Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Laksanakan Upaya Penanganan Wabah yang Konsisten

Content

Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO Director General sekaligus Pendiri CISDI Diah Saminarsih menyampaikan ringkasan rekomendasi kebijakan penangan pandemi dalam konferensi pers Minggu (20/6). (Sumber gambar: YouTube CISDI TV)

LaporCovid-19 melihat pemerintah tidak konsisten dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam konferensi pers yang digelar CISDI dan LaporCovid-19 pada Minggu (20/6), salah satu penggagas LaporCovid-19, Ahmad Arif, mengatakan salah satu bukti inkonsistensi ini adalah langkah pemerintah yang malah mempromosikan wisata di tengah kebijakan pengetatan.

Arif mengatakan wabah tak bisa diatasi di level individu. “Protokol kesehatan setiap orang memang penting, tetapi selama penularan terus terjadi seperti ini, risiko masih tinggi. Kita tidak bisa hanya fokus pada Jakarta atau Bandung saja, kalau daerah sekitarnya masih merebak, maka pandemi tidak akan pernah selesai. Itulah pentingnya keputusan pengendalian yang menyeluruh dan kompak. Di sini pentingnya kepemimpinan nasional mengintensifkan 3T, mendisiplinkan 5M, dan menyegerakan vaksin untuk semua,” ujar Arif dalam konferensi pers yang digelar CISDI dan LaporCovid-19 pada Minggu (20/6).

Konferensi pers ini berangkat dari keresahan masyarakat atas tingginya lonjakan kasus seminggu terakhir. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, penambahan kasus harian Indonesia konsisten di atas 12.000 kasus sejak 17 Juni 2021 dan mencapai angka tertinggi 20.574 kasus pada 24 Juni 2021.

Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit Dr. Iqbal Elyazar juga melihat inkonsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam mengeksekusi regulasi yang sudah ditetapkan sebagai penyebab utama lonjakan kasus. Ia mengkritik sikap pemerintah di beberapa daerah yang terkesan tidak peduli dan tidak menaati regulasi.

Iqbal juga menyoroti data testing di tingkat kabupaten/kota yang tidak pernah dibuka selain di DKI Jakarta. Menurutnya, narasi zona hijau harus dihilangkan selama walikota dan gubernur tidak menampilkan data testing. “Masyarakat jangan diiming-imingi beberapa daerah sudah berkurang zona merahnya, namun data testing tidak pernah dibuka. Padahal data testing seharusnya menentukan pewarnaan zonasi,” ucapnya dalam kegiatan yang sama.

Sistem Kesehatan Kolaps

Inkonsistensi penanganan pandemi, terutama pembatasan mobilisasi yang setengah hati, berimbas pada kolapsnya sistem kesehatan. Bed occupancy rate (BOR) di berbagai daerah menembus angka 80 persen. Akibatnya, masyarakat yang terinfeksi positif dan bergejala berat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.

Relawan LaporCovid-19 Windyah Lestari menceritakan pengalamannya membantu mencarikan rumah sakit dan ruang isolasi untuk salah satu warga Tangerang Selatan yang bergejala parah. Lima rumah sakit yang dihubungi menolak karena sudah penuh, sementara dinkes dan puskesmas setempat menyatakan hal yang sama ketika ditelepon.

“Kalau di Tangerang Selatan, dengan pelayanan kesehatan yang baik saja mengalami kesulitan menghadapi lonjakan kasus, bisa dibayangkan bagaimana di daerah lain,” papar Windyah. Kasus tersebut hanya satu dari 18 laporan lainnya yang meminta bantuan LaporCovid-19 pada rentang waktu 13-18 Juni 2021.

Penuhnya rumah sakit juga disampaikan oleh dokter spesialis paru dr. Eva Sri Diana, Sp.P. Lebih lanjut, ia menjelaskan mereka yang datang ke rumah sakit sering kali dalam kondisi sudah bergejala berat.

“Biasanya pasien-pasien yang (dulu) datang masih harus kita curigai Covid-19, harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kebanyakan mereka sekarang datang yang sudah bawa hasil swab, mereka yang sudah dalam gejala berat. Biasanya mereka yang isoman dulu di rumah, setelah merasa tidak sanggup di rumah, mereka baru datang ke rumah sakit,” jelas dr. Eva.

Di sisi lain, tenaga kesehatan di puskemas juga kewalahan karena terbebani triple burden. Regional technical advisor Puskesmas Terpadu dan Juara Anita Siti Fatonah, SKM, mengeluhkan banyaknya tugas puskesmas, mulai dari mendukung aktivitas 3T (test, trace, treatment) dan vaksinasi massal, sambil tetap menjalankan pelayanan pukesmas. “Dengan kenaikan kasus, puskesmas bisa melakukan hingga 120 tes seharinya,” ucap Anita.

Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO Director General sekaligus Pendiri CISDI Diah Saminarsih memberikan beberapa rekomendasi kebijakan penanganan pandemi. Salah satunya adalah memprioritaskan penguatan layanan kesehatan primer seperti puskesmas. Selain karena puskesman merupakan penjaga terdepan sistem kesehatan, juga karena biaya yang dibutuhkan untuk transformasi layanan kesehatan primer jauh lebih rendah daripada biaya perawatan di rumah sakit.

Diah juga merekomendasikan pemerintah untuk mendistribuskan tes antigen ke daerah-daerah dengan kasus tertinggi untuk memperkuat lacak kasus. Menurutnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendukung penggunaan tes antigen terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, termasuk Indonesia.

WHO pun menyarankan pelacakan kasus sebanyak-banyaknya dalam 72 jam sejak kasus ditemukan. “Karena jumlah tes yang ada sedikit, trace-nya juga menjadi mandek. Jadi ini semacam lingkaran setan yang tidak bisa berhenti,” ujar Diah.

Dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh CISDI dan LaporCovid-19, tertulis pula beberapa rekomendasi lainnya. Pertama, memperbaiki sistem penanganan gawat darurat dan meningkatkan kapasitas guna mengantisipasi lonjakan kasus. Kedua, menerapkan karantina wilayah dan mempertegas pembatasan mobilitas. Ketiga, menunda pembukaan sekolah, dan tujuh rekomendasi lain.

Surat yang disebarkan secara daring sejak Jumat (18/6) ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 2.700 orang. Termasuk pula kelompok akademisi, profesional, peneliti, tokoh-tokoh nasional, hingga kaum muda dan individu sebagai penanda tangan. Tingginya antusiasme warga menunjukkan tingginya kepedulian mereka terhadap kondisi pandemi ini. Masyarakat juga ingin pemerintah mengambil tindakan tegas dalam memperketat ruang mobilisasi warga, khususnya ketika lonjakan kasus semakin mengkhawatirkan.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Ardiani Hanifa Audwina

205 Pengunjung
Share This!