Apa Rekomendasi CISDI kepada Menteri Kesehatan Baru untuk Membangun Kembali Sektor Kesehatan pada 2021?

Menteri Kesehatan Baru Budi Gunadi Sadikin hadir dalam peluncuran rekomendasi kebijakan kesehatan Health Outlook 2021 yang diselenggarakan CISDI. (Sumber gambar: BNPB)

Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia dan menyebabkan 1,5 juta kematian hingga hari ini. Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menantikan kehadiran vaksin, namun situasi penyebaran kasus aktual justru menegaskan krisis kesehatan ini semakin memburuk.

Tercatat per 27 Desember 2020, Indonesia mengalami 713.365 kasus konfirmasi dengan 21.237 kasus kematian. Semenjak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, terjadi penambahan kasus eksponensial terus menerus. Keberadaan Gugus Tugas, penetapan PSBB, hingga penerapan kehidupan baru tidak menekan laju penambahan kasus dengan signifikan.

Situasi semakin memburuk dikarenakan tidak patuhnya beberapa kelompok masyarakat terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan catatan CISDI, rentang Maret hingga Juli 2020 adalah periode perumusan dan implementasi aturan penanganan wabah. Namun, penambahan kasus eksponensial justru meningkat pesat pada rentang Juli hingga Desember 2020.

Kaleidoskop penanganan COVID-19 sepanjang 2020 rangkuman CISDI. (Sumber gambar: Dok. CISDI)

Kondisi ini pada satu titik mampu melumpuhkan sistem kesehatan nasional. Kondisi inilah yang menjadi titik telaah CISDI dalam peluncuran dokumen rekomendasi kebijakan tahunan Health Outlook 2021 (HO 2021). Dalam dokumen bertajuk COVID-19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, CISDI menemukan beberapa kendala penanganan wabah yang perlu segera diperbaiki pemerintah Indonesia.

Beberapa Kendala

Pertama, sejak pertama kali memasuki periode pandemi, pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan sumber daya penanganan wabah. Ini menyebabkan intervensi tes, lacak, dan isolasi tidak berjalan ideal. Berdasarkan perhitungan ideal, dengan jumlah penduduk 270 juta, dibutuhkan tes setidaknya untuk 40 ribu orang setiap harinya untuk memenuhi standar 1 tes per 1.000 populasi per minggu.

Namun sayangnya, hingga minggu kedua Desember 2020, jumlah tes hanya mencapai 0,84 tes per 1.000 populasi per minggu. Hal ini pun tidak bisa sepenuhnya disyukuri lantaran Jakarta menyumbangkan 20-30% porsi tes dari jumlah total tes setiap harinya. Artinya, banyak kota atau kabupaten yang belum memiliki jumlah tes seperti yang disyaratkan serta akses tes belum merata di seluruh negeri. Belum lagi, kapasitas spesimen yang diuji setiap hari belum memenuhi standar pedoman nasional, yakni dua kali lipat dari jumlah orang yang diuji.

Kedua, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang terpapar COVID-19 dengan yang tidak terpapar. Satuan untuk memahami potensi keterpaparan adalah rasio lacak-isolasi (RLI). RLI Indonesia hingga 9 Desember 2020 berkisar 1,62 atau kurang dari dua orang dilacak pada satu kasus konfirmasi. Berdasarkan rekomendasi WHO, angka RLI ideal adalah 30 orang dilacak dalam satu kasus konfirmasi. Rendahnya RLI bisa berimplikasi pada situasi pelaporan lebih rendah dari kondisi penularan riil (under reporting) dan menyulitkan pemerintah memiliki data pemantauan COVID-19 yang bisa dipercaya.

Ketiga, pemerintah Indonesia tidak memiliki kurva epidemi COVID-19 yang akurat pada skala nasional dan sub-nasional. Pemerintah Indonesia tidak selalu melaporkan jumlah kasus harian yang riil kepada publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti minimnya cakupan tes PCR, lemahnya penyelidikan epidemiologi, tidak diketahuinya rata-rata pemeriksaan sampel dari laboratorium PCR, hingga munculnya backlog di laboratorium dan pemasukan data.

Sistem pendataan yang baik adalah salah satu jaminan kesuksesan pengendalian wabah. Namun demikian, tumpang tindih kepemilikan data antara pusat dan daerah kerap menyulitkan upaya pengendalian wabah. Menurut Center for Disease Control, terdapat dua kurva independen yang bisa digunakan untuk menganalisis situasi pandemi, yakni kurva epidemiologi dan garis ambang kapasitas. Berbagai persoalan terkait data menyebabkan pemerintah tidak memiliki landasan untuk memfasilitasi keberadaan dua kurva tersebut.

Keempat, penanganan COVID-19 terlalu berpusat di rumah sakit dan tidak memerhatikan keberadaan layanan kesehatan primer. Pemerintah Indonesia mengandalkan 132 rumah sakit rujukan tingkat 2 untuk menangani kasus terkonfirmasi parah dan kritis. Sementara, 171 rumah sakit rujukan tingkat 1 di beberapa provinsi menangani kasus ringan hingga sedang.

Pendekatan ini tidak menguntungkan lantaran memaksa orang menempuh jarak jauh untuk memperoleh akses ke kesehatan sehingga meningkatkan potensi penularan. Padahal, pemberdayaan pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas memiliki manfaat berlipat penanganan wabah, seperti lebih mudah diakses masyarakat, puskesmas memiliki akses penyelidikan epidemiologi, dan mampu menjembatani keterlibatan lintas sektor.

Catatan Health Outlook 2021 selebihnya mengurai kendala-kendala lain serta rekomendasi terbaik untuk menghadapi pandemi COVID-19. Secara garis besar, momentum pengendalian wabah perlu dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan. Keberadaan vaksin bukanlah peluru perak mengakhiri wabah. Bahkan, ketika wabah berakhir, perjuangan ekstra keras untuk membangun kesehatan justru semakin dibutuhkan.

Catatan ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dalam diskusi Health Outlook 2021: Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, Menkes Budi Sadikin menekankan, “krisis kali ini penyebabnya adalah kesehatan, bukan keuangan. Sehingga kita memerlukan respons kebijakan yang berbeda yang menitikberatkan pada peran kesehatan di dalamnya.”