Loading color scheme

Seberapa Penting Kepemimpinan Pemerintah Menghadapi Pandemi COVID-19?

Segala upaya teknis dan administratif telah dilakukan untuk melawan Covid-19, namun persoalan kepemimpinan pemerintah juga menjadi penting. (Sumber gambar: ksp.go.id)

Ragam upaya teknis dan administratif telah dilakukan pemerintah untuk meredam laju infeksi COVID-19. Berbagai upaya tersebut diwujudkan lewat penerbitan PP No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB telah diterapkan di Jakarta per 10 April 2020. Wilayah-wilayah besar seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang dalam waktu berdekatan mengajukan penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan.  Penetapan peraturan untuk menekan infeksi COVID-19 tentu sangat perlu diapresiasi. Namun, aspek penetapan peraturan yang tegas juga perlu diimbangi dengan aspek kepemimpinan pemerintah, baik dalam taraf lokal maupun nasional, terutama untuk menghadapi Pandemi COVID-10. 

“Situasi pandemi ini menuntut banyak dari seorang pemimpin,” ujar Diah Saminarsih, Penasihat Senior Urusan Gender dan Pemuda Direktur Jenderal WHO dalam sebuah webinar (15/05). WHO menjelaskan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang baik adalah serangkaian upaya untuk menentukan arah dan menghasilkan komitmen dari rekan, memfasilitasi perubahan, dan mencapai pelayanan kesehatan yang baik melalui penggunaan sumber daya yang efisien, kreatif, dan bertanggung jawab. 

Secara kontekstual, Diah menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baik bisa terlihat dari upaya pemerintah dalam menyikapi Pandemi COVID-19 selama ini. “Dalam situasi krisis pandemi, kecepatan pengambilan keputusan sangat diperlukan.” Untuk itu, Diah menggarisbawahi beberapa aspek kepemimpinan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19. 

4 Aspek Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan menjadi penting untuk diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. (Sumber gambar: Getty images)

Pertama, pemerintah perlu menganggap pandemi sebagai peristiwa yang genting. Dalam situasi biasa, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan sangat cermat, namun dalam kondisi pandemi keputusan tetap perlu diambil meskipun informasi tidak lengkap. Pada konteks Pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus berani maju melalui kebijakan yang diambil secara cepat dengan prinsip untuk menyelamatkan nyawa manusia. 

Kedua, pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan transparan. Pada situasi biasa, hal buruk adalah hal yang dihindari untuk disampaikan. Pada konteks pandemi, hal buruk justru perlu disampaikan untuk menjamin kesiapsiagaan publik. Informasi perihal jumlah kasus infeksi, kesiapan sistem kesehatan, hingga persediaan alat pelindung diri (APD) bukanlah hal yang perlu ditutupi oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dituntut bijaksana untuk menyampaikan informasi, sehingga terjalin dialog intensif dengan masyarakat. Masyarakat akan menerima, sejauh informasi yang disampaikan jujur dan sesuai dengan realita. 

Ketiga, pemerintah perlu merespon kesalahan dengan produktif. Pandemi COVID-19 merupakan satu hal yang kompleks sehingga memungkinkan pemerintah melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan pengambilan keputusan akan menghasilkan kritik terhadap pemerintah, baik yang dilancarkan oleh publik maupun organisasi masyarakat sipil.  Meski demikian, kesalahan dalam konteks pandemi sangatlah wajar sehingga pemerintah tidak perlu bersikap defensif atau membela diri, apalagi menyalahkan kelompok tertentu maupun pihak lain. Mendengarkan, mengakui, dan mengarahkan setiap pihak pada penyelesaian masalah Pandemi COVID-19 menjadikan kepemimpinan pemerintah menjadi lebih berwibawa.

Keempat, pemerintah selalu perlu terbuka terhadap pengetahuan baru. Situasi Pandemi COVID-19 dapat menyebakan terjadinya beragam situasi sulit terkait kondisi ekonomi, sosial, maupun keamanan. Merespon hal tersebut, pemerintah perlu memahami bahwa segala pendapat dan keputusan yang diambil tidaklah bersifat final. Terdapat peluang-peluang lain untuk melakukan pembaruan. Di sisi lain, melalui berbagai sumber daya, pemerintah juga harus terus menambah pengetahuan baru dan merumuskan strategi kebijakan baru yang efektif untuk menjamin kesehatan masyarakat. Hal tersebut bisa diwujudkan salah satunya dengan meluaskan jangkauan ke ruang publik bersama dengan masyarakat sipil.

Contoh Baik 

Jacinda Ardern menjadi contoh pemimpin negara yang menampilkan kepemimpinan yang baik. (Sumber gambar: cnbc.com)

Kepemimpinan dalam menghadapi wabah memang terkesan sebagai kerangka normatif belaka. Tidak semua pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, bisa memenuhi kerangka normatif tersebut. Meski begitu, banyak kabar telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik mampu meredam situasi menjadi lebih buruk di kala Pandemi COVID-19.  Contohnya adalah yang dilakukan oleh Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Pada 21 Maret 2020 Jacinda menyampaikan sebuah pernyataan publik di televisi berdurasi delapan menit. Pemerintah Selandia Baru, tuturnya, menetapkan sistem kewaspadaan empat tahap dalam menghadapi COVID-19. 

Melalui sistem itu, ketika Selandia Baru mengalami 52 kasus infeksi, status sistem kewaspadaan beralih pada tingkat dua yang berarti imbauan menjaga jarak fisik dan tidak bepergian keluar negeri. Akan tetapi, ketika jumlah kasus beranjak mencapai 205 kasus beberapa hari setelahnya, kewaspadaan meningkat pada tingkat empat dan karantina wilayah langsung diterapkan. Sebuah pemungutan suara nasional yang dilaksanakan The Spin Off pada 27 Maret 2020 mencatat bahwa 80 persen warga Selandia Baru menyetujui langkah pemerintah. Pada 7 April, jumlah kasus infeksi mulai menurun dan terlaporkan hanya terdapat 56 kasus dengan satu kematian semenjak pandemi dimulai. 

Berkat kepemimpinan pemerintah, Washington Post mencatat, “Selandia Baru bukan cuma menurunkan kurva (infeksi COVID-19), tetapi juga benar-benar meratakannya.” Pemerintah Selandia Baru membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik bisa berjalan bersamaan dengan kebijakan yang tepat dan menghasilkan apresiasi publik luas. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mengikuti langkah kepemimpinan seperti yang disarankan oleh WHO. Aspek kecepatan merupakan poin minus yang perlu dibenahi lantaran kebijakan berskala nasional seperti PSBB baru terealisasi ketika infeksi mencapai 5.000 orang dengan jumlah kematian mencapai 400 kasus. 

Di sisi lain, aspek komunikasi untuk mengakui kesalahan perhitungan, memperbarui pandangan dan keterbukaan terhadap data dan informasi, serta melibatkan masyarakat sipil adalah poin kepemimpinan penting lain untuk membangun kepercayaan publik. Publik perlu memahami bahwa dengan kepemimpinan pemerintah yang baik, maka pandemi bisa teratasi, situasi tidak akan menjadi lebih buruk, dan yang terpenting adalah lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan.


Sumber: 

How is the govt handling Covid-19? The first opinion poll since NZ locked down. https://thespinoff.co.nz/society/28-03-2020/how-are-we-feeling-about-covid-19-the-first-opinion-poll-since-nz-locked-down/. The Spin Off

Important leadership and management topics. https://www.who.int/management/general/en/. World Health Organization

What Good Leadership Looks Like During This Pandemic. https://hbr.org/2020/04/what-good-leadership-looks-like-during-this-pandemic. Harvard Business Review

Penguatan Kepemimpinan dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan Di Tingkat Daerah dalam Merespon COVID-19. Diskusi online https://www.youtube.com/watch?v=TxzcsknkYBc. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives


Penulis:

Amru Sebayang