Loading color scheme

BPJS Kesehatan Berjanji untuk Memperbaiki Pelayanan, Bagaimana Caranya?

Pasca kenaikan iuran, pemerintah berjanji memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan. (Sumber gambar: Antara)

Pada awal Mei 2020 lalu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) yang secara ringkas menaikkan iuran BPJS Kesehatan kembali. Per 1 Juli 2020 peraturan tersebut resmi berlaku dan peserta BPJS wajib membayarkan nominal sesuai yang tertera dalam beleid tersebut. Kebijakan kenaikan iuran ini lantas mendapat beragam tanggapan. Beberapa mengecamnya sebab dalam situasi pandemi kenaikan BPJS diyakini menyulitkan akses terhadap kesehatan. Sebaliknya, beberapa kalangan lain justru merasa kenaikan iuran BPJS diperlukan untuk menjaga kelangsungan program yang kini tengah dilanda pandemi.

Secara tegas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut adalah cara untuk memfasilitasi jaminan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Proses penerbitan perpres, menurutnya, dijalankan secara komprehensif dalam jangka waktu yang panjang serta didasarkan perhitungan yang matang. Penerbitan perpres tersebut sejatinya juga telah menimbang aspek keadilan sosial bagi peserta program ini. Itu terbukti dari tidak dinaikkannya iuran bagi peserta kelas 3 yang hanya perlu membayarkan iuran sebesar Rp 25.500,00 per bulan dengan pemberian subsidi yang berlaku dari awal Juli hingga Desember 2020. 

Melaksanakan Rekomendasi

BPJS Kesehatan berjanji untuk menjalankan rekomendasi beberapa lembaga negara untuk perbaikan BPJS Kesehatan. (Sumber gambar: Istimewa)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan implementasi dari cakupan kesehatan semesta (UHC, Universal Health Coverage), yakni prinsip penyediaan akses kesehatan berkualitas kepada warga negara tanpa adanya diskriminasi. Penerapan JKN mengharuskan perencanaan aktuarial yang rumit, sehingga timbulnya persoalan defisit menjadi suatu hal yang telah terprediksi lama. Oleh sebab itu, kenaikan iuran adalah upaya untuk mencegah defisit BPJS Kesehatan kembali dan menjaga kelangsungan program kesehatan ini. Beriringan dengan keputusan ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan serta tata kelola sesuai rekomendasi yang telah dirumuskan berbagai pihak. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga yang paling anyar dalam memberi rekomendasi kepada BPJS Kesehatan. Dalam catatan KPK, setidaknya terdapat 6 poin rekomendasi yang perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menekan defisit. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, menjelaskan bahwa temuan KPK akan menjadi perhatian jangka pendek, menengah, dan panjang bagi BPJS Kesehatan. Khusus KPK, Muttaqien menyebutkan bahwa beberapa rekomendasi sejalan dengan rencana perubahan yang tengah disiapkan pemerintah dalam tubuh JKN. 

Muttaqien menjelaskan pemerintah sudah menunjuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan rekomendasi dari KPK sesuai tugas masing-masing. Lembagai lain yang juga menyodorkan rekomendasi ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta BPJS membenahi ihwal mekanisme rujukan tingkat lanjut, migrasi data kepesertaan, hingga perihal dana kapitasi. 

Beririsan dengan rekomendasi tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Perpres No. 64 dirumuskan untuk memperbaiki ekosistem JKN. Dalam jangka pendek, perpres tersebut bermanfaat untuk memperbaiki kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran. Dalam jangka menengah, lanjut Yustinus, perpres berfungsi untuk merasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Yustinus dalam sebuah komentar lain menyatakan bahwa komitmen BPJS Kesehatan tetap memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Meski begitu, ia mengakui bahwapenerapan UHC melalui program JKN sendiri harus memperhitungkan aspek kepesertaan, anggaran, dan pelayanan. BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir telah memiliki beban yang melebihi iuran, sehingga penyesuaian tarif merupakan satu hal yang bisa diterima untuk meningkatkan pelayanan. 

Ke depan, BPJS Kesehatan tengah menyusun berbagai perencanaan, paling baru adalah penyatuan kelas peserta. Bahasan tersebut masih menjadi perbincangan hangat oleh beragam kelompok, kementerian, dan lembaga yang terlibat memantau persoalan ini. Meski begitu, masyarakat luas perlu memerhatikan isu serupa untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan benar telah meningkatkan pelayanan seiring dengan tarif iuran yang tengah naik. Dengan berpegang terus pada upaya tersebut, mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang adil, berkualitas, dan tidak mendiskriminasi bukanlah suatu hal yang mustahil. 


Sumber: 


Penulis:

Amru Sebayang