Loading color scheme

COVID-19 dan Keberpihakan Pemerintah

Keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan penyebaran wabah ini. Sumber gambar: Dok. Kemensetneg RI

Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah makin jauh meninggalkan Cina, tempat wabah pertama kali merebak. Pada 21 Juli lalu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlahnya telah mencapai 89.869 kasus, melebihi Cina dengan 83.611 kasus. Penambahan kasus harian dalam dua pekan terakhir pun konsisten berada di atas 1.000 kasus per hari, kontras dengan Cina dengan 11 kasus (22 Juli). Rasio tes Indonesia pun masih berada di angka 0,4 per seribu penduduk, di bawah angka 1 per seribu penduduk yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bandingkan dengan negara tetangga, yang sejak awal berfokus pada peningkatan jumlah tes dengan rasio tes per seribu penduduk sudah mencapai 172 (Singapura), 27 (Malaysia), 9,8 (Thailand), dan 2,8 (Vietnam).

Gagalnya membangun pemahaman mengenai aspek teknis dalam penanganan wabah turut mendorong munculnya fenomena sosial yang semakin membingungkan publik. Terlambatnya komunikasi mengenai Covid-19 di awal wabah, kesimpangsiuran data, dan kegamangan dalam penentuan kebijakan alat diagnostik secara langsung ataupun tidak, membuat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Akibatnya, muncul perilaku yang menentang bukti sains dan kebijakan pemerintah, misalnya penolakan warga untuk menjalani tes, aksi jemput dan bongkar paksa makam jenazah korban Covid-19, hingga rendahnya persepsi masyarakat di kawasan zona merah terhadap risiko wabah.

Tantangan terbesar Indonesia adalah belum optimalnya pelaksanaan tes, pelacakan kasus, pengobatan, dan isolasi yang terintegrasi dengan intervensi kesehatan masyarakat. Strategi penanganan wabah sebenarnya telah direkomendasikan oleh WHO. Namun pemahaman mengenai intervensi holistik dan sistemik tidak tecermin secara utuh dalam implementasi kebijakan. Dari sisi tata kelola antar-organisasi di tingkat pusat, kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan satuan tugas yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berjalan mulus. Penanganan pandemi, yang seharusnya menggunakan lensa kesehatan masyarakat, bergeser ke penanganan bencana yang, walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tetap tidak utuh mengampu prinsip-prinsip penanganan wabah. Pemerintah juga perlu berupaya lebih keras untuk membangun aliansi dengan masyarakat sipil melalui langkah-langkah yang terstruktur, terfokus, dan terukur, serta didukung bukti dan data berbasis sains.

Dari sisi efektivitas dan ketepatan komunikasi publik, narasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pengumuman mengenai adaptasi kebiasaan baru (AKB) dapat menjadi ilustrasi. Pada Maret, pemerintah menerapkan PSBB di Jakarta sebagai episentrum awal pandemi. Google Community Mobility Report merekam, pada saat kebijakan itu diterapkan, kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan dan berlokasi di ruang publik menurun cukup signifikan dari baseline. Hal yang berlawanan terjadi segera setelah pemerintah mempublikasikan wacana AKB. Pada 17 Juli, Google mencatat kegiatan warga Jakarta di kawasan tempat tinggal mulai turun, dari +26 ke +15 persen.

Pada saat yang sama, kegiatan di tempat kerja sudah meningkat, dari -50 ke -30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan komunikasi publik adalah kunci perubahan perilaku masyarakat. Keduanya tidak bersifat melengkapi, melainkan harus dikerjakan bersama-sama. Alangkah idealnya bila pesan kenormalan baru dibarengi dengan pesan tentang uji massal sebagai prasyarat keamanan dalam adaptasi. Dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, dua hal berikut ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan wabah.

Pertama, pemerintah memastikan arah kebijakan yang berujung pada peningkatan kapasitas dan penyelamatan sistem kesehatan nasional. Selain tertinggal jauh dari negara tetangga dalam kapasitas tes dan lacak kasus, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, alat kesehatan seperti ventilator dan reagen RT-PCR, jejaring laboratorium, hingga tenaga analis laboratorium. Keterbatasan dalam kapasitas teknis ini hanya dapat berubah jika penanganan wabah dikoordinasikan oleh pemimpin dengan kualitas dan pemahaman kesehatan masyarakat yang baik. Ketidakmampuan memperjelas arah kebijakan dan kegagalan mengeksekusi kebijakan akan berakhir pada semakin banyaknya nyawa manusia yang menjadi korban pandemi.

Kedua, transparansi data perlu dilakukan seluas-luasnya. Upaya penanganan Covid-19 memerlukan kontribusi seluruh lapisan masyarakat sebagai garda terdepan. Peran serta masyarakat dapat terjadi jika data disajikan secara terbuka sebagai basis pembuatan keputusan dan pemetaan kebutuhan. Keterbukaan data juga turut mendorong terbangunnya sistem pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan komunikasi publik yang tepat sasaran.

Pandemi memang ujian terberat. Penanganannya membutuhkan pemahaman terhadap sistem dan kebijakan pembangunan, kecakapan dalam teknis kesehatan, dan kebijaksanaan dalam membangun gerakan bersama masyarakat untuk masyarakat. Kombinasi semua elemen inilah yang harus diambil sekarang oleh pembuat kebijakan untuk membuktikan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat.


Yeyen Yenuarizki
Manajer Komunikasi pada Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)

Diah S. Saminarsih
Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO Bidang Gender dan Pemuda, pendiri CISDI

 

Artikel ini sebelumnya diterbitkan di Koran Tempo Edisi 27 Juli 2020. Diterbitkan ulang di website ini untuk tujuan pendidikan.