Loading color scheme

Walau Laju Penyebaran COVID-19 Sudah Menurun, Mengapa Kita Tetap Harus Waspada?

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa laju penyebaran COVID-19 telah menampilkan tren menurun. (Sumber gambar: Antara)

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan laju penyebaran COVID-19 telah menunjukkan tren mendatar. “Laju kasus baru mengalami penurunan mencapai 11 persen,” ujarnya dalam rapat terbatas, Senin (4/5).  Meski begitu, ia tetap memohon seluruh elemen untuk tidak mengendurkan pengawasan. Menurutnya, ancaman gelombang kedua selalu datang di setiap negara yang berhasil mendatarkan kurva penyebaran. 

Situasi itu relevan dengan kondisi Indonesia, mengingat dalam waktu dekat pekerja migran Indonesia (PMI) dalam jumlah banyak akan kembali ke tanah air. Di saat bersamaan penerapan PSBB di sejumlah wilayah juga belum berjalan sesuai harapan. Imbauan Doni untuk tidak mengendurkan kewaspadaan layak diapresiasi karena pandemi adalah situasi krisis yang selalu menampilkan ketidakpastian. Bertolak belakang dengan pernyataan Doni, Menkopolhukam Mahfud MD justru melempar wacana pelonggaran PSBB

Menurut Mahfud, pelonggaran diperlukan, supaya masyarakat tidak stres. “Nah, kalau stres itu imunitas orang itu akan melemah, (fisik) juga akan menurun,” tuturnya.  Anggapan Mahfud langsung memicu perdebatan. Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyatakan pelonggaran PSBB tidak seharusnya diselenggarakan dalam waktu dekat. Sebab, pelonggaran kebijakan memerlukan perencanaan bertahap. 

Kapasitas Tes

Namun, di tengah perdebatan itu, kewaspadaan negara maupun masyarakat tetap diperlukan. Untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19, secara teori kebijakan pembatasan jarak semata seperti PSBB bukanlah pilihan terbaik. Komponen lain yang sangat wajib diperhatikan adalah kapasitas tes. Memang, bersesuaian dengan pernyataan pemerintah, terjadi penurunan jumlah kasus. Namun, di saat bersamaan juga terjadi peningkatan pasien dalam pengawasan (PDP). Dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan penurunan jumlah pasien bisa disebabkan oleh minimnya kapasitas tes yang dimiliki oleh pemerintah.

Sangat masuk akal ketika kelompok yang dites semakin sedikit, kasus yang terkonfirmasi juga ikut menurun. Pemerintah Indonesia telah menjanjikan 10.000 tes spesimen dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Semenjak bergulir di awal April, wacana tersebut belum pernah tercapai. Data riil yang dimiliki oleh Gugus Tugas baru berkisar pada 6.000 dan 7.000 spesimen per hari. Minimnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium menjadi alasan utama tidak tercapainya target tes harian. 

Tes PCR merupakan metode yang paling direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi COVID-19. Sebuah data dari lembaga survei independen Worldometers per 6 Mei 2020 menyatakan Indonesia baru memiliki rasio pengujian tes 444 per 1 juta penduduk. Di sisi lain, Korea Selatan dan Singapura, negara-negara yang sukses menekan penyebaran COVID-19, memiliki rasio pengujian tes mencapai 12.666 dan 30.016 per 1 juta penduduk. Tanpa kapasitas tes yang mumpuni, data tentang berapa banyak orang yang telah positif COVID-19 tidak akan pernah akurat. 

WHO merumuskan pendekatan test (tes), trace (lacak)treat (rawat), dan isolate (isolasi) sebagai rantai strategi memutus penyebaran wabah. Tes berfungsi untuk mengumpulkan data situasi awal dalam kondisi pandemi melalui pelaksanaan skrining masif. Umumnya, tes dilakukan menggunakan dua metode: rapid test atau RT-PCR. Selanjutnya, setelah kasus positif ditemukan, tim kesehatan melakukan pelacakan kontak untuk menemukan orang-orang yang berpotensi terinfeksi sehingga dapat diberikan tata laksana kesehatan sesegera mungkin sehingga tidak terjadi infeksi yang meluas. Perawatan yang baik akan mempercepat pelayanan kesehatan sehingga tidak menumpuk peningkatan kasus. Sedangkan isolasi, dalam tahapan individu maupun populasi, mencegah potensi penyebaran COVID-19 secara masif. 

Pemerintah memiliki peran penting menyampaikan informasi ini kepada publik. Sejauh ini pengetahuan yang diberikan hanya terbatas pada imbauan menerapkan PSBB. Itu pun diiringi dengan ancaman sanksi dan tindak pidana ketika melanggar. Transparansi data soal kapasitas tes, kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan laboratorium, kesiapan rumah sakit, ketersediaan APD, dan segala bentuk informasi kesehatan masyarakat lebih mendesak untuk diketahui publik. 

Akhirnya, pada kondisi krisis kita tidak bisa mempercayai kepastian. Pernyataan Gugus Tugas perihal laju yang menurun bisa dianggap sebagai kabar baik. Perdebatan antara pelonggaran dan penegakkan PSBB bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kebijakan. Lebih penting dari itu semua, pemerintah dan masyarakat perlu menyadari bahwa tes masif adalah komponen utama penyedia data. Ketika kapasitas tes yang mumpuni telah tercapai, barulah pernyataan mengenai naik atau turunnya laju penyebaran bisa sepenuhnya dipercaya. Oleh sebab itu, pantas mengatakan, walau laju penyebaran COVID-19 menurun, kita semua tetap harus waspada. 


Sumber:

COVID-19 Coronavirus Pandemichttps://www.worldometers.info/coronavirus/. Update terakhir 12 Mei 2020

Gugus Tugas: Laju Penambahan Kasus Corona Turun 11 Persenhttps://republika.co.id/berita/q9srd2377/gugus-tugas-laju-penambahan-kasus-corona-turun-11-persen. 4 Mei 2020

Indonesia Disebut Mustahil Bisa 10.000 Tes PCR Corona Per Hari, Ini Alasannyahttps://kumparan.com/kumparansains/indonesia-disebut-mustahil-bisa-10-000-tes-pcr-corona-per-hari-ini-alasannya-1tM78TdlWeQ. 6 Mei 2020

Sorotan-sorotan Atas Wacana Relaksasi PSBB Ala Mahfud MDhttps://news.detik.com/berita/d-5001051/sorotan-sorotan-atas-wacana-relaksasi-psbb-ala-mahfud-md. 4 Mei 2020

WHO coronavirus briefing: Isolation, testing and tracing comprise the ‘backbone’ of response. https://www.weforum.org/agenda/2020/03/testing-tracing-backbone-who-coronavirus-wednesdays-briefing/. 18 Maret 2020


Penulis:

Amru Sebayang