Pembukaan Sekolah Kembali Perlu Memperhatikan Data Penyebaran Wabah dan Kesiapan Sekolah

Content

Pembukaan sekolah kembali harus memperhatikan data penyebaran wabah dan kesiapan sekolah. (Sumber gambar: Media Indonesia)

Penutupan sekolah untuk membatasi penyebaran COVID-19 menyebabkan 68 juta peserta didik di Indonesia beralih ke pembelajaran daring. Beberapa siswa dan guru merasa tidak nyaman dengan pengalihan ini. Fasilitas perangkat elektronik dan akses internet yang tidak memadai membuat mereka sulit menyampaikan dan menerima materi pelajaran dengan efektif.

Karenanya, pemerintah tengah merencanakan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) per Januari 2021 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 pada November 2020. SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehetan, dan Menteri Dalam Negeri.

Belum ada tanda-tanda kebijakan tersebut akan diubah. PTM bersifat tidak wajib dan dapat dilaksanakan bila memenuhi dua syarat. Pertama, mendapat persetujuan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan komite sekolah. Kedua, sekolah memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta mererapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kaji Ulang

Dengan melihat kondisi kasus aktual, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang SKB 4 Menteri tersebut. Penambahan kasus drastis terjadi sejak November 2020 hingga Januari 2021. Sementara, rasio positivitas tes COVID-19 Indonesia masih berada di atas 20 persen berturut-turut sejak 31 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Indikator ini menjelaskan wabah belum terkontrol baik.

Di sisi lain, SKB ini mendorong kesalahan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai contoh, Pemda Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali termasuk menyatakan kesiapan PTM, meski merupakan 10 besar provinsi dengan laporan kasus COVID-19 tertinggi per 3 Januari 2021.

Selain itu, meski rencana pembukaan sekolah juga didukung mayoritas siswa dan guru, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan masih minim sekolah yang menerapkan sosialisasi protokol kesehatan. Belum lagi, tidak semua sekolah memiliki fasilitas kesehatan lengkap untuk adakan PTM kembali.

Penyebaran Melalui Anak

Riset Massachusetts General Hospital dan Mass General Hospital for Children menemukan anak-anak berpotensi sebagai silent spreader COVID-19. Anak yang terinfeksi jarang menunjukkan gejala parah, namun membawa viral load (jumlah virus) lebih tinggi daripada pasien dewasa. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Yogi Prawira, SpA(K), juga mengatakan sebanyak 11,3 persen dari total pasien COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak.

Temuan-temuan di atas menegaskan, pembukaan sekolah dapat memicu terbentuknya klaster baru COVID-19. Karenanya, pembelajaran tatap muka seharusnya mengacu panduan WHO, yakni dibolehkan di wilayah dengan penularan di bawah 1 per 100.000 penduduk dengan rasio positif kurang dari 5 persen selama dua minggu berturut-turut. Sayangnya, Indonesia masih belum memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam rekomendasi kebijakan CISDI berjudul COVID-19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, dijelaskan keraguan pemerintah mengambil tindakan tegas akan membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Karenanya, penting mempertimbagkan ulang kesiapan pembukaan sekolah berdasarkan data penyebaran wabah dan kesiapan sekolah di tiap daerah.

Unduh dan simak uraian lengkap perihal tersebut dalam dokumen Health Outlook 2021 melalui tautan ini!

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

 

Ardiani Hanifa Audwina

455 Pengunjung
Share This!