Loading color scheme

Surveilans Kesehatan, Kunci Hadapi Virus Korona

Kemunculan Virus Korona di awal tahun baru 2020 menciptakan keresahan global. Tipe baru dari virus ini ditemukan di Wuhan dan dinamakan 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Dari 41 kasus infeksi awal, 27 kasus memiliki kontak langsung dengan pasar hasil laut Wuhan yang diduga menjadi tempat infeksi awal dari sumber hewan. Virus Korona menimbulkan beragam gejala, mulai dari yang bersifat ringan hingga berat. 

Orang yang terinfeksi Virus Korona akan mengalami demam, lemas, batuk, sesak, hingga kesulitan bernapas. Adapun, dampak terburuk yang dialami oleh seorang yang terinfeksi adalah shock, gagal pernapasan, hingga kematian. Sejauh ini hampir 14.380 kasus yang terkonfirmasi di Tiongkok dan 304 kasus di antaranya berakhir pada kematian.

Pada tanggal 2 Februari 2020, WHO mencatat saat ini persebaran Virus Korona demikian cepat dan sudah terkonfirmasi di 23 negara seiring dikeluarkannya status darurat kesehatan dunia atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada 30 Januari 2020 yang lalu.

 

Surveilans Kesehatan

Apa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok dan 22 negara lainnya merupakan epidemi global yang dapat berimplikasi memunculkan permasalahan lain jika tidak segera diatasi. Pada titik ini, Indonesia sudah mengambil peran untuk mengamati persebaran penyakit yang berpotensi menjadi wabah melalui sebuah upaya kesehatan masyarakat bernama surveilans. Kementerian Kesehatan RI telah mendiseminasikan pedoman bertajuk Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) kepada tenaga kesehatan sebagai upaya awal surveilans.

Menurut WHO, surveilans kesehatan adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data-data kesehatan untuk menghasilkan informasi strategis sebelum melakukan sebuah tindakan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, termasuk dalam kondisi mengantisipasi wabah, surveilans kesehatan adalah tahapan paling awal sebelum tindakan kesehatan atas sebuah penyakit dilakukan.

Komitmen Indonesia untuk menghadapi kejadian epidemi global atau wabah sudah berlangsung lama. Di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 45 Tahun 2014 (Permenkes No. 45) mengatur pelaksanaan surveilans yang terdiri dari kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit untuk mengarahkan tindakan yang efektif dan efisien dari pemerintah maupun stakeholder terkait.

Surveilans mengandalkan kepaduan pemerintah, instansi kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi aman dan bebas dari penyakit, sekaligus mencegah kehadiran kejadian luar biasa.

Petugas medis menyemprotkan cairan desinfektan pada Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari Wuhan, Tiongkok. Wuhan menjadi kota asal penyebaran Virus Korona. (Sumber Gambar: Antara)

Khusus persoalan tidak terduga seperti kemunculan Virus Korona, Permenkes mengatur upaya surveilans dengan nomenklatur surveilans berbasis kejadian. Surveilan berbasis kejadian dilakukan untuk menangkap dan memberi informasi secara cepat tentang suatu penyakit tanpa menggunakan sumber data terstruktur.Sumber daya manusia di bidang epidemiologi, dengan kata lain, merupakan instrumen penting penyelenggaraan surveilans. Keberadaan mereka sentral untuk meneliti potensi sebuah penyakit sekaligus mendiseminasi informasi yang dibutuhkan kepada publik dan pihak-pihak terkait, sesuai dengan inti upaya surveilans kesehatan itu sendiri.

Selain itu, Permenkes No. 45 juga mengatur penyelenggaraan surveilans kesehatan yang mampu membangun koordinasi dengan jejaring dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Jejaring dan kemitraan merupakan unit penyelenggara surveilans yang terdiri mulai dari unit kerja pemerintah hingga unsur swasta, LSM, dan organisasi profesi. Dapat disimpulkan, konektivitas antar-aktor merupakan elemen penting melangsungkan sistem survailans yang baik.

Bagian akhir Permenkes No. 45 secara tegas mengatur terselenggaranya surveilans kesehatan yang optimal didukung seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan primer dan rumah sakit, yang dimiliki pemerintah, masyarakat, maupun instansi kesehatan baik di daerah maupun di pusat.

Hal ini telah diperkuat dengan Permenkes No. 1501 Tahun 2010 yang mengatur tata laksana dan kategori penyakit menular yang menyebabkan kasus luar biasa termasuk fungsi sarana dan prasarana. Atas peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan saat ini telah menunjuk 100 rumah sakit rujukan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penangkalan Virus Korona.

Pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan komitmen dan aksi nyata untuk terus mengembangkan kualitas surveilans kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Komitmen ini nantinya yang akan menggerakkan tenaga kesehatan epidemiologi hingga dalam tahapan gerak cepat, memaksimalkan koordinasi antar-pemerintah pusat dengan daerah dan instansi kesehatan, serta melibatkan pihak swasta, masyarakat sipil, maupun organisasi profesi sebagai rekan kerja dalam perumusan kebijakan melawan wabah.

Dengan itu semua, mandat Permenkes No. 45 bisa dikatakan telah rampung, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana wabah bisa dikatakan benar-benar telah tersedia.


Sumber:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272363/WHO-WHE-CPI-REP-2018.9-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kementerian Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Public Health Surveillance, https://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/, diakses 27 Januari 2020.


 Penulis:

Amru Sebayang

Odilia Firsti Wida Mukti

Zenithesa Gifta Nadirini