DPR RI telah resmi mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada 8 Agustus 2023 lalu. Kini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang mendorong proses pembuatan peraturan turunan yang mengatur teknis dari UU Kesehatan yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Turunan UU Kesehatan. 

CISDI mengkaji draft RPP Turunan UU Kesehatan, menyandingkan dengan literatur akademik yang ada, dan melihat bahwa RPP ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi rancangan peraturan yang dapat mewujudkan pengedalian produk tembakau dan rokok elektronik yang komprehensif. Terdapat tiga pesan kunci yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mendorong pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik ini: 1) Prevalensi perokok anak terus meningkat sejak tahun 2013, tidak adanya pengendalian komprehensif mendorong prevalensi perokok naik hingga 16% di 2030; 2) Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih memperbolehkan iklan rokok, survei tunjukan jika 85% iklan rokok masih bertebaran di lingkungan sekolah; 3) Survei temukan jika pelajar di Indonesia (71,3%) masih sering membeli rokok batangan dalam 30 hari terakhir. 

Lewat dokumen factsheet ini, kami menjelaskan lebih rinci terkait dengan temuan dan rekomendasi isu pengendalian tembakau dalam peraturan turunan UU Kesehatan. Harapannya dokumen ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyempurnakan RPP Turunan UU Kesehatan.