Loading color scheme

Apa yang Bisa Pemerintah Daerah Upayakan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangan pers. Pemerintah daerah memiliki peran strategis menghadapi pandemi COVID-19. (Sumber gambar: Kompas.com)

Pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat sama-sama memiliki andil untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19. Namun, pada beberapa situasi, keduanya memiliki perbedaan cara pandang dan kepemimpinan yang membuat masyarakat bingung. Per 1 April 2020 sebagai contoh, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengikuti peraturan yang tertera dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan meminta izin dari Menteri Kesehatan. 

Jika mengacu pada uraian Presiden, tugas pemda menghadapi pandemi hanyalah untuk mengimplementasikan PSBB. Padahal, peran pemda bisa lebih sentral lantaran mereka berhadapan langsung dengan rakyat dalam menghadapi pandemi. Karenanya, mereka dituntut untuk selalu mengambil kebijakan yang tangkas dan bisa memberi rasa aman kepada rakyat. Lantas, seperti apa peran yang bisa diupayakan pemda menghadapi pandemi sesuai dengan undang-undang? Pertama, perlu dipahami bahwa sesuai dengan Keppres No. 12/2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merupakan pelaksana penanggulangan bencana nasional pandemi COVID-19. 

Di sisi lain, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota berperan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Mereka memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.  Kedua, pandemi COVID-19 perlu diketahui sebagai persoalan kesehatan masyarakat, bukan peristiwa kebencanaan belaka. Dengan kondisi itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan pandemi merupakan urusan pemerintah daerah. Sesuai mandat itu pula, persoalan sektor kesehatan menjadi salah satu aspek dalam wewenang pemda. 

Dua Asas

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo memberikan keterangan pers. Gugus Tugas adalah pelaksana penanganan COVID-19 nasional. (Sumber gambar: Antara)

Pemda juga bergerak dalam dua asas, yakni asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemda memegang kendali untuk mengatasi situasi pandemi di wilayah masing-masing dan mempunyai kuasa untuk menyelenggarakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing. Untuk mengatasi situasi pandemi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemda. 

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat peran kepemimpinan daerah. Dalam situasi pandemi pemerintah daerah harus lincah mengikuti kebutuhan secara cepat tanpa melalui aturan birokrasi yang berbelit. Di satu sisi, pemerintah pusat idealnya berperan mengeluarkan panduan teknis dan strategi nasional untuk daerah. Di sisi lain, pemda perlu menjadi pelaksana mandiri dan panglima dalam menyelenggarakan upaya yang diperlukan di daerahnya berdasarkan panduan yang telah diberikan. 

Kedua, pemerintah daerah perlu merencanakan pembiayaan untuk penanggulangan bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, dana untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meski dalam situasi normal saja alokasi anggaran tetap bermasalah, upaya ini perlu tetap diberdayakan. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berupaya mendorong pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran daerah untuk menangani COVID-19. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah. Di samping itu, Dana Desa, Dana Siap Pakai, serta perangkat pembiayaan lainnya juga bisa digunakan. Pemerintah pusat juga seharusnya membantu pemda secara kreatif mencari sumber-sumber pendanaan lain, seperti mobilisasi dana swasta maupun masyarakat.

Ketiga, pemda perlu mengupayakan strategi pemutusan rantai pandemi. Bersesuaian dengan rekomendasi WHO, strategi pemutusan terdiri atas upaya tes, lacak, rawat, dan isolasi. Keempat tahapan itu sejatinya terfasilitasi dalam upaya pencegahan wabah. Puskesmas yang menjadi garda terdepan daerah bisa membantu dalam upaya promotif dan preventif. 

Oleh karena itu, pemda perlu memfasilitasi komponen tes yang diperlukan tersedia, salah satu caranya ialah dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Adapun, pelaksanaan tes bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus terus mendorong upaya surveilans yang dilakukan oleh puskesmas untuk memastikan wabah tidak menyebar dengan cepat.

Dalam tahapan rawat dan isolasi, pemda perlu memastikan fasilitas kesehatan tersedia dan memadai dalam layanan-layanan fasilitas kesehatan. Ditambah lagi, pemda juga perlu memastikan adanya proses isolasi dalam tataran individu ataupun populasi, baik melalui imbauan ataupun melalui penetapan peraturan dan pemberian sanksi

Peran pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat. Lebih dari itu, mereka memiliki fungsi strategis untuk menekan penularan wabah dalam masyarakat. Dengan memperkuat peran kepemimpinan daerah, menetapkan anggaran daerah, dan memastikan berjalannya tahapan tes, lacak, rawat, dan isolasi menurunkan laju penularan COVID-19 di setiap daerah bukanlah hal yang mustahil. 


Sumber: 

Kendali Penanganan COVID-19 Milik Siapa? Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives. 5 Mei 2020.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Relasi Pusat-Daerah dan KoronaKoran Kompas. 11 Mei 2020.

Tetapkan Kebijakan Covid-19, Pemda Perlu Perhatikan Pemerintah Pusathttps://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/21334871/tetapkan-kebijakan-covid-19-pemda-perlu-perhatikan-pemerintah-pusat. 14 April 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Penulis:

Amru Sebayang