Setahun Prabowo: Cek Kesehatan Gratis dibayangi kekhawatiran warga dan aplikasi bermasalah

Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program Cek Kesehatan Gratis masih dibayangi oleh sejumlah masalah. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) coba menggali lebih dalam permasalahan program ini di lapangan melalui diskusi kelompok terarah yang melibatkan perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan 23 pemerintah daerah.

Kami juga terjun langsung mengobservasi praktik CKG anak sekolah tingkat SD di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Observasi dan wawancara bersama petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat kami fokuskan di Puskesmas Rawabogo dan SDN Rawabogo di Kecamatan Ciwidey.

CISDI mengidentifikasi lima tantangan pokok dalam pelaksanaan CKG di Kabupaten Bandung. Pada bagian kedua artikel ini, kami menyoroti adanya kekhawatiran masyarakat, inklusivitas program, serta aplikasi pemerintah yang masih perlu perbaikan dan berisiko menghambat keberlangsungan program CKG.

Masih banyak masyarakat waswas

Program CKG mampu mendeteksi dini beragam penyakit, seperti diabetes, hipertensi, obesitas, tuberkulosis, hingga kanker.

Namun, kekhawatiran masyarakat mengenai hasil diagnosis dan biaya yang akan ditanggung justru membuat mereka enggan mengikuti CKG. Padahal, skrining kesehatan gratis bisa menjadi salah satu tindakan medis cepat untuk mencegah dan mengobati penyakit lebih dini.

Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan.

Sosialisasi dan edukasi mengenai CKG harus dilakukan secara masif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan saluran komunikasi yang adaptif dan inovatif menjadi krusial, seperti media sosial ataupun melibatkan tokoh masyarakat.

Strategi komunikasi yang efektif, tepat sasaran, dan mudah dipahami, berpotensi mengikis persepsi masyarakat tentang CKG yang semula negatif.

Lewat pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan pula terdorong untuk mengakses layanan skrining kesehatan sekaligus menerapkan pola hidup lebih sehat.

Program harus lebih inklusif lansia

Puskesmas Rawabogo sangat memperhatikan insklusivitas layanan CKG terhadap kelompok rentan yang diprioritaskan. Misalnya, lansia yang secara fisik tidak memungkinkan mengakses posyandu, pustu, maupun puskesmas.

Lansia yang tidak memiliki pendamping keluarga/pengantar mereka ke fasilitas kesehatan juga diprioritaskan.

Puskesmas Rawabogo memberdayakan kader kesehatan, yang sudah dilatih 25 keterampilan untuk menjangkau sasaran lansia tersebut. Para kader kesehatan mengunjungi rumah setiap lansia (door to door), melakukan antropometri, mengecek gula darah dan tensi darah.

Jika ditemukan lansia dengan kadar gula darah atau tensi darah tinggi, maka kader kesehatan akan menelepon tim puskesmas. Lansia tersebut akan dijemput menggunakan ambulans puskesmas keliling dan diperiksa lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.

Pendekatan kunjungan rumah ini ditempuh untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan haknya atas program CKG dan layanan kesehatan berkelanjutan. Metode ini bisa menjadi contoh baik untuk daerah lainnya.

Pelajaran positif yang bisa dipetik, pemerintah pusat perlu memastikan integrasi layanan kesehatan yang inklusif terhadap kelompok rentan, khususnya orang dengan disabilitas dan lansia.

Aplikasi SatuSehat dan ASIK harus dibenahi

Tantangan program CKG berikutnya seputar pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, pendaftaran CKG melalui aplikasi SatuSehat belum inklusif untuk sebagian masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, lansia, serta penduduk di wilayah geografis kepulauan dan dataran tinggi.

Beberapa penyebabnya, seperti belum meratanya infrastruktur dan terbatasnya kepemilikan alat komunikasi di sejumlah daerah. Kondisi ini berisiko menghambat proses pendaftaran CKG.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah memastikan adanya mekanisme pendaftaran manual di puskesmas untuk membantu masyarakat yang terkendala akses telekomunikasi.

Kendala teknologi informasi juga dialami tenaga kesehatan. Mereka kesulitan mengunggah data penerima manfaat karena Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sering mengalami gangguan sistem. Akibatnya, sebagian hasil pemeriksaan belum tercatat di dalam sistem, yang menghambat proses pelaporan.

Hasil wawancara kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa keadaan ini menyulitkan sinkronisasi data riil mengenai capaian hasil CKG antara pusat dengan daerah.

Untuk menyiasatinya, pemerintah daerah perlu menyusun data dasar sebagai cadangan manual secara mandiri untuk mempermudah sinkronisasi data.

Masih perlu sederet perbaikan

Program CKG masih harus ditingkatkan dari berbagai aspek, mulai dari tata kelola dan regulasi, distribusi logistik, sosialisasi dan edukasi, hingga integrasi layanan.

Sederet perbaikan tersebut penting agar CKG bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika program ini dijalankan dengan baik dan memadai, bukan tidak mungkin penurunan angka kasus penyakit tidak menular, dan beban negara dalam menangani penyakit kronis dan berbiaya tinggi bisa berkurang.

---

Ditulis oleh:

Deni Frayoga, Researcher and Government Relation Lead, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Nadia Yunita, Researcher and Senior for Government Relations Officer, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Theodorus Agustinus Hasiholan, Researcher and Government Relations Officer, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Artikel ini sebelumnya diterbitkan di theconversation.com pada 21 Oktober 2025. Diterbitkan kembali pada website ini untuk tujuan dokumentasi dan pendidikan.