Loading color scheme

Perpanjangan PSBB Transisi Menjadi Tugas Berat Komunikasi Risiko Pemerintah di Kala Pandemi

Pemerintah DKI Jakarta resmi mengumumkan perpanjangan PSBB transisi wilayah Ibukota DKI Jakarta selama 14 hari ke depan dimulai dari 1 Juli 2020. (Sumber gambar: Antara)

Pada awal Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan perpanjangan PSBB wilayah Ibukota DKI Jakarta. Berbeda dengan perpanjangan sebelumnya, perpanjangan PSBB tersebut dimaksudkan sebagai jalan menuju penerapan kenormalan baru. Protokoler Pemerintah DKI Jakarta menyebutnya sebagai periode PSBB transisi. Penerapan PSBB transisi tidak ubahnya kondisi pelonggaran PSBB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Wilayah-wilayah ramai, seperti mal, restoran, ataupun tempat-tempat wisata mulai bisa dikunjungi. Di sisi lain, masyarakat umum diwajibkan untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti protokol kesehatan, jika tidak ingin menerima denda.

Sebagai wilayah episenter pertama COVID-19 di Indonesia, langkah ini terbilang berani, mengingat jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta merupakan salah satu yang tertinggi. Meski begitu, tidak sampai sebulan pasca penerapan, periode PSBB transisi lantas diperpanjang kembali. Selain karena jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, kesadaran masyarakat DKI Jakarta untuk mencuci tangan juga masihlah rendah. 

Tiga Protokol

Berdasarkan evaluasi bersama Gugus Tugas, masyarakat di wilayah DKI Jakarta lemah dalam menerapkan beberapa protokol kesehatan. (Sumber gambar: Antara)

Menerapkan kebijakan semacam PSBB transisi pada wilayah padat penduduk seperti DKI Jakarta sedari awal sangatlah berisiko. Segala bentuk protokol kesehatan tidak akan berjalan jika implementasi di lapangan lemah. Buah dari ketidakdisiplinan itu menghasilkan angka effective reproduction number (RT) COVID-19 di Jakarta berada di angka 1. Artinya, seorang penderita COVID-19 bisa menyebarkan ke satu orang lainnya. Angka itu tidak bergeser sama sekali sejak pertama PSBB transisi diterapkan. Dari hasil evaluasi bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, DKI Jakarta nyatanya masih harus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam tiga protokol, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyatakan bahwa perpanjangan PSBB memang diperlukan sebab angka reproduksi virus masih belum stabil. Meski begitu, ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ketiga protokol tersebut seharusnya bisa menekan angka penyebaran. Ditambah lagi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim FKM UI, mencuci tangan dengan sabun bisa menekan risiko penularan COVID-19 mencapai 35 persen. Dengan kata lain, semakin sering seseorang mencuci tangan, semakin rendah kemungkinannya tertular. Potensi penularan bahkan bisa lebih ditekan ketika masyarakat patuh menjaga jarak minimal setidaknya 1 meter dengan orang lain. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim FKM UI, menjaga jarak sendiri mampu menekan risiko tertular hingga 85 persen. Kombinasi antara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak bisa menekan penularan hampir mendekati nol. Andaikata Pemerintah DKI Jakarta menerapkan ketiga protokol secara tegas, kemungkinan angka reproduksi kasus bisa ditekan hingga di bawah angka 1. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? 

Merasa Kebal

Sebuah survei dari Komunitas Warga Lapor COVID-19 dan Social Resilience Lab Nanyang Technological University menyatakan sebagian besar masyarakat DKI Jakarta merasa kebal dari COVID-19. (Sumber gambar: beritasatu.com)

Pandemi merupakan peristiwa luar biasa. Ia tidak bisa ditangkal dengan penerapan protokol belaka dan asumsi bahwa masyarakat akan serta merta mengubah kebiasaan. Pasalnya, semenjak penerapan PSBB pertama kali diadakan pada April 2020, masyarakat juga tidak lantas mengikutinya. Kebijakan bekerja dari kantor justru baru bisa berjalan efektif ketika Pemerintah DKI Jakarta menerapkan denda. Ketika wacana penerapan PSBB transisi muncul, banyak pihak telah mengumpulkan data terkait kesiapan masyarakat menghadapi situasi pandemi. Sebuah survei yang dipresentasikan oleh Komunitas Warga Lapor COVID-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University, Singapura, baru-baru ini menyatakan bahwa sebagian besar warga Jakarta memiliki kepercayaan berlebih bisa kebal terhadap COVID-19. 

Alih-alih merasa takut, 54 persen responden dalam survei tersebut merasa yakin kemungkinan sangat kecil dirinya terinfeksi COVID-19. Sedangkan, 23 persen responden lain meyakini kemungkinan kecil dirinya terinfeksi COVID-19, disusul 14 persen yang meyakini kemungkinan skala sedang mengalami infeksi. Survei yang mengumpulkan data dalam rentang 29 Mei hingga 20 Juni 2020 lalu tersebut memiliki 154.471 responden. Adapun, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sampling dengan variabel penduduk per kelurahan. Survei ini cukup representatif memproyeksikan perilaku masyarakat Jakarta pada periode pandemi. 

Urgensi Komunikasi Risiko

Hilangnya kewaspadaan masyarakat perlu menunjukkan bahwa pemerintah perlu membenahi upaya komunikasi risiko dengan kebijakan yang konsisten. (Sumber gambar: kompas.com)

Pemerintah Daerah DKI Jakarta jelas memiliki andil atas hilangnya kewaspadaan di kala pandemi tersebut. Hilangnya kewaspadaan adalah buah dari upaya komunikasi risiko yang buruk, setidaknya dalam rentang pembukaan PSBB transisi. Pemerintah DKI Jakarta mengawali narasi pembukaan PSBB transisi dengan pernyataan sebagian besar kawasan telah berstatus zona hijau dan kuning. Pemerintah lantas menganjurkan protokol kesehatan tetap diikuti karena situasi belum benar-benar aman. 

Namun, beberapa saat kemudian pemerintah juga menyampaikan bahwa terdapat 66 RW zona merah dan 31 RW zona rawan. Artinya, risiko penularan dalam beberapa klaster wilayah di Jakarta masih sangat mungkin terjadi. Upaya komunikasi risiko seharusnya disampaikan dengan persepsi bahaya (perception of hazard) yang jelas. Secara teoritis, komunikasi berupa imbauan hanya akan efektif ketika tingkat bahaya suatu kondisi kecil. Sementara dalam kondisi pandemi dengan tingkat bahaya besar, penerapan komunikasi risiko saja tidak cukup. Hal ini perlu dijalankan berbarengan dengan penerapan kebijakan yang konsisten untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, alih-alih rajin menyampaikan informasi tentang ODP, OTG, ataupun urgensi pembatasan jarak, regulasi untuk menjaga jarak cenderung tidak konsisten. Pemerintah melakukan pembukaan pasar, namun tidak diimbangi kapasitas tes yang memadai. Selain itu, protokol kesehatan juga tidak tegas diterapkan ketika Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dibuka pertama kali di masa pandemi. Kebijakan-kebijakan tersebut jelas memeroleh reaksi kritis dari publik. Pemerintah melakukan beberapa koreksi; beberapa pasar dengan pedagang positif COVID-19 lantas ditutup sementara, HBKB kemudian dipecah menjadi beberapa titik dengan protokol kesehatan yang diperketat. Narasi demikian semakin menandakan ketidaksiapan pemerintah maupun publik menuju kenormalan baru.

Oleh karena itu, entah pada akhirnya pengetatan PSBB dilakukan kembali atau tidak, momentum ini perlu menjadi pembelajaran bersama. Data dari Gugus Tugas menyatakan bahwa selama periode PSBB Transisi protokol kesehatan dasar seperti kedisiplinan mencuci tangan bahkan tidak diterapkan dengan baik. Jika pemerintah hendak mengatasi krisis COVID-19, pembenahan upaya-upaya komunikasi risiko wajib diselaraskan dengan penerapan kebijakan secara konsisten. Sebab, kita menyepakati bahwa pandemi adalah situasi perang dan kebijakan adalah strategi untuk memenangkannya. Tanpa strategi yang baik, mustahil masyarakat luas maupun pemerintah bisa melalui pandemi dengan cemerlang. 


Sumber:

Dr. Peter M. Sandman introduction to Risk Communication and Orientation to this Website. https://www.psandman.com/index-intro.htm.

PSBB Diperpanjang Karena Kesadaran Cuci Tangan Rendah. Koran Tempo. 3 Juli 2020.

PSBB DKI Jakarta Kembali Diperpanjang, Bulan Juni Jadi Masa Transisi. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/04/12430011/psbb-dki-jakarta-kembali-diperpanjang-bulan-juni-jadi-masa-transisi?page=all. 4 Juli 2020.

Sebagian Warga Jakarta Merasa Kebal Corona. Koran Tempo. 6 Juli 2020. 


Penulis:

Amru Sebayang