Bawa Aspirasi Masyarakat Sipil Indonesia, CISDI Usulkan Penguatan Pembiayaan Pandemi Global di Jenewa

Jakarta, 22 Mei 2025 - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan dan mengikuti serangkaian side event World Health Assembly (WHA) ke-78 di Jenewa, Swiss. 

Dalam salah satu side event yang diselenggarakan Graduate Institute of Geneva dan Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR), CISDI berkesempatan menyampaikan rekomendasi transformasi pembiayaan pandemi global. Sebagai catatan, IPPPR merupakan panel independen yang dibentuk oleh WHO dan beranggotakan pakar lintas sektor untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi. 

Founder dan CEO CISDI, Diah S. Saminarsih turut menyusun laporan “Pandemic Readiness in an Uncertain World” dan mempresentasikannya pada side event tersebut.

“Secara spesifik CISDI mendorong urgensi transformasi pembiayaan pandemi global melalui tiga pendekatan, yaitu penguatan investasi sistem kesehatan di tingkat nasional, memperkuat dan memperbanyak variasi sumber pendanaan pandemi di tingkat regional, serta mendorong implementasi global public investment di tingkat global,” ujar Diah pada Selasa, 20 Mei 2025.

Di tingkat nasional, penguatan investasi kepada sistem kesehatan dapat direalisasikan dengan memperkuat basis penerimaan negara berbasis pajak. Tidak hanya dari sisi penerimaan, alokasi belanja fungsi kesehatan perlu didukung dengan penguatan basis data pendanaan kesehatan. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas belanja kesehatan dapat ditingkatkan. 

WHA ke-78 tahun ini juga sepakat untuk mengadopsi Pandemic Treaty. Namun, klausa tentang Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) yang berisi kesepahaman dunia untuk memastikan agar alat-alat kesehatan, alat skrining, obat, maupun vaksin yang dibutuhkan untuk menangani wabah; belum disepakati. Hal-hal amat penting ini ditempatkan ke dalam annex untuk dinegosiasikan lebih jauh dengan target untuk disetujui negara-negara anggota WHO pada World Health Assembly tahun depan. 

Selain itu, berubahnya peta pendanaan dan pembiayaan kesehatan global, diskursus saat ini mendorong platform kerjasama regional seperti ASEAN, OKI, African Union dan European Union  untuk mengambil peran lebih luas. Kepemilikan nasional serta keterlibatan bermakna masyarakat sipil diharapkan dapat diperluas agar target kesehatan populasi tetap dapat tercapai. 

Di berbagai tingkatan, baik nasional, regional maupun global, beberapa pertemuan serta dokumen-dokumen yang diluncurkan mendorong implementasi pendanaan alternatif, yang tidak menambah utang luar negeri dan tidak membebani anggaran negara. Mekanisme seperti Global Public Investment (GPI) dalam skema pembiayaan global serta debt swap terus disuarakan. 

“GPI memungkinkan negara untuk berkontribusi sesuai kemampuan dan menerima manfaat sesuai kebutuhan, menjadikan prinsip ini dapat mendorong desain pembiayaan pandemi yang lebih kolektif,” ungkap Diah. 

Selama ini pendanaan global kerap membebani negara penerima manfaat karena bantuan yang diberikan acap tidak sesuai dengan kebutuhan negara tersebut, sehingga negara harus menyesuaikan agenda dari pemberi bantuan (aid-dependency).

Rekomendasi ini telah mencakup masukan dari 16 organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengenai penguatan tata kelola dan pandemi global. Pada 2 Mei lalu, CISDI bersama organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi delegasi Indonesia yang akan hadir dalam rangkaian WHA ke-78. 

Rekomendasi masyarakat sipil memuat tiga isu utama, antara lain adopsi Pandemic Agreement, strategi pendanaan kesehatan inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan investasi terhadap pekerja kesehatan dan perawatan.

“Untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respon pandemi, organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendorong penguatan investasi sistem kesehatan dengan memastikan pelibatan bermakna masyarakat sipil dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas data pendanaan kesehatan juga perlu diperkuat,” kata Diah kembali.

Sejalan dengan pertemuan tingkat tinggi yang sedang diselenggarakan di Jenewa, 16 organisasi masyarakat sipil di Indonesia juga merekomendasikan dua pendekatan: 

• Mendorong mekanisme pelibatan bermakna masyarakat sipil untuk mengukur kesiapan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam implementasi dan pemantauan Pandemic Agreement setelah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

• Mendorong diberikannya pengakuan dan perlindungan terhadap kader kesehatan dan pekerja perawatan di tingkat global menimbang signifikansi keduanya dalam meningkatkan ketahanan kesehatan di tingkat komunitas. 

-SELESAI-

Unduh Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk WHA ke-78 selengkapnya di sini.

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi dan intervensi.

Informasi lebih lanjut:

Muhammad Iqbal Hafizon

Senior Policy Analyst

+62 821-7795-7009

Email: media@cisdi.org 

www.cisdi.org