Loading color scheme

Pemerintah Perlu Memperhatikan Distribusi APD dan Kapasitas Tes untuk Menekan Angka Kematian Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki posisi penting di masa pandemi, meski begitu keterbatasan APD dan tes PCR membuat mereka paling rentan terinfeksi COVID-19. (Sumber gambar: Antara)

Tenaga kesehatan (nakes) memiliki posisi penting pada masa pandemi. Nakes adalah gerbang terakhir penyelamat kesehatan masyarakat, sementara masyarakat adalah garda terdepan di masa pandemi. Meski begitu, nakes memiliki risiko paling besar terinfeksi COVID-19. Laporan terbaru Amnesty International (AI) mencatat lebih dari 3.000 nakes di seluruh dunia meninggal akibat terinfeksi COVID-19. 

Dalam pantauan AI per 12 Juni 2020, di Indonesia setidaknya terdapat 61 nakes yang terdiri dari 34 dokter, 21 perawat, dan 6 dokter gigi meninggal akibat infeksi COVID-19. Pada pernyataan lain yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terdapat 48 dokter dan 41 perawat yang meninggal dunia dengan status positif dan terduga terjangkit COVID-19. IDI menyimpulkan bahwa sebaran nakes yang wafat akibat COVID-19 meluas. Semasa awal pandemi, kematian nakes terjadi di kota-kota besar yang menjadi episenter, namun kini kematian meluas hingga puskesmas di perkampungan. 

Urgensi APD dan Tes

IDI mencatat bahwa kematian nakes terjadi sebab minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker medis, masker N95, sarung tangan medis, gaun medis, face shieldgoggles, penutup kepala, dan sepatu pelindung di beberapa daerah. Juru Bicara IDI, Halik Malik, menuturkan masih banyak puskesmas yang menantikan kiriman APD dari pemerintah. Situasi ini bahkan kadang mendorong beberapa nakes membeli APD menggunakan uang pribadi. Di sisi lain, Halik juga menerangkan bahwa kualitas fasilitas kesehatan, terutama puskesmas di berbagai daerah tidak merata. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Sumatera Selatan, Asani, melaporkan bahwa tren penularan di puskesmas daerah benar terjadi. 

Ia menyatakan bahwa pada beberapa bulan sebelumnya sebagian besar perawat yang terinfeksi bekerja di rumah sakit perkotaan. Kini, infeksi justru terjadi di puskesmas daerah. Asani tidak memungkiri bahwa banyak anggota PPNI yang mengeluhkan kekurangan APD. Dalam catatan Tempo (9/7) terdapat 69 perawat di Sumatera Selatan terinfeksi COVID-19, sementara 152 perawat melapor sebagai pasien positif COVID-19. Selain itu, sejumlah puskesmas maupun rumah sakit di beberapa daerah dianggap tidak memiliki fasilitas pemeriksaan COVID-19 yang memadai, seperti penyediaan tes PCR. Padahal, tes PCR sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan nakes, sekaligus mencegah transmisi lokal. 

Ketua PPNI pusat, Harif Fadhillah menyatakan perawat terinfeksi COVID-19 bisa jauh lebih tinggi lantaran tidak semua perawat melaporkan diri. Meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah APD bagi nakes, Harif menyayangkan kematian nakes masih terjadi. Harif menyatakan belum semua tenaga medis memiliki hak tes PCR secara berkala. Hal tersebut dianggap juga berpengaruh pada kematian nakes.  Pernyataan Harif terbilang valid, dikarenakan hingga hari ini pemerintah Indonesia hanya berhasil memfasilitasi tes dengan rasio 0,4:1000 populasi per minggu. Angka itu masih jauh dari rekomendasi WHO sebesar 1:1000 populasi per minggu. Dari sisi ketersediaan, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, pemerintah Indonesia hanya mampu memfasilitasi 3.879 tes per satu juta populasi. 

Angka tersebut terpaut luar biasa jauh dibanding negara dengan populasi padat lainnya. Pakistan dengan populasi dan pemasukan ekonomi yang sedikit lebih rendah bahkan mampu memfasilitasi 7.173 tes per satu juta populasi. Perihal ini, WHO telah dua kali mengingatkan pemerintah Indonesia, yakni pada bulan Juni dan Juli melalui Laporan Bulanan COVID-19 Situation Report. Jika melihat keterangan-keterangan tersebut, sangat wajar apabila nakes mengalami kesulitan melakukan tes PCR. 

Distribusi APD dan Tes

Ketersediaan APD dan tes PCR yang mencukupi harus menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin keselamatan nakes (Sumber gambar: AFP)

IDI mengakui, kendati belum melakukan riset spesifik, kebutuhan APD dan tes bagi nakes sangatlah banyak. Melalui penghitungan kasar, pada periode pandemi diperlukan setidaknya APD bagi 185 ribu dokter dan satu juta lebih perawat. Itupun dengan asumsi setiap dokter dan perawat melakukan kerja shift, artinya satu nakes bisa menggunakan lebih dari satu APD dalam sehari. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat per 12 Juli 2020 terdapat sekitar 4,5 juga APD yang telah didistribusikan ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi zona merah, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mendapat masing-masing suplai hingga 765 ribu, 700 ribu, dan 594 ribu APD. Jumlah tersebut secara kasat dianggap memenuhi kebutuhan nakes di seluruh provinsi. 

Namun, Gugus Tugas tidak mampu merinci distribusi APD hingga ke tingkat puskesmas maupun fasilitas kesehatan primer lainnya. Hal ini penting untuk memastikan distribusi APD tepat guna dan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tingkat infeksi tinggi, namun memiliki fasilitas yang sangat terbatas, seperti di puskesmas ataupun klinik-klinik bersama atau mandiri di daerah lain di Indonesia. Hal serupa juga berlaku bagi reagen PCR dan reagen RNA dengan klaim distribusi telah masing-masing telah mencapai 1,3 juta dan 1,2 juta. Mengingat tes tidak hanya diperuntukkan bagi pasien saja, alokasi bagi nakes perlu diperinci dan disampaikan dalam laporan yang sama. Nakes sepatutnya memiliki hak untuk mengetahui perihal ketersediaan alat-alat tes yang diperuntukkan bagi mereka. Itu tidak lain untuk menjamin keselamatan dan efektivitas di wilayah kerja masing-masing.

Pergeseran Area

Selama beberapa bulan ke belakang, terjadi pergeseran area lonjakan kasus. Di luar wilayah zona merah di Pulau Jawa, penambahan kasus signifikan terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa memiliki kerentanan berlipat menghadapi pandemi lantaran masih terbatas dan terpusatnya pelayanan kesehatan. Ketika pandemi muncul dan mitigasi tidak berjalan dengan baik, penumpukan pasien bisa terjadi. Pada saat itu fasilitas dan nakes memerlukan APD dan ketersediaan tes PCR dalam jumlah berlipat untuk melindungi diri. Oleh sebab itu, pemerintah wajib merinci dan mendistribusikan APD dan tes PCR secara adil bagi fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, baik di tingkat puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. 

Ketersediaan APD dan tes PCR yang memadai bukan hanya akan melindungi nakes dari risiko kematian, tetapi juga mencegah munculnya episenter baru penyebaran kasus yang bisa muncul tiba-tiba. Sudah saatnya pemerintah memerhatikan hal ini, sebab tanpa amatan yang jeli dan perencanaan yang matang, nakes bisa menjadi korban-korban baru dalam perang melawan pandemi. 


Sumber: 

APD Masih KurangKoran Republika. 14 Juli 2020. 

COVID-19 Coronavirus Pandemic. worldometers.indon. Update terakhir 13 Juli 2020.

COVID-19 Situation Report: IndonesiaWorld Health Organization. 8 Juli 2020.

Data COVID-19 di Indonesiahttps://www.kompas.com/covid-19. Update terakhir 13 Juli 2020. 

Distribusi Alat Material Kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 12 Juli 2020. 

Exposed, silenced, attacked: failures to protect health and essential workers during the COVID-19Amnesty International. 13 Juli 2020. 

Global health workers silenced, exposed and attackedAmnesty International. 13 Juli 2020. 

Kematian Tenaga Kesehatan Meluas ke PuskesmasKoran Tempo. 9 Juli 2020. 


 Penulis: 

Amru Sebayang