Loading color scheme

Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon Wacana Pelonggaran PSBB?

Pemerintah Kota Tegal resmi melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah itu diambil ketika sebagian besar pemerintah daerah mengetatkan PSBB (Sumber gambar: Radar Tegal)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang bukan kebijakan terbaik mengatasi situasi pandemi. Walau begitu, banyak ahli telah menyatakan bahwa pembatasan jarak, yang merupakan prinsip utama PSBB, adalah opsi paling mudah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, PSBB bila dilaksanakan dengan tegas bisa dikatakan sebagai pilihan paling realistis untuk mengatasi pandemi ini. Semenjak pertama kali diumumkan, banyak daerah mengajukan permohonan penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan. DKI Jakarta resmi menyelenggarakan PSBB pada 10 April 2020, menyusul kemudian penetapan wilayah Tangerang Raya pada 18 April 2020, dan, salah satu yang paling luas cakupan wilayahnya, Provinsi Jawa Barat pada 6 Mei 2020. 

Wilayah-wilayah lain masih berpotensi menyusul penetapan PSBB. Daerah yang telah lebih dulu menerapkan PSBB bahkan mulai memperpanjang periode penetapan dan bersamaan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Di tengah tren pengetatan, pemerintah pusat menyampaikan wacana pelonggaran PSBB. Per 4 Mei, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pelonggaran PSBB merupakan respon dari keluhan masyarakat. Pada 12 Mei Presiden Joko Widodo mendukung wacana tersebut. Beberapa waktu setelahnya Kepala Gugus Tugas Doni Monardo dan Bappenas menyusun 4 tahapan pelonggaran dan menggagas rencana pelonggaran PSBB untuk 4 daerah prioritas. 

Cepatnya wacana ini bergulir dan turun menjadi peraturan teknis mendorong beberapa pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil sikap. Terkait dengan rencana pelonggaran, meskipun tidak populer, tetap mendapat respon positif oleh beberapa pemda. Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan akan segera melonggarkan penerapan PSBB. Itu didasari kenyataan bahwa tidak ada lagi pasien positif COVID-19 di wilayah tersebut.  Pelonggaran PSBB dimaksudkan untuk mendorong aktivitas bisnis dan ekonomi. Pemda Tegal meyakini penerapan PSBB beberapa waktu sebelumnya telah mendidik masyarakat untuk disiplin menjaga jarak sehingga Tegal berstatus dalam zona hijau penyebaran COVID-19. 

Sama dengan pemerintah Kota Tegal, pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) juga akan segera menerapkan pelonggaran PSBB. Provinsi Sumbar akan menerapkan pelonggaran PSBB secara bertahap dengan memulai pelonggaran dari wilayah nihil kasus, seperti Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok. Adapun, pedoman awal pelonggaran PSBB akan didasarkan oleh kajian epidemiologis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Alih-alih mengikuti wacana pelonggaran PSBB, beberapa wilayah justru berniat mengetatkan kebijakan pembatasan jarak tersebut. Pemerintah DKI Jakarta masih akan memberi memberikan kesempatan usaha kepada sektor bisnis pengecualian. Sebaliknya, sektor bisnis non-pengecualian yang tidak patuh pada PSBB akan diberikan sanksi. 

Pemerintah Kota Bekasi dan Kota Depok sepakat untuk menerapkan pemeriksaan surat tugas bagi penumpang KRL. Di Kota Depok pemeriksaan surat tugas dibantu oleh instansi TNI dan Kepolisian. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor bahkan menambahkan surat keterangan sehat dan surat hasil rapid test sebagai prasyarat bepergian.  Baik pemerintah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor bersepakat bahwa penerapan PSBB pada tahapan awal belumlah maksimal.

Mengambil Risiko

Seorang pasien melakukan tes swab. Kapasitas tes pemerintah Indonesia masih tergolong rendah untuk mencapai kesimpulan laju kasus COVID-19 telah menurun. (Sumber gambar: Antara)

Di luar beragam respon pemerintah daerah terhadap pelonggaran PSBB, kebijakan pelonggaran sangatlah berisiko. Pelonggaran PSBB disinyalir bisa meningkatkan potensi penyebaran COVID-19 dan mengancam kesehatan populasi. Kebijakan ini jelas diambil secara terburu-buru lantaran muncul sebagai keterangan lisan semata tanpa diikut oleh landasan ilmiah yang jelas. Faktor ekonomi semata sulit menjadi landasan kebijakan ini karena setidaknya terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi laju penyebaran dan pengendalian kasus. 

Pertama, Indonesia belum memiliki kapasitas tes yang memadai. Pernyataan pemerintah pusat soal menurunnya laju pertumbuhan kasus tidak terbukti. Sebab, pada 13 Mei lalu jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 justru mencapai 689 orang atau tertinggi di antara hari-hari lain. Konfirmasi kasus ini terjadi ketika pemerintah telah meningkatkan kapasitas tes mencapai 30 provinsi dari yang sebelumnya hanya 19 provinsi dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan rapid test.  Kedua, Indonesia belum memiliki model kurva epidemiologi. Pengukuran berhasil atau tidaknya kebijakan mengatasi pandemi bisa disandarkan pada alat visualisasi standar bernama kurva epidemiologi. Data laju kasus yang dimiliki oleh Gugus Tugas bukanlah kurva pandemi karena tidak menyertakan patokan waktu analisis yang jelas. 

Kurva epidemiologi secara detail memerhatikan waktu seseorang bergejala dan/atau tanggal ia melakukan pemeriksaan sehingga menggambarkan secara jelas perjalanan suatu kasus infeksi. Dengan adanya kurva epidemiologi, data mulai dari terjadinya penularan, penentuan titik puncak, hingga evaluasi efektivitas pengendalian bisa ditelusuri lebih jelas. Akan munculnya gelombang pekerja migran yang akan hadir ke Indonesia, banyaknya faskes di tingkat daerah yang tidak siap menghadapi pandemi, hingga urusan administratif, kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tumpang tindih adalah persoalan lain yang memerlukan evaluasi. Sulit untuk mengakui kebijakan pelonggaran PSBB adalah suatu hal yang tepat. Pelonggaran PSBB justru sangat berpotensi memicu laju kasus COVID-19 meningkat kembali.


Sumber: 

Indonesia belum punya kurva epidemi COVID-19: kita harus hati-hati membaca klaim pemerintah kasus baru melambat. https://theconversation.com/indonesia-belum-punya-kurva-epidemi-covid-19-kita-harus-hati-hati-membaca-klaim-pemerintah-kasus-baru-melambat-1374978 Mei 2020.

Daerah Menimbang Pelonggaran Pembatasan Sosial. Koran Tempo. 14 Mei 2020.

Jakarta dan Sekitarnya Perkuat Limitasi. Koran Tempo. 14 Mei 2020.

Kendali Penanganan COVID-19 Milik Siapa? Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives. 5 Mei 2020.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Relasi Pusat-Daerah dan KoronaKoran Kompas. 11 Mei 2020.


Penulis:

Amru Sebayang