapat tiga sampai lima rumah dengan kasus positif dalam satu RT. Zona kuning berarti terdapat satu hingga dua rumah dengan kasus positif. Sementara, wilayah berzona hijau diartikan tidak ada satupun rumah dengan kasus positif di satu RT.

Alasan Pemerintah?

Penerapan PPKM Mikro merupakan antitesis dari kurang maksimalnya PPKM. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menyebut, penerapan PPKM Mikro dinilai efektif lantaran mampu menurunkan presentase kasus aktif dan meningkatkan presentase kesembuhan. Menurutnya melalui PPKM Mikro, Indonesia berhasil menurunkan jumlah kasus harian, meningkatkan jumlah kesembuhan, dan menekan jumlah perawatan di rumah sakit. Namun, benarkah demikian?

Jika dibandingkan dengan penerapan PPKM Mikro pada dua jilid sebelumnya, rata-rata persentase kasus aktif terus menurun hingga 7,61 persen pada 4 April 2021, sementara angka kesembuhan mencapai 89,68 persen. Namun hal ini menjadi masalah. Klaim tersebut agaknya layak diperdebatkan dalam beberapa hal. Pertama, perihal penurunan tingkat kasus harian kemungkinan besar terpengaruh jumlah tes yang sempat menurun. Pada rentang 13 Februari hingga 18 Februari 2021 terjadi tren penurunan tes yang begitu drastis.

Setidaknya, rata-rata tes harian hanya berkisar 24 hingga 26 ribu pada rentang tersebut. Padahal, untuk memenuhi target WHO 1 tes setiap 1.000 orang per hari, dengan populasi 270 juta manusia, dibutuhkan tes setidaknya untuk 40 ribu orang per hari. Penurunan jumlah tes juga terasa pada 20 hingga 21 Februari dengan kisaran tes 29 hingga 32 ribu.

Hal serupa terjadi pada rentang 27 Februari hingga 2 Maret pada kisaran 18 hingga 31 ribu tes. Logika sederhana ialah dengan sedikitnya orang yang dites, semakin sedikit pula kasus aktif yang ‘terungkap’ sehingga sangat wajar ketika terjadi penurunan jumlah kasus selama periode PPKM Mikro

Kedua, sebagai upaya pembatasan jarak yang pada akhirnya menekan penularan sangat sulit menemukan signifikansi program PPKM Mikro. Data Google Mobility Report justru menampilkan kenaikan kunjungan wilayah perkantoran, pertokoan, transit transportasi, hingga pertamanan untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali selama penerapan PPKM dan PPKM Mikro. Dalam satu bulan terakhir, kondisi ini bahkan hampir menyerupai rentang Juni hingga Desember 2020 ketika adaptasi kebiasaan baru dimulai dan diterapkan.

Dua poin ini cukup untuk membantah kesan korelasi positif penerapan PPKM Mikro dengan laju penurunan kasus. Penurunan kasus disebabkan beragam variabel dan tidak bisa dikaitkan terbatas pada PPKM Mikro semata. Pandangan lain akan muncul ketika variabel populasi yang telah divaksin, jumlah tenaga kesehatan yang bertambah, hingga kesediaan alat serta obat-obatan di masing-masing pelayanan kesehatan masuk ke dalam perhitungan.

Strategi Penanganan Wabah

Strategi pembatasan seperti PPKM memiliki karakter yang khas, yakni berupaya mengendalikan mobilitas masyarakat dengan beragam imbauan. Di sini pemerintah pusat, daerah, dan lintas sektor memiliki andil untuk mengendalikan mobilisasi dan menekan kemunculan kasus. Sebenarnya, poin ini bukanlah hal baru dan memang beberapa dokumen menjelaskan hal serupa, kendati menolak pembatasan jarak semata sebagai solusi tunggal penanganan wabah.

WHO sendiri menyiapkan dokumen bertajuk COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan for 2021 pada Februari lalu, sebagai acuan mutakhir dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini menekankan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, hingga global serta telah memperhitungkan tantangan terbaru penanganan wabah, seperti munculnya varian baru SARS-CoV-2.

Strategi yang dimaksud WHO dalam dokumen ini tidak hanya bertujuan mengakhiri pandemi Covid-19, namun juga meningkatkan ketangguhan sistem kesehatan. Karenanya, WHO menggarisbawahi urgensi menguatkan kapasitas respons kolektif (pemangku kepentingan) menghadapi tantangan-tantangan pandemi baru, sekaligus mengingatkan pentingnya terus menerus meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

WHO merumuskan sepuluh pilar penanganan wabah, salah satunya pilar pencegahan yang terkait erat dengan program pembatasan sosial, seperti PPKM Mikro. Apa yang perlu diperhatikan dalam pilar pencegahan ini? Pembatasan sosial perlu dipahami sebagai upaya meningkatkan surveilans, investigasi epidemiologis, pelacakan kontak, dan sebagai periode penyesuaian kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.

Dalam kondisi kapasitas testing belum memadai, pengambil kebijakan dituntut untuk memonitor perkembangan kasus serta meningkatkan kapasitas deteksi virus berdasarkan klaster-klaster yang bersifat terbatas. Adapun, anjuran utama WHO terhadap pemerintah ialah mencegah penyebaran infeksi SARS-CoV-2, melindungi tenaga kesehatan dan pasien, serta memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan.

Beberapa hal yang juga WHO rekomendasikan, di antaranya pelaksanaan program pencegahan di tingkat daerah, pelatihan tenaga kesehatan, implementasi upaya pencegahan menggunakan pendekatan strategis dengan beragam media, serta memonitor keberlangsungan upaya pencegahan.

Di tengah begitu banyak tuntutan, bagaimana rekomendasi WHO untuk kebutuhan tenaga kesehatan? WHO menganggap pemerintah perlu melindungi seluruh tenaga kesehatan semaksimal mungkin, baik mereka yang bekerja di sektor publik, privat, ataupun menjadi relawan. Perlindungan diperlukan dari klaster-klaster kerja diagnostik, perawatan, kerelawanan, dan pengendalian wabah.

WHO juga menyinggung hal kesejahteraan tenaga kesehatan yang perlu selalu difasilitasi, seperti perihal remunerasi, pendidikan, hingga dukungan untuk kesehatan mental tenaga kesehatan. Dari sepuluh pilar upaya penanganan wabah yang dianjurkan, WHO memang menempatkan pengendalian upaya infeksi bersamaan dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

Alasannya sederhana, sebab upaya pencegahan, membatasi aktivitas, mencegah kerumunan, serta meningkatkan surveilans, bertujuan menekan potensi penularan dan ledakan kasus. Menghentikan ledakan kasus berarti mencegah sistem kesehatan kolaps dan tenaga kesehatan berguguran.

Demikian, sangat sulit melihat PPKM Mikro sebagai sebuah komitmen menguatkan sistem kesehatan. Selain karena klaim efektivitasnya menurunkan laju kasus masih diperdebatkan, program ini juga tidak menampilkan signifikansi terhadap tenaga dan pelayanan kesehatan. Idealnya, upaya menurunkan jumlah kasus dilaksanaan beriringan dengan menguatkan sistem kesehatan, bukan sebagai klaim yang mampu menurunkan kewaspadaan masyarakat. Sebab, tidak ada satu orang pun yang aman, hingga semua orang aman.

 

 

Penulis

 

Amru Sebayang

815 Pengunjung
Share This!