Loading color scheme

Penggantian Istilah Baru COVID-19 Harus Selaras dengan Kejujuran Penyampaian Data dari Pemerintah

Pemerintah perlu memperbarui penyampaian data terkait COVID-19 seiring dengan munculnya istilah baru dalam pedoman penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI. (Sumber gambar: Sekretaris Kabinet RI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, beberapa istilah teknis dan operasional penanganan COVID-19 mengalami perubahan. Meskipun sangat terlambat, penggantian istilah baru COVID-19 merupakan satu hal yang diperlukan. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyatakan bahwa perubahan istilah terkait COVID-19 tersebut mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terawan mengatakan dengan mengikuti ketentuan WHO, data terkait perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia akan turut diakui dunia. 

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG). Istilah-istilah tersebut digantikan melalui penggunaan istilah kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kasus suspek merujuk kepada orang bergejala ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang dalam 14 hari terakhir melakukan kontak dengan kasus probable, konfirmasi, atau orang dengan ISPA. Kasus probable merujuk kepada orang yang mengalami ISPA berat atau meninggal dengan gejala klinis terinfeksi COVID-19, namun belum memiliki hasil tes PCR. Sedangkan, kasus konfirmasi adalah kondisi ketika seseorang dinyatakan terinfeksi COVID-19. Definisi kematian juga ikut berubah mengikuti definisi WHO dengan memasukkan kematian kasus probable dan konfirmasi di dalamnya. Di Indonesia, sebelum keluarnya KMK baru, itu sama dengan memasukkan ODP dan PDP yang meninggal dalam kategori kematian. Dengan adanya penggunaan istilah baru, banyak pihak menilai yang dimaksud tingkat kematian akibat COVID-19 akan meningkat.

Data adalah Kejujuran 

Menteri Terawan mengakui perubahan istilah COVID-19 mengikuti imbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (Sumber gambar: Wikimedia Common)

Perihal keterbukaan data terkait jumlah kematian merupakan kritik yang kerap diterima pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dalam catatan Majalah Tempo (4/7), terjadi perbedaan keterangan data kematian akibat COVID-19 dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online yang terintegrasi dengan Sistem Bersatu Lawan COVID-19. Dalam keterangan tertanggal 17 Juni, terdapat keterangan 10.735 pasien meninggal dunia, namun angka yang diumumkan pemerintah ketika itu hanyalah 2.276.  Berdasarkan data SIRS Online lain, pada tanggal 3 Juli disampaikan jumlah orang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 13.885 orang. Angka itu berkali-kali lipat lebih banyak dari yang diumumkan Achmad Yurianto pada hari yang sama, yakni 3.036. 

Angka kematian yang lebih tinggi itu disinyalir mengikuti definisi dari WHO. Semenjak 11 April, WHO menyatakan angka kematian akibat COVID-19 termasuk di antaranya orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan yang meninggal akibat gejala klinis menyerupai COVID-19. Itu bisa berarti memasukkan PDP dan ODP yang memiliki gejala klinis serupa akibat COVID-19 dalam penghitungan kematian. Langkah pemerintah untuk menerapkan istilah baru terlambat setidaknya selama dua bulan. Pasalnya, berbarengan dengan dilonggarkannya PSBB dan dipromosikannya new normal (disebut juga dengan Adaptasi Kenormalan Baru) semenjak sebulan lalu, kewaspadaan publik terhadap penyebaran COVID-19 cenderung menurun. 

Hal itu terlihat jelas dalam sebuah riset yang diinisiasi oleh Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University, Singapura. Dalam riset itu diketahui 54 persen responden merasa yakin kemungkinan sangat kecil terinfeksi COVID-19. Sedangkan 23 persen responden lain merasa kemungkinan kecil terinfeksi COVID-19. Di sisi lain, 14 persen yang lain meyakini kemungkinan skala sedang terinfeksi COVID-19. Padahal, jika segera mengikuti standar WHO semenjak dua bulan yang lalu, akan diketahui fakta-fakta yang penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Misalnya, dengan menggunakan data dari KawalCOVID19 per 6 Juli 2020, diketahui 6.173 PDP dan 434 ODP meninggal dunia. Di hari yang bersamaan, pemerintah mengumumkan 3.241 kematian dari 64.956 kasus infeksi. Dengan perhitungan kasar menyertakan kematian ODP dan PDP akan didapati setidaknya 9.848 kasus kematian. Itu berarti persentase kematian di Indonesia mencapai 15 persen, jauh meninggalkan persentase kematian tanpa melibatkan ODP dan PDP sebesar 4,7 persen. 

Angka itu juga jauh meninggalkan persentase kematian di negara-negara Asia Tenggara dengan kasus infeksi tinggi lainnya pada tanggal yang sama, seperti Filipina (2,8 persen), Singapura (0,06 persen), Malaysia (1,4 persen), dan Thailand (1,8 persen). Dengan tingginya angka kematian, klaim pemerintah yang menyatakan bahwa COVID-19 tidak berbahaya benar-benar menyederhanakan persoalan. Jika pemerintah memang ingin menampilkan urgensi pengendalian wabah, maka persentase kematian harus disampaikan sejujur-jujurnya semenjak awal kasus diumumkan. Sebab, dengan adanya kejujuran data, upaya penanganan wabah bisa berjalan lebih efektif. Dengan perubahan istilah yang baru dilaksanakan sekarang, banyak ahli menyatakan kekecewaan. 

Ahli Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono, mengatakan dengan adanya penggunaan istilah baru, pencatatan data kematian pun akan berubah. Hal tersebut perlu dipadu dengan upaya penyesuaian dari data-data kematian ODP dan PDP lama yang telah meninggal. Pandu mengatakan pencatatan data diperlukan untuk melihat tren kematian selama pandemi. Tanpa adanya penyesuaian pencatatan, pemerintah tidak akan memiliki statistik kematian yang akurat. Tanpa adanya statistik kematian yang akurat, pemerintah akan sulit melihat seberapa berhasil kebijakan yang telah diterapkan. Pada kondisi wabah, peran pemerintah ialah melindungi kesehatan masyarakat, tanpa mengenyampingkan dimensi kebutuhan lain, seperti ekonomi ataupun keamanan. Data kematian bersama data-data penting lainnya seharusnya disampaikan dengan terbuka dan jujur, kendatipun menghasilkan ketidaknyamanan bagi publik. 


Sumber: 

Buta Data Menghadapi Corona. Majalah Tempo. 4 Juli 2020.

COVID-19 Coronavirus Pandemic. worldometers.info. update terakhir 16 Juli 2020.

Covid-19: Setidaknya 3.800 orang meninggal dengan gejala virus corona belum tercatat di sistem baru setelah istilah ODP-PDP diganti tanpa konversi data lama. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53373902. 16 Juli 2020.

COVID-19 Situation Report-12. World Health Organization. 17 Juni 2020.

Data Kawal Covid-19: 6.173 PDP dan 434 ODP Meninggal Dunia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707133303-20-521789/data-kawal-covid-19-6173-pdp-dan-434-odp-meninggal-dunia.  7 Juli 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Kementerian Kesehatan RI. 13 Juli 2020.

Menyaring Data, Mencegah Panik. Koran Tempo. 9 Juli 2020.

Persepsi Risiko DKI Jakarta. https://laporcovid19.org/persepsi-risiko-dki/. 4 Juli 2020.

Terawan: Perubahan Istilah Covid-19 untuk Ikuti Standar WHO. Koran Tempo. 15 Juli 2020.


Penulis: 

Amru Sebayang