Loading color scheme

Peleburan Kelas Peserta Bukanlah Satu-satunya Jalan Menekan Defisit BPJS Kesehatan

Setelah kenaikan iuran berlaku, pemerintah mewacanakan peleburan kelas peserta BPJS Kesehatan. (Sumber gambar: Antara)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 1 dan 2 resmi mengalami kenaikan kembali pada 1 Juni 2020. Mempertimbangkan faktor pandemi dan keadilan sosial, pemerintah menunda kenaikan iuran bagi peserta Kelas 3 hingga akhir tahun 2020. Belum usai pembahasan terkait kenaikan iuran ini, muncul wacana baru untuk menyatukan kelas peserta BPJS Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di tengah situasi pandemi, kemunculan wacana penyatuan kelas ini mendadak, mengingat baik Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan sepatutnya menyampaikan informasi terkait penanganan wabah. Meski begitu, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, menyatakan bahwa wacana kebijakan ini telah direncanakan lama dan merupakan mandat dari Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), tepatnya pada pasal 19 ayat 1. 

Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, penyatuan kelas juga merupakan upaya untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Selama beberapa tahun ke belakang, badan penyelenggara JKN tersebut memang selalu mengalami defisit. Puncaknya ialah pada tahun 2019 lalu ketika defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp15,5 triliun. Hal tersebut membuat BPJS perlu berutang pada ribuan fasilitas kesehatan. 

Kelebihan

Meski dilandasi keinginan untuk mengatasi defisit, wacana peleburan kelas peserta memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. (Sumber gambar: Antara)

Dalam kondisi seperti itu, pasca kenaikan kembali iuran, peleburan kelas dengan penyesuaian standar pelayanan dirasa penting untuk diwujudkan. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan paket manfaat pelayanan berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) untuk mengoptimalkan manfaat kesehatan yang seragam bagi peserta BPJS Kesehatan ketika peleburan kelas terjadi. 

Pemerintah juga menyatakan bahwa terdapat 11 kriteria fasilitas rumah sakit yang wajib dimiliki ketika peleburan kelas terjadi. Penerapan kriteria rumah sakit dimaksudkan agar pelayanan JKN tetap bermutu, terjangkau, dan tentu tidak inferior. Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni, menjamin penetapan kelas standar akan memberikan kesetaraan pelayanan bagi peserta. Sejumlah pihak menyatakan peleburan kelas memang bisa menekan defisit. Sebab, dalam kelas standar akan tersedia keseimbangan antara harga dan tarif layanan kesehatan. Dengan kata lain, golongan masyarakat kelas ekonomi menengah tidak lagi mendaftar pada kelas terendah yang tidak diperuntukkan bagi mereka. 

Kekurangan

Meski dilandasi tujuan mulia, kebijakan peleburan kelas ini tetap memiliki beberapa titik lemah. Dari segi teknis, wacana kebijakan ini tidak memiliki proyeksi tarif ‘tengah’ yang nantinya akan digunakan oleh seluruh peserta. Asumsi sederhana mengatakan, tarif tengah yang kelak berlaku pasti berada di antara rentang tarif kelas 1 dan kelas 3 yang sekarang berlaku.  Jika kelak tarif tengah ternyata terlalu tinggi bagi sebagian peserta dari kalangan ekonomi bawah, kemungkinan mereka akan mengundurkan diri dari program. Hal ini berbahaya karena sejatinya iuran yang dibayarkan kelak digunakan untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Jika banyak peserta mengundurkan diri, BPJS Kesehatan tetap akan kesulitan membayar fasilitas kesehatan menjalankan program JKN.

Dari sisi penyedia layanan kesehatan, peleburan kelas juga terkesan memberatkan. Sebab, dengan kriteria pelayanan kesehatan yang tengah disusun sekarang, pelayanan kesehatan seperti rumah sakit swasta, sebagai contoh, perlu menyiapkan anggaran untuk memenuhi kriteria tersebut. Nahasnya, untuk mencapai anggaran yang dibutuhkan, diperlukan waktu yang lama.  Meskipun dalam jangka pendek peleburan kelas bisa mengatasi persoalan defisit, tampaknya pemberi layanan kesehatan maupun masyarakat belumlah siap lantaran masih sangat terbatasnya pengetahuan teknis yang diberikan pemerintah.

Alternatif Pendanaan

Selain peleburan kelas, pemerintah memiliki banyak opsi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, seperti dengan menaikkan cukai rokok atau minuman berpemanis. (Sumber gambar: Antara)

Jika yang menjadi tujuan peleburan kelas BPJS Kesehatan adalah mengatasi defisit anggaran, sebenarnya ada banyak opsi yang bisa ditempuh. BPJS Kesehatan memiliki beberapa sumber pendanaan, yakni Kementerian Kesehatan, iuran peserta Non-PBI dari unsur PNS, iuran peserta non-PBI mandiri, dan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Trisnantoro:2019). Dana yang berasal dari Kementerian Kesehatan bersumber dari APBN negara yang terdiri atas pendapatan pajak, non-pajak, serta hibah negara. Meskipun tidak ditujukan sebagai pendapatan negara, pendapatan dari cukai termasuk di dalam APBN. Oleh karena itu, alih-alih membebankan pembiayaan pada peserta program, menaikkan cukai barang-barang berbahaya seperti rokok bisa sangat membantu pembiayaan. 

Rokok memiliki beban biaya kesehatan yang tinggi karena banyak orang melakukan klaim pelayanan penyakit kronis akibat rokok pada BPJS Kesehatan. Pada 2017, Kementerian Kesehatan bahkan menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 triliun untuk mengobati penyakit akibat rokok. Dengan menaikkan cukai rokok, pendapatan APBN akan bertambah, jangkauan masyarakat terhadap rokok berkurang, dan Kementerian Kesehatan bisa mendapat alokasi dana lebih banyak untuk BPJS Kesehatan. Tahun 2020 ini, Kementerian Keuangan telah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen. Kenaikan yang lebih tinggi jelas dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

Di samping penaikan cukai rokok, pemerintah juga bisa melakukan pola penaikan cukai yang sama pada minuman berpemanis, melakukan kerja sama atau upaya filantropisme dengan organisasi masyarakat, ataupun mengimplementasikan masukan dari lembaga-lembaga negara pemberi rekomendasi, seperti KPK ataupun BPK RI untuk menekan defisit.  Tentu, opsi-opsi tersebut baiknya dipilih berdasarkan manfaat kesehatan yang dihasilkan bagi peserta program JKN. Sulit untuk membebankan pembiayaan JKN pada peserta semata, sebab kelompok masyarakat dari golongan ekonomi pra sejahtera cenderung rentan terhadap perubahan tarif yang lebih tinggi.

JKN, bagaimanapun juga, berpegang pada pedoman menyediakan akses kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu tanpa mengalami beban finansial. 


Sumber:

Kebijakan Pembiayaan dan Fragementasi Sistem Kesehatan. Gadjah Mada University Press. 2019

Menekan Defisit dengan Melebur Kelas. Koran Tempo. 15 Juni 2020.

Menghitung Ulang Premi Kelas Tunggal. Koran Tempo. 15 Juni 2020.

Menuju Layanan Kesehatan Tanpa Kelas. Koran Tempo. 15 Juni 2020.

Penyatuan Kelas Bisa Kurangi Manfaat Kesehatan. Koran Tempo. 16 Juni 2020.


Penulis:

Amru Sebayang