Pemerintah Resmi Larang Mudik 2021, Apa Saja yang Perlu Dipahami Masyarakat?

Content

Larangan mudik Lebaran akan diberlakukan pada 6-17 Mei 2021 untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. (Sumber gambar: Antara)

 

Pada Selasa (23/3) lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, resmi menyampaikan larangan mudik lebaran 2021 yang akan diberlakukan tanggal 6-17 Mei 2021. Larangan ini berlaku untuk semua kalangan termasuk ASN, TNI, Polri, BUMN, serta karyawan swasta, pekerja mandiri, dan masyarakat umum.

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus seperti yang beberapa kali terjadi setelah masa libur panjang, termasuk setelah libur Lebaran dan Natal tahun lalu. Hingga tulisan ini diterbitkan, Kementerian Perhubungan dan Polri masih merancang aturan resminya. Pihak penyedia layanan angkutan umum, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Hingga saat ini, KAI belum melayani penjualan tiket angkutan lebaran 2021.

 

Pelajaran dari Tahun Lalu

Pengumuman untuk melarang mudik Lebaran tahun ini tergolong cepat. Pasalnya, tahun lalu pemerintah baru mengeluarkan pernyataan resmi pada 21 April 2020, sementara pelarangan dilaksanakan pada 24 April hingga 7 Mei 2020. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, keterlambatan pengumuman tersebut merupakan salah satu alasan banyak masyarakat yang tetap mudik ke kampung halaman.

Berkaca pula dari pengalaman tahun lalu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang ketat dengan implementasi maksimal di lapangan. Meski penggunaan transportasi darat dilarang dan operasional kereta api, kapal laut, dan penerbangan diberhentikan, banyak yang masih bisa mengakali peraturan tersebut. Buktinya, Jasa Marga mencatat 498 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta dan total volume kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 1,21 juta unit. Meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan kasus Covid-19 saat itu meningkat hingga 90 persen.

 

Bahaya Mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 27,6 juta masyarakat Indonesia yang nekat mudik lebaran meski pemerintah sudah melarang mobilitas penduduk. Tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah (37 persen), Jawa Barat (23 persen), dan Jawa Timur (14 persen). Tentunya ini sangat berbahaya karena akan meningkatkan risiko penyebaran Covid-19, bahkan mungkin menyebabkan super spreader event.

Pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 lalu, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka tertingginya. Kenaikan kasus tersebut berimplikasi langsung pada ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, bahkan kenaikan angka kematian. Pada Januari-Februari 2021, rumah sakit terutama di Pulau Jawa hampir kolaps dan banyak pasien Covid-19 yang ditolak oleh rumah sakit karena kurangnya tempat tidur. Situasi inilah yang berusaha dicegah oleh pemerintah.

Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, menyatakan mencegah mobilisasi dan interaksi masif manusia dengan melarang mudik Lebaran tidak hanya berkontribusi mencegah penularan Covid-19, tetapi juga mencegah kemunculan strain virus baru. Baru bulan lalu, mutasi virus Covid-19 B117 yang tingkat penyebarannya lebih tinggi ditemukan di Indonesia.

Selain itu, program vaksinasi masih di tahap kedua dengan total masyarakat yang sudah mendapat suntikan pertama per 30 Maret 2021 sebanyak 7,7 juta orang. Jumlah ini masih jauh dari target 181 juta orang. Perlu diingat, vaksin baru terbukti mengurangi kasus Covid-19 yang bergejala dan menurunkan angka kematian. Namun, orang yang divaksin masih memiliki berpotensi terkena Covid-19 asimtomatik dan menyebarkannya ke orang sekitar.

Masyarakat perlu menyadari, larangan mudik Lebaran 2021 dibuat dengan pertimbangan matang dari pemerintah. Meski sulit diterima, kita perlu mendukung kebijakan ini bila ingin pandemi segera berakhir. Angka penambahan kasus harian Covid-19 telah menunjukkan tren penurunan selama bulan Maret ini. Karena itu, mari bantu penanganan pandemi dengan tidak mudik Lebaran.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

Ardiani Hanifa Audwina

Share This!