Loading color scheme

Apa yang Negara-negara Dunia Lakukan Ketika Pandemi COVID-19 Mendera?

COVID-19 yang pertama kali terjadi di Tiongkok telah menjadi pandemi dunia. Berbagai negara merespok kehadirannya. Sumber gambar: AFP

Semenjak pertama kali ditemukan, pandemi COVID-19 telah memasuki bulan keempat. COVID-19 yang awalnya hanya menginfeksi beberapa orang di kota Wuhan, Tiongkok, telah menjadi pandemi yang menginfeksi jutaan orang.

Data terbaru dari Johns Hopkins University per 13 April 2020 menyatakan 1.850.966  kasus infeksi telah terjadi dengan total kematian mencapai 114.251 orang dan kesembuhan mencapai 430.623. Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah kasus terbanyak dengan 557.590 kasus. Sementara, Italia menjadi negara dengan kematian terbanyak dengan 19.899 kematian. Semenjak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, per 12 April terdapat 4.241 kasus di Indonesia dengan jumlah 373 kematian dan 359 orang dinyatakan sembuh.

Menekan laju infeksi disepakati sebagai strategi terbaik mencegah persebaran wabah ini bertumbuh. Lantas, kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah negara-negara lain untuk mengatasi laju persebaran wabah ini?

Tiongkok

Pasca ditemukannya COVID-19 pada akhir Desember 2019 lalu, pemerintah Tiongkok melakukan kebijakan karantina yang tegas. Sumber gambar: Reuters

Kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok menjadi wilayah awal ditemukannya COVID-19. Per 31 Desember 2019, dikatakan bahwa 40 orang di kota itu terinfeksi virus misterius yang menyebabkan pneumonia. Pada 11 Januari seorang pria berumur 61 tahun menjadi orang yang meninggal pertama akibat COVID-19. Kondisi ini mendorong pemerintah bertindak cepat. Dari skema strategi yang dianjurkan untuk menekan penularan, pemerintah Tiongkok menetapkan karantina di Wuhan semenjak 23 Januari 2020. Pemerintah Tiongkok kemudian menerapkan kebijakan karantina untuk 13 kota lain di sekitar kota Wuhan dengan sangat tegas.

Dalam periode karantina, transportasi publik di sekitar kota, seperti halte bis, stasiun kereta api, bandara dan layanan pelabuhan ditutup. Bahkan layanan kereta cepat Wuhan Metro yang menjadi andalan warga kota ikut ditutup pada periode ini. Selain itu, mengendarai mobil pribadi juga tidak diperbolehkan dalam beberapa kesempatan. Jalan-jalan besar untuk keluar masuk kota Wuhan dan kota dalam karantina lain ikut ditutup. Ketika jumlah penularan meningkat bahkan hanya satu orang dari satu keluarga yang diperbolehkan membeli makan atau bahan makanan setiap tiga hari sekali.

Namun apakah karantina di China berlangsung efektif? Bisa dikatakan demikian. Belum sampai sebulan karantina, figur dari Wordometer menampilkan penurunan kasus infeksi COVID-19 yang terjadi semenjak 14 Februari. Periode karantina di China resmi berakhir pada 8 April 2020. Kini, tidak ada lagi kematian akibat COVID-19 yang ditemukan di Tiongkok dan kasus infeksi perlahan menurun.

Italia

Italia merupakan negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat COVID-19 sehingga segera melaksanakan karantina. Sumber gambar: Al-Jazeera

Italia merupakan negara yang mengalami jumlah kematian paling banyak akibat COVID-19 hingga hari ini. Dari 156.363 kasus yang terjadi hingga hari ini, angka kematian mencapai 19.899 kasus.

Hingga hari ini banyak rumah sakit yang masih mengalami over capacity ketika banyak pasien non-COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Dokter yang sudah pensiun bahkan diminta untuk bekerja kembali lantaran Italia mulai kekurangan tenaga medis.

Pemerintah Italia telah melakukan karantina wilayah sejak 8 Maret 2020 lalu hingga sekarang. Berbeda dengan karantina ketat yang dilaksanakan di China, Italia masih memperbolehkan warga negara melakukan perjalanan-perjalanan penting. Meski demikian, berkumpul di tempat-tempat umum benar-benar dilarang. Bar, klub, restoran, dan pasar juga ditutup. Hanya bank, apotek, kantor pos, dan pasar-pasar swalayan tertentu yang diperbolehkan dibuka.

Otoritas kepolisian setempat di Roma melakukan pengecekan dokumen untuk orang yang keluar masuk antar-kota. Denda diberlakukan bagi mereka yang tidak memiliki alasan jelas melakukan perjalanan antar-kota. Travel bans juga diberlakukan. Pemerintah setempat hanya mengizinkan perjalanan untuk urusan pekerjaan ataupun keluarga yang tidak bisa ditunda. Perjalanan antar-kota di luar urusan kesehatan dan bisnis juga dilarang.

Di setiap stasiun kereta setiap penumpang harus melakukan pengecekan suhu tubuh. Sementara, kapal-kapal pesiar dilarang berlabuh di beberapa pelabuhan tertentu. Kebijakan karantina yang dilakukan Italia terhitung berhasil. Sebulan pasca karantina jumlah kasus hanya berkisar 4.000 kasus dan tidak pernah lagi menyentuh mencapai angka puncak 6.557 kasus seperti pada 21 Maret lalu. Angka kematian, di satu sisi, juga terus menurun dengan jumlah terkecil 525 kematian per hari. Itu jauh dari angka tertinggi 919 kematian pada 27 Maret lalu.

Spanyol

Sebagai negara dengan jumlah infeksi terbanyak kedua di dunia, Spanyol juga melakukan karantina untuk mencegah persebaran COVID-19. Sumber gambar: Al-Jazeera

Spanyol menjadi negara kedua dengan kasus infeksi COVID-19 terbanyak di bawah Amerika dengan angka kematian terbanyak kedua setelah Italia. Per 13 April 2020 terkonfirmasi 166.831 kasus dengan 117.209 jumlah kematian.

Pada 14 Maret 2020 pemerintah spanyol resmi menerapkan karantina. Kala itu jumlah kasus infeksi di Spanyol mencapai 5.753 kasus dengan kematian mencapai 136 jiwa. Madrid, ibu kota Spanyol, disebut sebagai episenter infeksi COVID-19. Sehari sebelumnya WHO menyatakan bahwa Eropa telah menjadi episenter baru penyebaran COVID-19. Spanyol mengikuti langkah Italia melakukan karantina. Setiap perjalanan ke luar rumah dilarang, kecuali untuk urusan kebutuhan pokok dan kesehatan.

Bisnis dan usaha yang tidak terlalu dianggap penting selama krisis diharuskan untuk tutup, termasuk sekolah. Di sisi lain, pasar swalayan, farmasi, komunikasi, dan bank diperbolehkan untuk buka. Pekerja-pekerja pada sektor informal diwajibkan tinggal di rumah, sementara pegawai-pegawai kantor diharuskan bekerja dari rumah. 24 jam setelah karantina dilakukan, infeksi COVID-19 dan angka kematian mulai menurun. Pada Senin (30/03) angka kematian mencapai batas terendah dengan 637 kematian. Jumlah infeksi COVID-19 baru yang muncul setiap hari juga mulai menurun sejak 2 April 2020.

Indonesia

Sejak pengumuman kasus pertama pada awal Maret 2020, pemerintah Indonesia melaksanakan beragam kebijakan, salah satunya melalui PSBB. Sumber gambar: Antara

Semenjak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020, pemerintah daerah maupun pusat melempar berbagai wacana kebijakan. Perlahan dari pengumuman kasus pertama pada 2 Maret, jumlah kasus infeksi COVID-19 di Indonesia meningkat. Hingga 13 April 2020 terkonfirmasi 4.241 kasus di Indonesia atau terbanyak ketiga setelah Malaysia dan Filipina di Asia Tengggara. Meski begitu, angka kematian 373 jiwa akibat COVID-19 menjadikan Indonesia negara di Asia Tenggara dengan angka kematian tertinggi.

Pada 16 Maret Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat melakukan kegiatan dari rumah. Achmad Yurianto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, ditunjuk sebagai jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19. Pada pertengahan Maret Gubernur DKI Jakarta resmi meliburkan sekolah, menyusul kemudian imbauan untuk melaksanakan kerja dari rumah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi rujukan pemerintah menetapkan kebijakan.

Opsi karantina wilayah yang tercantum pada undang-undang itu awalnya paling dianjurkan, namun kemudian pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditetapkan sebagai pilihan kebijakan utama. Pemerintah DKI Jakarta resmi mengajukan permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Per 10 April 2020 Jakarta resmi menetapkan PSBB. Implementasi PSBB terjadi melalui peliburan sekolah, penutupan kantor, dan pembatasan kegiatan keagamaan. Transportasi publik masih diperbolehkan beroperasi, namun harus mengikuti peraturan menjaga jarak. Bepergian antar-kota masih diperbolehkan dengan melakukan pengecekan. Kebijakan PSBB kemungkinan besar diikuti kota-kota lain dengan penyesuaian oleh pemerintah daerah masing-masing.

Supresi Total

Supresi total adalah penggabungan antara pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Kebijakan ini dianggap paling efektif hadapi pandemi COVID-19. Sumber gambar: The Jakarta Post

COVID-19 telah menjadi pandemi global. Respon pemerintah negara di setiap belahan dunia pun berbeda. Walau begitu, strategi menangkal persebaran adalah komponen utama kebijakan yang diambil. Pemerintah Tiongkok telah membuktikan bahwa karantina wilayah untuk mencegah kerumunan dan pelarangan akses antar-kota memberikan hasil positif menekan persebaran COVID-19. Italia dan Spanyol mengikuti langkah karantina wilayah serupa di banyak kota dengan beberapa kelonggaran kebijakan. Pada dua negara itu, bepergian keluar dan masuk kota dengan alasan yang sangat penting masih diperbolehkan. Namun, tidak menutup kemungkinan aktivitas tersebut juga dibatasi ketika keadaan tidak kunjung membaik.

Pemeritah Indonesia telah menetapkan PSBB sebagai strategi utama menekan persebaran COVID-19. Opsi ini cukup populer dan tampaknya akan diikuti oleh banyak pemerintah daerah. Meski demikian, penggunaan strategi supresi total seharusnya muncul sebagai pertimbangan awal kebijakan. Supresi total mengombinasikan pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan karantina rumah.

Supresi total berfungsi menahan persebaran COVID-19 melintasi wilayah-wilayah antar-kota untuk mencegah terciptanya episenter-episenter baru. DKI Jakarta, yang saat ini sudah menjadi episenter COVID-19 di Indonesia, perlu menerapkan strategi supresi total, dikarenakan jumlah kasus infeksi terus bermunculan. Di saat yang bersamaan, jumlah tenaga medis yang meninggal karena terpapar COVID-19 juga terus meningkat. Di sisi lain, supresi total akan maksimal menekan pandemi ketika pemerintah menerapkan prinsip test, trace, treat, isolate secara bersamaan.

Skrining dan testing merupakan agenda yang perlu diprioritaskan agar tenaga kesehatan dapat melakukan tata laksana pada pasien positif COVID-19 dengan segera. Semakin cepat ditelusuri jejaknya, semakin cepat penanganannya. Komunitas kesehatan masyarakat Indonesia sudah memiliki pemahaman yang sama tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penerapan supresi total. Betul, pilihan ini adalah pilihan yang sulit. Komponen karantina wilayah dalam supresi total memang mengharuskan pemerintah memenuhi hak-hak dasar warga negara, mulai dari kebutuhan pangan hingga kesehatan.

Hal tersebut bersesuaian dengan UU Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018 dan tentu berimplikasi pada penghitungan anggaran negara yang melibatkan berbagai instansi negara lintas sektor. Oleh karena itu, jika presiden Joko Widodo betul-betul peduli terhadap pembangunan ekonomi di masa depan, seharusnya presiden Joko Widodo berkomitmen memprioritaskan kualitas SDM terlebih dahulu.

Tanpa masyarakat yang lekas terbebas dari pandemi, bagaimana kita bisa membangun kembali ekonomi Indonesia yang saat ini sedang lemah?


Sumber:

Coronavirus: Timeline of the global spread of COVID-19. https://www.dw.com/en/coronavirus-timeline-of-the-global-spread-of-covid-19/g-52145412. Bonn: Deutsche Welle

How have China’s COVID-19 lockdown measures differed from those in Europe? https://newseu.cgtn.com/news/2020-04-08/How-have-China-s-lockdown-measures-differed-from-those-in-Europe--Pv5Kay9Xjy/index.html. Beijing: China Global Television Network

Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-hak Dasar Warga saat Menerapkan Pemberlakuan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Maupun Karantina Wilayah (Lockdown) Akibat Pandemi COVID-19. https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar-warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial-berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-lockdown-akibat/. Jakarta: LBH Jakarta

Urgensi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Agresif untuk Mengurangi Kematian dan Beban Penanganan Pasien di RS akibat COVID-19: Sudut Pandang Kesehatan Masyarakat. https://cisdi.org/index.php/en/news/publication/70-pages/portfolio/category-1/2222-makalah-posisi-cisdi-covid-19. Jakarta: CISDI


Penulis:

Amru Sebayang

Yeyen Yenuarizki