Untuk Selamatkan Sistem Kesehatan Indonesia, Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer adalah Keharusan

Content

Penanganan Covid-19 harus menggunakan pendekatan sistem dengan penguatan layanan kesehatan primer sebagai fokus utamanya. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)

 

Sejak virus SARS-CoV-2 resmi masuki Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah segera menyusun berbagai strategi menghalangi penyebarannya. Mengikuti saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menggulirkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan masing-masing pemerintah daerah.

Di Ibu Kota, salah satu episentrum pandemi, PSBB sudah dilakukan empat kali sepanjang 2020. Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan PSBB ketat dan PSBB transisi secara bergantian sejak 10 April 2020. Terakhir, kebijakan PSBB digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali pada Januari 2021.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan jumlah pengetesan PCR. Pada awal pandemi, Indonesia hanya mampu melakukan ratusan tes PCR per hari. Angka ini jauh di bawah standar WHO yaitu 1 orang per 1.000 penduduk per minggu yang berarti 270.000 tes per pekan atau sekitar 38.500 tes per hari.

Pemerintah berupaya meningkatkan angka ini dengan menambah jumlah laboratorium, mendatangkan reagen PCR, serta meningkatkan jumlah SDM. Pada pertengahan September 2020 standar WHO tercapai , namun hingga sekarang angka pengetesan harian masih fluktuaktif.

Strategi lain yang sangat dikejar oleh pemerintah Indonesia adalah program vaksinasi Covid-19. Setelah dua kali diundur pada November dan Desember 2020, Indonesia memulai vaksinasi nasional pada 13 Januari 2021 menggunakan vaksin CoronaVac yang diproduksi Sinovac. Pemerintah berencana merampungkan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia dalam 15 bulan. Vaksin lain yang rencananya akan digunakan adalah produksi AstraZeneca, Pfizer-Biotech, Moderna, Novavax, dan vaksin Merah-Putih.

 

Kolapsnya Sistem Kesehatan

Meski pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dikarenakan ketidaktegasan pelaksanaan PSBB, laju kenaikan kasus terus meningkat. Kegiatan yang menyebabkan kerumunan seperti pilkada tetap dilaksanakan dan mobilitas masyarakat tidak terbendung selama libur Natal dan tahun baru sehingga ledakan kasus pun terjadi pada Januari 2021.

Program vaksin yang diharapkan berjalan cepat dan lancar menemui berbagai hambatan. Rantai dingin yang dikira siap menampung vaksin ternyata penuh. Target vaksinasi hingga akhir Januari sebanyak 566.000 tenaga kesehatan terancam tidak tercapai.

Selain karena jumlah tenaga kesehatan yang mendaftar ulang masih sedikit, ada sekitar 15 persen dari tenaga kesehatan yang tidak jadi divaksinasi karena memiliki komorbid atau tekanan darah tinggi dalam tahap pemeriksaan. Hingga 20 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan baru sekitar 70.000 tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi.

Catatan tertulis LaporCovid-19 dan CISDI menyatakan sudah saatnya Indonesia menyerukan darurat layanan kesehatan karena lonjakan kasus Covid-19 yang tidak terkendali membuat rumah sakit, terutama yang berada di Pulau Jawa, tidak lagi mampu menampung pasien.

Positivite rate Indonesia juga hampir selalu di atas 20 persen pada Januari 2021, bahkan beberapa kali menyentuh 30 persen. Artinya satu dari tiga sampai empat orang yang melakukan tes PRC sudah terinfeksi.

Tingginya lonjakan kasus dan penuhnya rumah sakit meningkatkan risiko penularan pada tenaga kesehatan. Dari tanggal 1-19 Januari 2021, LaporCovid-19 mencatat 87 tenaga kesehatan meninggal karena Covif-19. Artinya, hampir 5 orang tenaga kesehatan meninggal setiap harinya. Bila keadaan terus memburuk, bisa jadi seluruh sistem kesehatan Indonesia akan kolaps.

 

Rekomendasi CISDI

Penanganan Covid-19 harus memerlukan solusi pendekatan sistem, bukan kasus. Dalam Health Outlook 2021 bertajuk Covid-19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, dijelaskan penguatan layanan kesehatan primer mutlak dilakukan untuk membantu penanganan pandemi.

Pelibatan serta penguatan puskesmas dalam respon Covid-19 mampu meningkatkan kemampuan negara melaksanakan upaya deteksi dini melalui surveilans yang efektif. Demikian juga halnya dengan peningkatan kapasitas tes, penelusuran kontak, isolasi, dan penanganan awal di tingkat komunitas akan lebih efektif jika dilaksanakan puskesmas.

Puskesmas juga memiliki memiliki platform upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dapat memobilisasi masyarakat, seperti kader, tokoh masyarakat, serta kelompok kunci untuk bersama-sama menghadapi pandemi.

Melalui program Pencerah Nusantara Covid-19, CISDI memberangkatkan 13 anak muda untuk memperkuat puskesmas di delapan wilayah di Jakarta dan Bandung. Mereka melakukan berbagai kegiatan, mulai dari meningkatkan kapasitas SDM puskesmas dan masyarakat melalui pelatihan, mempromosikan penerapan protokol kesehatan di wilayah penempatan, hingga membantu deteksi kasus dan penelusuran kontak erat.

CISDI terbuka bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat 3T dan opitimaliasasi kesehatan primer untuk penanganan pandemi. CISDI percaya, penguatan pelayanan kesehatan primer akan menguntungkan dalam jangka pendek, yaitu penanganan pandemi Covid-19, dan juga, dalam jangka panjang, untuk membangun fondasi kokoh sistem kesehatan Indonesia.

 

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

 

Penulis

Ardiani Hanifa Audwina

432 Pengunjung
Share This!