Seberapa Penting Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19?

Content

Pemerintah pusat maupun daerah perlu memprioritaskan tenaga kesehatan puskesmas untuk mendapatkan APD. (Sumber gambar: kompas.com)

Alat pelindung diri (APD) adalah elemen paling penting dalam menghadapi wabah COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Kendati demikian, mengingat kehadiran wabah adalah situasi krisis dan tidak terprediksi, kebutuhan APD menjadi semakin mendesak seiring dengan tumbuhnya penyebaran wabah itu sendiri. Itu sebabnya, hingga hari ini belum ada satu lembaga kredibel yang mampu memprediksi jumlah kebutuhan APD yang cukup bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

Sekitar bulan April 2020, perdebatan mengenai kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan memuncak setelah beberapa tenaga kesehatan di DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa bulan setelahnya, perdebatan menurun setelah pemerintah menggulirkan wacana adaptasi kehidupan baru (AKB). Hari ini, perdebatan mengenai cukup atau tidaknya jumlah kebutuhan APD di Indonesia kembali mencuat, dikarenakan beberapa alasan.

Pertama, laju kasus COVID-19 terus meningkat, baik sebelum atau setelah AKB digulirkan oleh pemerintah. Pola penyebaran kasus tidak lagi terpusat di episentrum wilayah-wilayah besar, seperti DKI Jakarta ataupun Jawa Timur, namun di wilayah-wilayah yang memungkinkan transmisi lokal, seperti pasar ataupun puskesmas terlepas dari batasan provinsi COVID-19 terjadi.

Kedua, regulasi terkait pengadaan APD tidak berjalan dengan efektif. Sebagai contoh, terdapat pertentangan antara ketersediaan APD produksi lokal dengan impor. Ini menyebabkan APD lokal bertumpuk dan tidak terserap dengan baik oleh daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Padahal, produsen tekstil dalam negeri sendiri telah memproduksi APD yang sesuai dengan standar kelayakan.

Ketiga, pemerintah tampak belum mampu memfasilitasi pendataan distribusi APD. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertindak sebagai juru kendali wabah memiliki mandat untuk menyampaikan kronik distribusi APD secara berkala.

Meski demikian, data yang ditampilkan melalui media sosial setiap hari hanyalah bentuk pertanggungjawaban publik saja. BNPB maupun pemerintah daerah terkait belum pernah menyatakan memiliki data tersegrasi terkait distribusi APD hingga ke tingkat fasilitas kesehatan daerah yang seharusnya bisa menjadi rujukan penyediaan APD. Kebutuhan APD dalam situasi pandemi sangat mendesak. Minimnya APD yang tersedia bukan hanya mampu menimbulkan kematian tenaga kesehatan, tetapi juga berpotensi merobohkan sistem kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat tenaga kesehatan sebagai aset jangka panjang dalam pelayanan kesehatan lantaran memiliki pemahaman teknis dan aplikatif. Keberadaan tenaga kesehatan yang baik, siap, dan terlindungi bukan hanya melindungi publik di kala pandemi, tetapi juga mengokohkan segala bentuk intervensi kesehatan masyarakat di dalam atau di luar situasi wabah.

Antisipasi Kelangkaan

 

Berbagai inisiatif publik bisa diandalkan untuk memfasilitasi ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan di puskesmas. (Sumber gambar: Tribunnews.com)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengantisipasi munculnya kelangkaan APD di tengah pandemi. Lembaga Pimpinan Tedros Adhanom itu menetapkan pedoman penggunaan rasional APD dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pedoman itu berfungsi sebagai rujukan masyarakat maupun negara dalam menggunakan APD di kala kebutuhan menipis. Kendati WHO menujukan dokumen tersebut kepada masyarakat umum, pelayanan kesehatan memiliki keterlibatan  yang sangat sentral di dalamnya. Pedoman tersebut  mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Ketersediaan APD yang cukup merupakan bentuk implementasi salah satu strategi yang disarankan. Pedoman itu dengan tegas menyatakan bahwa ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan dan orang-orang lain yang merawat pasien COVID-19 harus selalu diprioritaskan.

Dokumen ini juga menyampaikan langkah-langkah sementara untuk menyiasati kurangnya APD. Langkah-langkah yang disarankan ialah memperpanjang penggunaan APD, memproses dan menggunakan ulang APD setelah dekontaminasi, dan menggunakan alternatif alat-alat standar rekomendasi WHO. Namun, WHO tentu sangat tidak menganjurkan langkah-langkah ini dalam situasi normal. Lantas, apa yang bisa publik lakukan untuk mendukung ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan?

Pertama, memfasilitasi ketersediaan APD dengan inisiatif berbasis masyarakat. Beberapa inisiatif pada level akar rumput, seperti di tingkat RT atau RW menunjukkan kepedulian warga memproduksi APD bagi tenaga kesehatan yang bergiat di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya. Beberapa produsen APD itu berbentuk mulai dari komunitas, koperasi, hingga organisasi masyarakat. Sebagian dari mereka bahkan menyalurkan APD secara ‘cuma-cuma’ untuk fasilitas kesehatan.

Kedua, menginformasikan kekurangan APD yang dialami oleh tenaga kesehatan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah komandan penanganan COVID-19 di level daerah. Mereka memiliki mandat serta kekuasaan untuk mengatur segala upaya pengendalian COVID-19. Informasi kekurangan ataupun ketersediaan APD pada tingkat puskesmas maupun fasilitas kesehatan lain sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah-langkah strategis pengadaan APD.

Ketiga, melakukan upaya urun dana yang bersumber dari donasi  masyarakat. Pada akhirnya, penghitungan atau prediksi kuantitas kebutuhan  APD bagi tenaga kesehatan sedikit sulit untuk dilakukan, mengingat belum ada tanda berakhirnya wabah di Indonesia serta data terkait yang masih belum terintegrasi dengan baik. Upaya urun dana adalah salah satu langkah paling tepat dan mudah untuk memastikan ketersediaan APD lantaran praktiknya yang sangat lazim di masyarakat.

Terkhusus upaya ini, CISDI mendukung upaya urun dana yang digagas rekan-rekan Pencerah Nusantara melalui platform digital Bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara tenaga kesehatan terdampak COVID-19, dapat berdonasi melalui link berikut. Dana yang terkumpul akan secara transparan disampaikan kepada publik untuk mendukung akuntabilitas. Harapannya, upaya ini menjadi langkah terbaik mengatasi persoalan keterbatasan APD di kalangan tenaga kesehatan.

 


Sumber:

Alat Pelindung Diri (APD) Made in Nana Tak Kalah dari Buatan Pabrik. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01361134/alat-pelindung-diri-apd-made-in-nana-tak-kalah-dari-buatan-pabrik. 5 April 2020.

Alat Pelindung Diri Lokal Terhambat Produk Impor. Koran Tempo. 25 Juli 2020.

COVID-19 Mewabah, Kelompok Penyandang Disabilitas Sleman Produksi APD. https://jogja.suara.com/read/2020/03/26/154500/covid-19-mewabah-kelompok-penyandang-disabilitas-sleman-produksi-apd?page=all. 26 Maret 2020.

Gugus Tugas Pastikan Kapasitas Produksi APD Nasonal Tercukupi. https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/kesehatan/616577/gugus-tugas-pastikan-kapasitas-produksi-apd-nasional-tercukupi. 3 April. 2020.

Penggunaan rasional alat perlindungan diri untuk penyakit coranarivus (COVID-19) dan pertimbangan jika ketersediaan sangat terbatas. World Health Organization. 6 April 2020.

UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/10/19365291/update-161-tenaga-medis-di-dki-positif-covid-19-2-orang-meninggal. 10 April 2020.

 


Penulis:

Amru Sebayang

 

125 views
Share This!