Pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat. (Sumber gambar: Dok. PUSPA)

Jakarta, 25 Mei 2022 – Pandemi COVID-19 menampilkan pentingnya peran pelayanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang baik mampu mencegah berbagai macam risiko terburuk akibat pandemi, seperti meningkatnya angka kematian. Agar pencegahan dan perawatan kasus COVID-19 optimal, fokus penguatan layanan kesehatan perlu diarahkan kepada yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu layanan kesehatan primer. 

Apa yang dimaksud layanan kesehatan primer?

Pelayanan kesehatan adalah upaya memelihara atau memulihkan kesehatan fisik, mental, dan emosional melalui tenaga kesehatan profesional. Sementara, layanan kesehatan primer merupakan layanan kesehatan yang paling dekat dengan dan mudah diakses oleh masyarakat. Di Indonesia, klinik pratama, praktik bidan, dan puskesmas merupakan beberapa bentuk layanan kesehatan primer. 

WHO menjelaskan layanan kesehatan primer sebagai pelayanan kesehatan esensial yang praktis, dan ilmiah. Metode dan teknologi dalam pelayanannya juga dapat diterima secara sosial dan diakses dengan mudah oleh individu dan masyarakat. 

WHO menegaskan setiap orang maupun komunitas di manapun berada memiliki hak untuk hidup sehat. Sehat yang dimaksud mencakup sejahtera fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit. 

Proses membangun hidup sehat pun harus mengikuti pendekatan masyarakat menyeluruh (whole-of-society). 

Dalam proses ini layanan kesehatan diharapkan menyediakan fasilitas promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan, rehabilitasi, hingga pelayanan paliatif ketika seseorang tidak lagi dapat disembuhkan dari penyakitnya.

Kapan sih dunia mengenal konsep layanan kesehatan primer?

WHO pertama kali mengusulkan konsep layanan kesehatan primer pada Januari 1975. (Sumber gambar: Reuters)

Dewan Eksekutif WHO pertama kali mengusulkan konsep layanan kesehatan primer melalui sebuah kajian pada Januari 1975 yang menjelaskan tujuh prinsip yang perlu diikuti pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan: 

1. Menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses di tengah masyarakat
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya-upaya kesehatan
3. Mengoptimalkan ketahanan komunitas lokal dalam persoalan kesehatan
4. Mengupayakan tersedianya upaya promotif, preventif, dan kuratif kesehatan dalam suatu layanan kesehatan
5. Menyediakan sumber daya manusia yang terlatih memberikan layanan kesehatan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat
6. Menyediakan lingkungan yang mendukung upaya kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat
7. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan sektor kehidupan lainnya. 

Pada 1978, konsep layanan kesehatan primer lantas dideklarasikan secara resmi melalui Deklarasi Alma Ata di Kazakhstan. Ada 134 anggota Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) dan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang meratifikasi deklarasi tersebut.Dalam deklarasi ini untuk pertama kalinya, dunia mengakui adanya ketimpangan akses kesehatan. Mereka juga menyepakati konsep “kesehatan untuk semua” sebagai prinsip dan tujuan utama menciptakan masyarakat sehat di negara anggota. 

Setelah Deklarasi Alma Ata, pada 1986 ditandatangani Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, Kanada. Piagam tersebut menyepakati cara-cara untuk mencapai kesehatan untuk semua, khususnya melalui promosi kesehatan atau tindakan non-medis. 

Melalui promosi kesehatan, individu diharapkan mampu mengidentifikasi, memenuhi kebutuhan, dan mengubah lingkungan hidup untuk terhindar dari segala bentuk gangguan kesehatan.

Seperti apa respons masyarakat dunia terhadap konsep layanan kesehatan primer?

Deklarasi Alma Ata yang menjadi awal konsep penguatan layanan kesehatan primer di seluruh dunia kerap dikritik. Walau deklarasi ini menerangkan langkah untuk menguatkan layanan kesehatan di tingkat terdekat masyarakat, pendekatannya dianggap terlalu idealistik dan tidak realistis. 

Memfasilitasi akses kesehatan masyarakat di seluruh dunia amatlah sulit. Apalagi, deklarasi ini menarget tujuan itu tercapai pada 2000. Beberapa anggapan menyebut, penguatan layanan kesehatan primer harusnya terfokus dulu pada situasi penyakit tertentu di negara berkembang yang mungkin dikontrol, bukan berfokus pada kesetaraan akses semata.

Di samping itu, ada juga penolakan politik. Laporan Investing in Health World Bank (1993), menyatakan negara harusnya berfokus pada layanan yang efektif dan hemat dengan peran minimal. Tujuannya, untuk membentuk persaingan penyedia layanan kesehatan. 

Menurut dokumen itu, pemerintah tidak perlu fokus menyediakan akses layanan kesehatan yang mudah. Sebaliknya, mereka perlu mempromosikan persaingan pembiayaan layanan dan asuransi kesehatan agar pelayanan kesehatan berjalan optimal. 

Seperti apa kondisi layanan kesehatan primer yang kita miliki sekarang?

Puskesmas merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan primer yang ada di Indonesia. (Sumber gambar: PN PRIMA)

Pada ulang tahun ke-30 Deklarasi Alma Ata 2008, WHO meluncurkan laporan The World Health Report: Primary Health Care: Now More Than Ever (WHO, 2008a). Dalam dokumen ini WHO mendorong perbaikan layanan kesehatan melalui rekomendasi kepada negara-negara anggota. 

Dokumen tersebut menggarisbawahi 4 hal penting mengenai layanan kesehatan primer:

1. Memastikan akses kesehatan yang setara. Negara diharapkan memastikan seluruh anggota masyarakat bisa menikmati akses kesehatan terbaik terlepas dari latar belakang personal ataupun finansial.
2. Memastikan sistem kesehatan yang berfokus pada manusia. Negara harus memastikan setiap anggota masyarakat mencapai kondisi sehat mental, fisik, ataupun sosial. Di samping juga meningkatkan kualitas SDM ataupun alat-alat kesehatan.
3. Meningkatkan tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola pelayanan kesehatan. Negara perlu memastikan seluruh penyedia layanan kesehatan menyediakan akses yang setara kepada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.
4. Memfasilitasi kebijakan publik untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat. Negara perlu memfasilitasi kebijakan publik yang layak dan mendukung kesehatan masyarakat dengan mengusung semangat kesetaraan dan HAM.

Dua tahun berselang dari peluncuran laporan ini, WHO meluncurkan laporan World Health Report: Health System Financing: The Path to Universal Coverage. 

Universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta adalah sistem layanan kesehatan yang menjamin semua penduduk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa alami hambatan biaya. 

Konsep UHC adalah komitmen WHO untuk menguatkan kembali layanan kesehatan primer dan melindungi masyarakat.

Mengapa layanan kesehatan primer begitu penting?

Layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam kesehatan. 

Kedua upaya ini bisa mencegah angka perawatan di rumah sakit dan menekan berbagai bentuk biaya, terutama yang termasuk dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. 

Selain itu, karena didesain meminimalkan hambatan biaya, penguatan layanan kesehatan primer menguntungkan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi menengah dan rendah. 

Pelayanan kesehatan primer memiliki semangat memeratakan akses pelayanan kesehatan berkualitas sehingga tidak mendiskriminasi masyarakat secara finansial. 

Dalam beberapa dekade terakhir, investasi layanan kesehatan primer juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan. 

Negara diharapkan meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan teknologi kesehatan. Sederhananya, pelayanan kesehatan primer diharapkan menjadi layanan kesehatan yang mudah diakses, namun berkualitas bagi masyarakat banyak. 

Negara mana saja yang sudah berhasil kuatkan layanan kesehatan primer?

Penguatan layanan kesehatan primer tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Diperlukan kerja keras pemerintah untuk membenahi berbagai aspek, seperti komitmen politik ataupun infrastruktur. Walau begitu, dua negara berikut berhasil mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan primer. 

Pertama, Thailand.

Negara gajah putih ini menyebutkan “layanan kesehatan primer” dalam konstitusi mereka. Pemerintah negara ini mengalokasikan anggaran besar kepada puskesmas untuk mengurangi beban perawatan di rumah sakit. 

Pemerintah juga melatih lebih dari satu juta kader kesehatan untuk mendata, mengedukasi, dan mendampingi masyarakat dalam upaya kesehatan. 

Pemerintah Thailand mengadakan kolaborasi antara kementerian dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum tenaga kesehatan, penelitian, hingga evaluasi kebijakan. 

Hasilnya, Thailand sukses meningkatkan berbagai indikator kesehatan. Dari 1990 hingga 2006, negara ini berhasil menurunkan hingga 8,5% angka kematian anak usia lima tahun setiap tahun. 

Pada 2002, negara ini diakui berhasil memfasilitasi akses kesehatan seluruh masyarakat. 

Negara ini berhasil menjadi negara Asia pertama yang berhasil mengeliminasi transmisi HIV dari ibu ke anak pada 2016.

Program Saúde da Família adalah salah satu upaya pemerintah Brazil untuk menguatkan layanan kesehatan primer. (Sumber gambar: PN PRIMA)

Kedua, Brazil.

Sama seperti Thailand, Brazil pun mengoptimalkan peran kader kesehatan melalui program bernama Saúde da Família atau Program Kesehatan Keluarga.

Tim kesehatan keluarga ini terdiri atas dokter, perawat, dan empat hingga lima kader kesehatan. Tim ini terorganisir dalam fasilitas tingkat wilayah setara puskesmas dan melayani antara 3.000 hingga 4.000 orang di setiap wilayah. 

Beberapa agenda yang dilakukan, seperti mencatat riwayat kesehatan rutin masyarakat, melaksanakan edukasi kesehatan, dan dalam kondisi wabah, melacak kasus. 

Hingga sekarang tim kesehatan lintas profesi ini berhasil mendampingi 65% populasi masyarakat Brazil. 

Kelompok ini berkontribusi meningkatkan capaian perawatan antenatal ibu hamil, capaian imunisasi ibu hamil, hingga penurunan angka perawatan rumah sakit pasien diabetes. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kuatkan layanan kesehatan primer?

Investasi layanan kesehatan primer seperti dilakukan pemerintah Thailand dan Brazil merupakan contoh yang dapat ditiru pemerintah Indonesia. Pemerintah bisa memulainya dengan menguatkan puskesmas.

Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 10.000 puskesmas, penguatannya adalah bentuk investasi kesehatan masyarakat yang berarti.  

CISDI sebagai lembaga non-profit yang fokus pada persoalan kebijakan kesehatan konsisten melaksanakan berbagai upaya penguatan pelayanan kesehatan primer. 

Melalui program Pencerah Nusantara (PN) dan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA), CISDI berupaya meningkatkan pelayanan puskesmas dengan mengirimkan tenaga kesehatan multi-profesi. 

Dari sisi advokasi kebijakan, paling anyar bekerja sama dengan AIPI, CISDI terlibat dalam penyusunan laporan penelitian perihal masa depan pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

Melalui penelitian, contoh implementasi program, hingga sumber daya puskesmas yang telah tersedia, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan praktik baik penguatan layanan kesehatan primer. 

Langkah yang bisa dilakukan, seperti mulai menguatkan komitmen politik hingga meningkatkan alokasi anggaran kesehatan untuk layanan kesehatan primer.