Siaran Pers
Pilkada Serentak, Saatnya Memilih Pemimpin yang Peduli Krisis Iklim dan Ketahanan Pangan
CISDI Secretariat • 20 Nov 2024
Jakarta, 21 November 2024 - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November mendatang menjadi momentum untuk menentukan pemimpin yang peduli dampak krisis iklim. Kepala daerah yang berkomitmen terhadap penanggulangan krisis iklim sangat krusial mengingat dampaknya pada kualitas lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
“Krisis iklim telah berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunnya akses masyarakat pada pangan sehat dan berkualitas. Dari sisi supply, krisis iklim mempengaruhi siklus bercocok tanam dan panen para petani yang langsung berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi sumber pangan lokal yang sehat,” kata Raisa Andriani, Project Lead for Food Policy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Kamis, 21 November 2024.
Krisis iklim telah menjadi masalah genting semua negara, termasuk Indonesia yang turut meratifikasi Paris Agreement pada 2016. Di banyak daerah, krisis iklim menurunkan produksi pertanian sehingga mengancam ketahanan pangan. Berdasarkan penelitian Badan Pangan Dunia (FAO), produksi pertanian di Pulau Jawa diprediksi turun sebesar 5 persen pada 2025 dan penurunan 10 persen tahun 2050 karena krisis iklim.
Komitmen pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis iklim sekaligus penyediaan pangan berkualitas sebenarnya telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.
“Namun kami menilai implementasi RPJPN patut dikawal dan diintegrasikan hingga tingkat daerah lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Raisa.
Selama rangkaian pilkada serentak tahun ini, Komisi Pemilihan Umum telah mengarusutamakan isu krisis iklim, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan menjadi tema salah satu debat calon kepala daerah. Para pasangan calon kepala daerah umumnya juga telah memasukkan komitmen mengatasi krisis iklim ke dalam visi-misi mereka.
Hanya saja, CISDI memandang komitmen calon kepala daerah dalam menangani krisis iklim masih terpaku pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Padahal, pembangunan ekonomi mesti memperhatikan dampak lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
Dari aspek ketahanan pangan, Raisa mengatakan krisis iklim berpotensi mendorong masyarakat untuk mengakses pangan tidak sehat. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 mengungkapkan orang mengakses pangan tidak sehat karena mudah didapat dan harganya terjangkau.
Pangan tidak sehat, seperti pangan ultra proses (ultra-processed foods) dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) lebih mudah diakses dan ditemui oleh masyarakat. Tingginya konsumsi pangan ultra proses dan MBDK bisa berkontribusi terhadap peningkatan berat badan dan berujung pada obesitas, kemudian meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM). “Konsumsi pangan tidak sehat secara signifikan meningkatkan risiko PTM seperti diabetes, penyakit kardiovaskular dan sebagainya,” ujar Raisa.
Pemerintah daerah ke depan akan dihadapkan dengan program makan bergizi gratis (MBG). Karenanya, CISDI mendorong agar pemerintah daerah perlu memastikan pangan lokal tetap diprioritaskan dalam perencanaan menu program MBG. Di sisi lain, pemerintah daerah harus berani menolak potensi masuknya pangan tidak sehat dalam implementasi program MBG, seperti pangan ultra proses yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) serta MBDK.
Tantangan ketahanan pangan, termasuk pemenuhan pangan sehat, memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lokalitas menjadi aspek kunci demi terwujudnya rantai pasok pangan sehat yang berkelanjutan. Di sinilah kepala daerah memegang peran kunci untuk menyelesaikan persoalan iklim sekaligus tantangan ketahanan pangan.
Untuk mengupas lebih dalam mengenai hal ini, CISDI menyelenggarakan X Space Ngobrolin Janji Kesehatan Calon Kepala Daerah: Krisis Iklim Bikin Krisis Pangan pada Kamis, 21 November 2024, mulai pukul 19.00 WIB. Diskusi akan menghadirkan pembicara dari CISDI, Greenpeace Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan ekonom dari Universitas Padjadjaran.
-SELESAI-
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi dan intervensi.
Informasi lebih lanjut:
Amru Sebayang
Senior Media Officer
+62 877 8273 4584
Email: media@cisdi.org
www.cisdi.org