Wujudkan Kesehatan untuk Semua, CISDI dan IM57+ Institute Mendorong Sistem Kesehatan Berpihak pada Kelompok Rentan

Jakarta, 29 September 2023 - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama IM57+ Institute menyampaikan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Karenanya, kesehatan perlu menjadi elemen esensial proses pembangunan. 

“Berangkat dari kesehatan sebagai hak, negara harus menjamin setiap orang bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” ungkap Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO CISDI, dalam pembukaan diskusi publik bertajuk Kesehatan untuk Semua: Membangun Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Akuntabel di Gedung Usmar Ismail Hall Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/9).

Senada dengan Diah, Taufik Hanafi, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, menyatakan poin penting pembangunan kesehatan nasional dalam pidato sambutan.

“Yang kita tuju pada 2045 yaitu sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Adapun, upaya-upaya transformatif yang kami lakukan mulai dari menyediakan jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, hingga mengupayakan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas,” kata Taufik saat menyampaikan keynote speech.

Membuka diskusi, Vanessa Chaniago, Staf BPH Sanggar Swara, menyatakan beberapa kendala akses kesehatan yang dihadapi kelompok rentan. Sanggar Swara adalah perkumpulan transpuan muda yang berpusat di Jakarta dan berfokus pada pendidikan dan advokasi hak-hak transpuan di Indonesia. “Contohnya, kawan-kawan (transpuan dan transpria) banyak yang tidak memiliki KTP sehingga mereka kerap tidak mendapat bantuan dari pemerintah (untuk mengakses layanan kesehatan),” tuturnya.

Mengakui kendala yang dihadapi Vanessa, Olivia Herlinda, Chief of Research and Policy CISDI, menyatakan negara memang telah mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia, seperti dalam UUD 1945. Akan tetapi, menurutnya, terdapat kendala dalam menerjemahkan komitmen tersebut.

“Dari kajian kami, ditemukan masyarakat umum dan kelompok rentan belum didefinisikan secara operasional (ketika pandemi COVID-19). Selain itu, tidak ada komitmen anggaran atau regulasi khusus untuk menjangkau masyarakat rentan,” kata Olivia.

Sujanarko, Dewan Penasihat IM57+ Institute, menyatakan penyediaan akses layanan kesehatan yang merata bagi semua masyarakat tak dapat diwujudkan tanpa akuntabilitas pembangunan sektor kesehatan. Di dalamnya ada unsur pelibatan publik.

“Di negara-negara maju ada yang namanya good governance yang terdiri dari public participation dan transparansi. Contohnya, kita bisa memanfaatkan keterlibatan desa yang memiliki aparatur bernama Ketua RT. Itu berarti kita punya setidaknya 870.000 champions di seluruh Indonesia,” kata Sujanarko. 

Menutup diskusi, Muhammad Zaki Firdaus dari Tim Kerja Sumber Daya Kesehatan Bappenas, menjelaskan bahwa langkah pemerintah memfasilitasi akses kesehatan untuk semua.

“Sejauh ini kami merencanakan dua hal. Pertama, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kedua, melalui kajian review dan reformulasi sistem kesehatan nasional sehingga diharapkan ditemukan rumusan sistem kesehatan nasional yang baru,” kata Zaki.

-SELESAI-

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor Kesehatan dan penguatan sistem Kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.

Informasi lebih lanjut

Amru Sebayang

Senior Media Officer 

+62 877 8273 4584

Email: communication@cisdi.org 

www.cisdi.org