Loading color scheme

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Berdayakan Fasilitas Kesehatan Primer untuk Hadapi Pandemi COVID-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan penerapan kebijakan COVID-19 di setiap daerah berbeda-beda. (Sumber gambar: Humas Pemda Jawa Tengah)

Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menghadapi situasi pandemi kerap alami tumpang tindih. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 didapuk sebagai perwakilan pemerintah pusat hadapi pandemi, sementara kepala daerah seperti bupati, wali kota, ataupun gubernur sebagai pemegang kendali penanganan di tingkat daerah. Persoalan perihal upaya karantina untuk meredam laju penyebaran COVID-19 termasuk wacana yang kerap alami pertentangan. Beberapa daerah mengetatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun pemerintah pusat justru mewacanakan pelonggaran PSBB.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penerapan kebijakan di setiap daerah bahkan bisa berbeda-beda. Provinsi Jawa Tengah, sebagai contoh, belum menerapkan PSBB hingga hari ini. Alih-alih PSBB, Ganjar menjelaskan bahwa pemda memprioritaskan pendidikan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, ia menyadari persebaran penduduk massif seperti mudik ke wilayah Jawa Tengah dapat membawa gelombang infeksi. “Oleh sebab itu, PSBB bisa diterapkan sebagai disinsentif supaya orang tidak mudik. Namun insentifnya adalah mendidik penduduk supaya mereka menjadi pahlawan dalam situasi ini,” ujar Ganjar dalam diskusi daring bertanjuk Kendali Penanganan COVID-19: Milik Pusat atau Daerah? pada Rabu (20/5).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah. Kabupaten Bojonegoro hingga hari ini belum melaksanakan PSBB dan, mengutip Anna, tidak akan menerapkannya lantaran penerapannya bukanlah hal mudah. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Bojonogero mengetatkan upaya pelacakan kasus. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas daerah berbasis desa. “Kami membuat tim gugus berbasis desa. Jadi melibatkan RT-RW sampai ke tingkat desa, dan kami juga menyiapkan shelter (isolasi untuk orang yang datang dari luar kota),” ujarnya.

Anna tidak menampik adanya penularan kasus di wilayah-wilayah rawan kerumunan seperti pasar di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, sumbangan kasus infeksi COVID-19 terbesar berasal dari Pasar Kota Bojonegoro. Namun, ia menegaskan setiap kali ditemukan kasus positif, gugus tugas daerah akan segera ditugaskan untuk memutus mata rantai.

Menguatkan Faskes Primer

Pemberdayaan fasilitas kesehatan primer yang kuat seperti puskesmas menjadi salah satu kunci mengatasi situasi pandemi COVID-19. (Sumber gambar: terasmaluku.com)

Diah Saminarsih, Penasihat Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO, menyatakan bahwa organisasi internasional seperti WHO berfungsi untuk merekomendasikan strategi untuk merespon COVID-19 kepada negara-negara anggota WHO. Meski demikian, implementasi strategis tersebut berada di tangan pemerintah setiap negara masing-masing, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Dalam hal ini, PSBB dianggap doable untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia.”

Melengkapi penyataan Diah, Prof. Akmal Taher, anggota Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19, menyatakan fasilitas kesehatan primer (faskes primer) dalam sistem kesehatan sangat penting untuk menghadapi pandemi. Khusus pandemi COVID-19, kematian terbanyak terjadi karena penyakit penyerta, seperti serangan jantung dan diabetes. Keduanya, dalam situasi di luar pandemi pun, telah menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Akmal menjelaskan ketika faskes primer terselenggara dengan baik, kemunculan penyakit penyerta bisa ditekan dan angka kematian pada periode pandemi tidak akan sebesar ini. Sebagai langkah strategis di masa pandemi, ia meminta pemerintah pusat untuk memperkuat peran puskesmas sebagai salah satu bentuk faskes primer. Menurutnya, puskesmas perlu menjadi garda terdepan melakukan case finding dengan bantuan pemerintah pusat. “Sebab, case finding juga memerlukan bantuan APD yang banyak dari pemerintah.” Penyelenggaraan puskesmas yang baik adalah kriteria pelayanan standar minimum (SPM) yang berlandaskan keyakinan bahwa setiap warga negara bisa mengakses pelayanan kesehatan yang layak.

Oleh sebab itu, keberadaan puskesmas yang baik harus menjadi key performance indicator pemerintah daerah, khususnya bagi wali kota ataupun bupati, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Akmal menyebut terdapat tiga indikator pelayanan kesehatan primer yang baik, yakni pelayanan kuratif yang kuat, penguatan komunitas yang kuat, dan kerja sama lintas sektor yang efektif. Hingga hari ini mayoritas faskes primer di Indonesia lemah dalam ketiga hal tersebut. Dengan menguatkan peran faskes primer, ada atau tidaknya wabah jumlah kematian akan bisa ditekan. Oleh sebab itu, menguatkan faskes primer adalah kewajiban jangka panjang bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Sebab, keberadaannya akan selalu berguna untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh, baik untuk menghadapi situasi pandemi ataupun tidak.

Webinar ini berlangsung berkat kerja sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Turut hadir dalam webinar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso.